DPRD Bali Akan Salurkan Aspirasi Mahasiswa Melalui Jaringan Fraksi Partai Politik di Tingkat Nasional DENPASAR – Pimpinan DPRD Provinsi Bali berkomitmen meneruskan 16 tuntutan yang disampaikan aliansi mahasiswa "Aksi Bali
DENPASAR – DPRD Provinsi Bali mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah Provinsi Bali. Regulasi ini dinilai penting untuk menciptakan sistem pembentukan produk hukum
DENPASAR – Forum Pemerhati Pembangunan Bali (FOR HATI Bali) mendatangi Kantor DPRD Provinsi Bali pada Rabu (3/6/2026) untuk menyampaikan aspirasi terkait persoalan tata ruang, alih fungsi lahan, dan perizinan pembangunan
Pansus TRAP Temukan Dugaan Pelanggaran Tata Ruang, Perusakan Hutan, dan Pembangunan Tanpa Izin di Desa Pejarakan Buleleng DENPASAR – Panitia Khusus Tata Ruang, Aset, dan Perizinan (Pansus TRAP) DPRD Provinsi
Pemprov Bali Perkuat PAD Melalui Perubahan Raperda Pajak dan Retribusi DENPASAR – Wakil Gubernur Bali, I Nyoman Giri Prasta, menyampaikan pendapat akhir Gubernur Bali terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang
DPRD Bali Rampungkan Pembahasan Raperda Pajak dan Retribusi Daerah DPRD Provinsi Bali bersama Gubernur resmi merampungkan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 mengenai
DENPASAR, InsertBali — Melihat fakta atau fenomena yang ada, persoalan sampah di Bali hingga saat ini masih nampak seksi di media sosial. Mencermati current issue tersebut, dipandang perlu untuk dilakukan
Respons Cepat Bali terhadap Kebijakan Nasional DENPASAR – DPRD Provinsi Bali memperkuat sinergi dengan Kodam IX/Udayana dalam menindaklanjuti kebijakan nasional penertiban aset dan tanah terlantar. Kebijakan ini merujuk pada Peraturan
Denpasar, Insert Bali - Panitia Khusus Tata Ruang, Aset, dan Perizinan (Pansus TRAP) DPRD Provinsi Bali membongkar dugaan pelanggaran serius di kawasan Tahura Ngurah Rai. Dalam Rapat Paripurna ke-31 pada
Denpasar, Insert Bali — Gubernur Bali, Wayan Koster, menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi Bali pada 6 April 2026 untuk menyampaikan penjelasan terhadap dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) strategis yang berkaitan