DENPASAR — Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan bahwa Rancangan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2027 diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan memperkuat kesejahteraan masyarakat.
DENPASAR – Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Bali menyoroti rendahnya alokasi belanja modal dalam Rancangan APBD Semesta Berencana Tahun Anggaran 2027. Fraksi mengusulkan penghematan belanja operasi nonpelayanan publik sebesar 10–15
DENPASAR – Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta menegaskan bahwa pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Provinsi Bali menjadi bahan penting untuk menyempurnakan Rancangan APBD Semesta Berencana Tahun Anggaran 2027. Hal
DENPASAR — Pembahasan Upah Minimum Provinsi (UMP) Bali 2027 memasuki tahap kajian setelah Aliansi Semeton Pekerja Bali menyampaikan aspirasi kenaikan upah kepada DPRD Bali. Dalam audiensi di DPRD Bali, Senin
DENPASAR — DPRD Provinsi Bali mendukung wacana kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) Bali 2027. Namun, DPRD menekankan besaran kenaikan harus terukur dan mempertimbangkan kemampuan dunia usaha. Kebijakan pengupahan juga dinilai
DENPASAR — Fraksi Gerindra-PSI DPRD Provinsi Bali menyoroti sejumlah isu strategis dalam Raperda Perubahan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2026. Sorotan tersebut mencakup pengelolaan Pungutan Wisatawan Asing (PWA),
DENPASAR — Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Bali mendukung pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2026. Dukungan tersebut disertai sejumlah catatan untuk memperkuat
DENPASAR — Gubernur Bali mengapresiasi pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Provinsi Bali terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2026. Apresiasi tersebut disampaikan dalam Rapat
DPRD Bali Minta Pemetaan Kebutuhan Guru Akurat dan Anggaran Pendidikan Disiapkan Tepat Sasaran DENPASAR — Provinsi Bali masih menghadapi kekurangan 990 guru untuk jenjang SMA, SMK, dan SLB. Kondisi tersebut
DENPASAR — Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan komitmennya untuk membenahi dan mengoptimalkan seluruh aset milik Pemerintah Provinsi Bali agar tidak menganggur, tidak terurus, maupun dimanfaatkan pihak lain tanpa memberikan manfaat






















