DENPASAR, InsertBali – Pimpinan dan jajaran Sekretariat DPRD Provinsi Bali menyampaikan ucapan Rahajeng Rahina Galungan dan Kuningan kepada seluruh umat Hindu yang merayakan Hari Suci Galungan pada 17 Juni 2026
DENPASAR, InsertBali – Ibunda Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Provinsi Bali, Ny. Putri Koster, mendorong para guru untuk terus meningkatkan kompetensi, memperluas wawasan, serta memperkuat literasi di tengah derasnya arus
Denpasar, Insert Bali — Rapat Paripurna ke-35 DPRD Provinsi Bali yang digelar di DPRD Provinsi Bali, Jumat (24/4), tidak hanya memuat jawaban Gubernur Bali atas pandangan umum fraksi terhadap dua
Denpasar — Panitia Khusus (Pansus) Tata Ruang, Aset, dan Perizinan DPRD Provinsi Bali terus mendalami dugaan tukar guling lahan mangrove yang telah berlangsung sejak dekade 1990-an. Langkah ini ditindaklanjuti melalui
Denpasar — Ratusan peserta dari 10 negara menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asia Small Business Federation (ASBF) Indonesia dan ASBF International Conference 2026 yang digelar di Denpasar. Kegiatan ini mendapat
Karangasem, Insert Bali — Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan komitmennya untuk menata kawasan Pura Agung Besakih secara menyeluruh lewat restorasi. Penataan ini tidak hanya menyasar aspek fisik, tetapi juga menjaga
Karangasem — Rangkaian Karya Ida Bhatara Turun Kabeh (IBTK) 2026 di Pura Agung Besakih resmi ditutup melalui upacara penyineban pada Kamis (23/4). Prosesi sakral ini berlangsung khidmat dan dihadiri langsung
KLUNGKUNG, InsertBali — Sebuah perahu nelayan dilaporkan mengalami kecelakaan laut hingga terbalik akibat terhempas ombak di Perairan Nusa Lembongan, Kecamatan Nusa Penida, Klungkung, pada Selasa (14/4/2026) malam. Seluruh korban yang
Fraksi DPRD Bali Sampaikan Pandangan Umum terhadap Dua Raperda Strategis DENPASAR, Insert Bali – DPRD Provinsi Bali menggelar Rapat Paripurna ke-33 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025–2026 pada Selasa, 14
Respons Cepat Bali terhadap Kebijakan Nasional DENPASAR – DPRD Provinsi Bali memperkuat sinergi dengan Kodam IX/Udayana dalam menindaklanjuti kebijakan nasional penertiban aset dan tanah terlantar. Kebijakan ini merujuk pada Peraturan