DENPASAR – Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Bali menyoroti rendahnya alokasi belanja modal dalam Rancangan APBD Semesta Berencana Tahun Anggaran 2027. Fraksi mengusulkan penghematan belanja operasi nonpelayanan publik sebesar 10–15 persen untuk memperbesar anggaran pembangunan dan mengurangi ketimpangan antarwilayah.
Pandangan tersebut disampaikan Drs. I Wayan Gunawan, M.AP., dalam Rapat Paripurna ke-55 DPRD Provinsi Bali Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027, Senin (26/10/2026).
Dalam pandangan umumnya, Fraksi Golkar menyebut RAPBD 2027 memproyeksikan pendapatan daerah lebih dari Rp5,7 triliun. Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditetapkan lebih dari Rp4,5 triliun, sedangkan belanja daerah mencapai lebih dari Rp6,1 triliun.
Struktur tersebut menghasilkan defisit lebih dari Rp475 miliar atau sekitar 8,32 persen. Fraksi menilai kebijakan anggaran harus berorientasi pada pertumbuhan ekonomi riil, pemerataan pendapatan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Golkar mengapresiasi sejumlah capaian Pemerintah Provinsi Bali. Namun, Fraksi mengingatkan bahwa keberhasilan tersebut perlu diikuti kebijakan yang mampu menjawab ketimpangan ekonomi, tekanan lingkungan, dan tantangan kemandirian fiskal.
Usulkan Pembentukan Koordinasi Khusus Ketahanan BBM
Fraksi Golkar mengapresiasi langkah Gubernur Bali dalam mengoordinasikan penanganan persoalan antrean dan pasokan bahan bakar minyak (BBM).
Meski kondisi pasokan mulai membaik, pengalaman tersebut dinilai menunjukkan perlunya sistem antisipasi yang lebih terstruktur dan berkelanjutan.
Golkar mengusulkan pembentukan Badan Koordinasi Penanganan dan Ketahanan Pasokan BBM Provinsi Bali. Apabila badan tersendiri belum diperlukan, pemerintah dapat membentuk unit koordinasi khusus dengan fungsi dan kewenangan yang jelas.
Unit tersebut diharapkan memantau kebutuhan dan distribusi BBM, mendeteksi potensi gangguan pasokan, serta mempercepat koordinasi lintas instansi. Pelaksanaannya tetap harus menghormati kewenangan Pertamina dan BPH Migas.
Dorong Pemerataan Ekonomi Bali Utara, Barat, dan Timur
Golkar menilai pertumbuhan ekonomi Bali masih terkonsentrasi di wilayah selatan. Kondisi ini dinilai memperlebar kesenjangan pembangunan dan kesempatan kerja antardaerah.
Fraksi mengutip data pertumbuhan ekonomi 2025 yang mencapai 5,82 persen. Kabupaten Badung tumbuh 6,26 persen dan Kota Denpasar 6,11 persen. Sementara itu, Kabupaten Jembrana tumbuh 5,26 persen dan Kabupaten Karangasem 5,25 persen.
Fraksi juga menyoroti dominasi sektor penyediaan akomodasi dan makan minum yang disebut berkontribusi 20,95 persen terhadap produk domestik regional bruto (PDRB). Ketergantungan tersebut dinilai membuat penerimaan daerah rentan terhadap perubahan kondisi pariwisata global.
Untuk memperluas sumber pendapatan, Golkar mendorong optimalisasi Pungutan Wisatawan Asing (PWA), peningkatan dividen badan usaha milik daerah (BUMD), digitalisasi penerimaan, serta pemanfaatan aset pemerintah yang belum produktif.
Golkar juga meminta pemerintah menyiapkan mitigasi fiskal apabila penerimaan pariwisata tidak memenuhi target. Langkah tersebut diperlukan agar program prioritas dan pelayanan publik tetap berjalan.
Dalam pemerataan pembangunan, Fraksi mengusulkan empat langkah strategis. Pertama, mengkaji skema pembagian pendapatan yang lebih berkeadilan untuk mendukung layanan kesehatan dan pendidikan di wilayah dengan keterbatasan fiskal.
Kedua, mempercepat konektivitas melalui Jalan Tol Jagat Kerthi Bali rute Mengwi–Gilimanuk dan pembangunan shortcut untuk mengurangi biaya logistik.
Ketiga, mengembangkan industri pengolahan hasil pertanian dan perikanan di wilayah hulu. Keempat, mengkaji insentif investasi bagi industri hijau dan pariwisata kesehatan berkelanjutan di Bali Utara, Barat, dan Timur.
Fraksi turut mengusulkan kajian penghentian sementara pembangunan hotel baru di Bali Selatan sebagai bagian dari pengendalian daya dukung lingkungan dan pemerataan investasi.
Belanja Modal Diusulkan Naik Menjadi 12 Persen
Dalam struktur RAPBD 2027, Golkar menyoroti belanja operasi yang mencapai lebih dari Rp4,8 triliun. Sementara itu, belanja modal hanya sekitar Rp337 miliar atau 5,5 persen dari total belanja daerah.
Fraksi menilai komposisi tersebut perlu dievaluasi agar anggaran lebih kuat mendukung pembangunan infrastruktur dan kegiatan ekonomi produktif.
Golkar mengusulkan penghematan 10–15 persen pada belanja operasi yang tidak berkaitan dengan pelayanan publik dasar. Hasil penghematan tersebut diusulkan dialihkan untuk meningkatkan belanja modal hingga sekurang-kurangnya 12 persen dari total belanja.
Tambahan anggaran itu diharapkan mendukung subsidi pupuk untuk pertanian terintegrasi, perlindungan subak, bantuan modal UMKM, serta pembangunan infrastruktur di Bali Utara dan Barat.
Fraksi juga meminta pemerintah memperhatikan program penanganan sampah regional, penguatan modal kerja Badan Usaha Milik Desa Adat (BUPDA), perlindungan ruang hidup masyarakat lokal, dan pengawasan terhadap pelanggaran aturan pariwisata serta keimigrasian.
Terkait pembiayaan defisit, Golkar menyoroti rencana penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) 2026 yang diproyeksikan lebih dari Rp1,2 triliun. Fraksi meminta perhitungan tersebut dikaji secara cermat dan dikaitkan dengan kebutuhan program produktif, termasuk kegiatan padat karya.
Pendidikan, Kesehatan, dan Desa Adat Jadi Perhatian
Golkar turut mencermati sejumlah program prioritas dalam RAPBD 2027, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga pelestarian adat dan budaya.
Pada sektor pendidikan, alokasi fungsi pendidikan disebut mencapai lebih dari Rp1,2 triliun. Anggaran tersebut diarahkan untuk membiayai BOS Daerah dan beasiswa siswa miskin.
Golkar menilai program tersebut membantu menjaga akses pendidikan. Namun, Fraksi meminta pemerintah memperkuat peningkatan kompetensi guru dan digitalisasi sekolah, terutama di wilayah yang belum memperoleh fasilitas memadai.
Di sektor kesehatan, anggaran sekitar Rp620 miliar direncanakan untuk mendukung kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan peningkatan fasilitas medis. Fraksi mendorong penguatan program promotif dan preventif agar kebijakan kesehatan tidak hanya berfokus pada pembiayaan pengobatan.
Sementara itu, bantuan keuangan khusus sebesar Rp300 juta per desa adat dengan total alokasi Rp448 miliar dinilai mendukung pelestarian budaya Bali. Golkar meminta tata kelola dan akuntabilitas penggunaannya diperkuat.
Fraksi juga mendorong agar dukungan terhadap desa adat tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik dan kegiatan seremonial. Penguatan ekonomi komunal melalui BUPDA perlu mendapat perhatian lebih besar.
Pada sektor infrastruktur, Golkar mengapresiasi kelanjutan pengembangan Kawasan Suci Besakih dan Pusat Kebudayaan Bali. Namun, Fraksi meminta pemerintah menjaga keseimbangan antara proyek strategis dan kebutuhan dasar, seperti perbaikan jalan, irigasi subak, serta penanganan sampah di kabupaten/kota.
Golkar Dukung Penyertaan Modal Rp150 Miliar untuk BPD Bali
Fraksi Golkar mendukung rencana penyertaan modal Pemerintah Provinsi Bali sebesar Rp150 miliar kepada PT Bank BPD Bali dalam RAPBD 2027.
Menurut Fraksi, tambahan modal tersebut berpotensi memperkuat kapasitas usaha bank daerah dan meningkatkan kontribusi dividen bagi PAD. Penguatan permodalan juga diharapkan memperluas akses pembiayaan produktif bagi UMKM dan sektor pertanian.
Namun, Golkar mengingatkan bahwa penyertaan modal harus mempertimbangkan kebutuhan likuiditas dan ruang fiskal daerah. Fraksi mendorong percepatan digitalisasi perbankan, transparansi transaksi, serta prioritas kredit bagi sektor produktif dan padat karya.
Golkar juga meminta pemerintah menjelaskan manfaat ekonomi dari investasi daerah secara terbuka. Evaluasi perlu mencakup potensi dividen, risiko usaha, dan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.
Soroti Kemacetan, WNA Bermasalah, dan Pengelolaan Aset
Selain persoalan anggaran, Fraksi Golkar menyampaikan sejumlah masukan terkait isu strategis di Bali.
Golkar meminta percepatan integrasi transportasi publik dan penanganan titik kemacetan di kawasan Sarbagita. Fraksi juga menyoroti akomodasi wisata yang diduga beroperasi tanpa izin di kawasan jalur hijau serta penyalahgunaan izin tinggal oleh sejumlah WNA.
Dalam bidang keamanan, Golkar mengusulkan penguatan koordinasi keamanan terpadu, pemasangan CCTV di titik rawan, dan pengembangan sistem keamanan lingkungan berbasis digital.
Fraksi juga meminta penambahan ruang kelas dan pembangunan sekolah di wilayah yang belum terjangkau layanan pendidikan secara memadai. Selain itu, status sejumlah kepala SMA yang masih dijabat penjabat (Pj) diusulkan segera ditetapkan secara definitif.
Terkait aset daerah, Golkar mendorong penerapan sistem e-retribution di objek wisata dan optimalisasi pemanfaatan aset pemerintah. Kerja sama dengan pihak ketiga harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai nilai pasar.
Fraksi juga meminta penghapusan aset sekolah dan kantor pemerintah yang rusak berat serta tidak lagi dapat difungsikan. Penataan tersebut dinilai penting untuk meningkatkan kenyamanan lingkungan pendidikan dan memperbaiki akuntabilitas pencatatan aset.
Golkar turut meminta pemerintah berkoordinasi dengan pemerintah pusat mengenai kepastian dana transfer daerah. Kepastian tersebut diperlukan untuk memperkuat perencanaan struktur APBD 2027.
RAPBD 2027 Diterima untuk Pembahasan Lanjutan
Berdasarkan seluruh pandangan dan catatan tersebut, Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Bali menyatakan dapat menerima Raperda APBD Semesta Berencana Tahun Anggaran 2027 untuk dilanjutkan ke tahapan pembahasan berikutnya sesuai mekanisme legislasi.
Golkar berharap pembahasan lanjutan menghasilkan struktur anggaran yang lebih produktif, memperkuat kemandirian fiskal, dan memperluas pemerataan pembangunan. Fraksi juga menekankan pentingnya transparansi serta penggunaan anggaran yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Bali.
