DENPASAR — DPRD Provinsi Bali mendukung wacana kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) Bali 2027. Namun, DPRD menekankan besaran kenaikan harus terukur dan mempertimbangkan kemampuan dunia usaha. Kebijakan pengupahan juga dinilai
DENPASAR — Fraksi Gerindra-PSI DPRD Provinsi Bali menyoroti sejumlah isu strategis dalam Raperda Perubahan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2026. Sorotan tersebut mencakup pengelolaan Pungutan Wisatawan Asing (PWA),
DENPASAR — Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Bali mendukung pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2026. Dukungan tersebut disertai sejumlah catatan untuk memperkuat
DENPASAR — Gubernur Bali mengapresiasi pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Provinsi Bali terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2026. Apresiasi tersebut disampaikan dalam Rapat
DPRD Bali Minta Pemetaan Kebutuhan Guru Akurat dan Anggaran Pendidikan Disiapkan Tepat Sasaran DENPASAR — Provinsi Bali masih menghadapi kekurangan 990 guru untuk jenjang SMA, SMK, dan SLB. Kondisi tersebut
DENPASAR — Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan komitmennya untuk membenahi dan mengoptimalkan seluruh aset milik Pemerintah Provinsi Bali agar tidak menganggur, tidak terurus, maupun dimanfaatkan pihak lain tanpa memberikan manfaat
DENPASAR — Gubernur Bali Wayan Koster menyampaikan penjelasan mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2026 dan Raperda tentang APBD Semesta Berencana Provinsi
Pansus Minta Legalitas, Status Pengelolaan, dan Dokumen Putusan Pengadilan Diperjelas BADUNG — Panitia Khusus Tata Ruang, Aset, dan Perizinan (Pansus TRAP) DPRD Provinsi Bali melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap aktivitas
GIANYAR — DPRD Provinsi Bali menyoroti masih banyaknya tempat usaha di kawasan pariwisata Ubud, Gianyar, yang belum memasang Aksara Bali. Kondisi tersebut dinilai perlu mendapat perhatian serius. Terlebih, penggunaan Bahasa,
DENPASAR — DPRD Provinsi Bali berencana mengundang Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk meminta penjelasan terkait pencoretan substansi Raperda Angkutan Sewa Khusus Pariwisata (ASKP). Langkah tersebut dilakukan