DENPASAR — Pemerintah Provinsi Bali bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mempercepat pelaksanaan program perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Hingga akhir September 2026, sebanyak 1.410 unit rumah telah masuk dalam Surat Keputusan (SK) penerima bantuan. Sementara itu, 387 unit rumah telah rampung dibangun 100 persen.
Perkembangan tersebut dibahas dalam rapat koordinasi bersama Menteri PKP mengenai progres program APBN dan non-APBN Kementerian PKP di Provinsi Bali.
Rapat tersebut diikuti Gubernur Bali Wayan Koster secara virtual melalui Zoom, Rabu (30/9/2026) malam.
Target Bantuan Perumahan Bali Capai 4.184 Unit
Kepala Balai Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Nusa Tenggara I, Lilik Lastantyo Adiarso, mengapresiasi dukungan Pemprov Bali terhadap percepatan program perumahan.
Dukungan tersebut salah satunya melalui surat imbauan Gubernur Bali kepada seluruh bupati dan wali kota se-Bali.
Imbauan tersebut ditujukan untuk mendukung percepatan pelaksanaan program perumahan di masing-masing daerah.
Lilik menyampaikan, program bantuan perumahan di Bali terus mengalami peningkatan. Pada 2025, bantuan tercatat sebanyak 31 unit.
Sementara pada 2026, target bantuan meningkat menjadi 4.184 unit. Dari target tersebut, sebanyak 387 unit telah rampung 100 persen.
Namun, jumlah SK penerima bantuan yang telah terealisasi baru mencapai 1.410 unit. Karena itu, percepatan diperlukan untuk mengejar target dalam sisa waktu sekitar tiga bulan.
“Terima kasih atas dukungan Pemprov Bali,” ujar Lilik dalam rapat tersebut.
Rumah Susun untuk MBR dan Pekerja Seni
Selain program bedah rumah, pemerintah juga menjalankan pembangunan rumah susun di Bali.
Salah satu proyeknya berupa satu tower rumah susun di Denpasar. Rumah susun tersebut diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan pekerja seni.
Rumah susun tersebut memiliki tipe 36 dengan total 60 unit.
Program tersebut menjadi bagian dari upaya menyediakan hunian yang layak dan terjangkau bagi masyarakat.
FLPP Targetkan 1.114 Rumah Subsidi
Kementerian PKP juga menjalankan program perumahan melalui skema non-APBN. Salah satunya Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
Program rumah subsidi tersebut memiliki target sebanyak 1.114 unit di Bali pada 2026.
Selain FLPP, terdapat Kredit Program Perumahan (KPP) yang mencatat realisasi tinggi di Bali.
Realisasi KPP mencapai 99,9 persen dengan nilai penyaluran sekitar Rp1,003 triliun.
Kinerja tersebut mendapat apresiasi dari Menteri PKP Maruarar Sirait. Ia menilai Bali menjadi salah satu daerah dengan penyaluran KUR Perumahan yang tinggi.
Bahkan, BPD Bali berada di posisi kedua dalam penyaluran KUR Perumahan.
Menurut Maruarar, program tersebut mendapat respons positif dari masyarakat Bali. Salah satu fasilitasnya adalah suku bunga KUR Perumahan sebesar 5 persen sejak awal hingga lunas.
Koster: Program Perumahan Sangat Menolong Masyarakat
Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan capaian Bali tidak hanya terlihat pada KUR Perumahan.
Menurut Koster, penyaluran KUR untuk berbagai sektor lainnya juga menunjukkan capaian yang baik.
Koster menyampaikan terima kasih kepada pemerintah pusat atas berbagai program perumahan bagi masyarakat Bali.
Ia menilai program tersebut memberikan manfaat besar, khususnya bagi masyarakat kurang mampu.
“Program ini sangat menolong masyarakat Bali, khususnya yang kurang mampu,” kata Koster.
Koster juga menekankan pentingnya mempercepat pelaksanaan program bedah rumah di Bali.
Menurutnya, program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah menyelesaikan persoalan perumahan yang masih dihadapi masyarakat.
Ia berharap koordinasi antara pemerintah pusat, Pemprov Bali, serta pemerintah kabupaten dan kota terus diperkuat.
Percepatan tersebut diperlukan agar bantuan perumahan dapat segera dirasakan masyarakat yang membutuhkan.
KPP Dukung Kepemilikan dan Renovasi Rumah
Kredit Program Perumahan (KPP) merupakan pembiayaan bersubsidi dari pemerintah.
Program tersebut ditujukan untuk membantu masyarakat memiliki maupun melakukan renovasi rumah.
Dengan dukungan berbagai skema pembiayaan dan bantuan perumahan, pemerintah mendorong peningkatan akses masyarakat terhadap hunian yang layak.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Kepala Dinas PUPR Perkim Provinsi Bali Nusakti Yasa Weda dan Kepala Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali Made Aryati.
HUT ke-77 Republik Rakyat Tiongkok, Koster Dorong Penguatan Kerja Sama Bali dan Tiongkok
