Badan Kesatuan Bangsa dan Politik indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Bali yang dalam tiga tahun terakhir mengalami penurunan jadi konsen serius sejumlah pihak terkait. Hal ini terungkap saat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Bali melaksanakan FGD Indeks Demokrasi Indonesia di Kantor Kesbangpol Bali, Jalan Tantular Niti Mandala, Denpasar, Kamis (6/4).
Bertajuk ‘ Penguatan Indeks Demokrasi Indonesia’, FGD tersebut menghadirkan narasumber Dr Anak Agung Gede Oka Wisnumurti (akademisi), AA Gede Dirga Kardita (perwakilan BPS Bali) dan I Putu Suparta Jaya (perwakilan Bappeda Bali). Nampak pula Ketua Komisi I DPRD Bali I Nyoman Budi Utama, Ketua KPU Provinsi Bali I Dewa Agung Gede Lidartawan serta para peserta dari unsur Tim Pokja IDI Provinsi Bali.
Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Bali I Gusti Ngurah Wiryanata mengungkap kegiatan tersebut hadir untuk mendiskusikan upaya dan strategi agar capaian Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di provinsi setempat dapat kembali meningkat setelah tiga tahun berturut-turut mengalami penurunan. “kegiatan ini menjadi penting karena kita dapat bertemu dengan para pemangku kepentingan terkait,” katanya.
Wiryanata memaparkan Pada 2018, Bali dengan capaian IDI sebesar 82,37 persen (kategori Baik) menempati peringkat ke-2 di Indonesia. Kemudian turun menempati peringkat ke-4 pada 2019 dengan capaian IDI sebesar 81,38 persen (kategori Baik). Selanjutnya kembali turun menempati peringkat ke-8 pada 2020 dengan capaian 77,59 (kategori Sedang) dan pada 2021 turun drastis menduduki peringkat ke-21 dari 34 provinsi di Indonesia dengan capaian 75,35 (kategori Sedang). ” Perlu upaya agar IDI di Bali ini jangan sampai turun. Paling tidak kita bisa naik kelas, syukur-syukur bisa masuk 10 besar,” Katanya memberikan gambaran Indeks mengenai naik turunnya kualitas demokrasi di daerah.
Lebih dari itu, menurutnya IDI menjadi alat untuk mengukur kualitas demokrasi suatu provinsi yang di dalamnya menilai kondisi dan dinamika demokrasi yang telah terjadi dalam satu tahun.
Sementara itu Ketua Komisi I DPRD Bali I Nyoman Budi Utama menjelaskan pula bahwa masih rendahnya capaian indikator kinerja lembaga legislatif pada 2021 tidak terlepas dari kondisi pandemi COVID-19 sehingga meminimalisir pertemuan kalangan Dewan di Bali maupun dengan konstituen akibat aturan pembatasan. “Dengan berbagai masukan yang terhimpun melalui FGD ini dan kami akan berkoordinasi dengan Sekretariat Dewan, apa yang menjadi kekurangannya bisa diperbaiki dan kami optimistis capaian IDI dapat lebih baik,” ucapnya.
Budi Utama juga menyinggung UU Provinsi Bali yang baru disahkan DPR RI jadi angin segar. ” Dengan disahkannya RUU Provinsi Bali menjadi undang-undang akan banyak peraturan daerah turunannya sehingga akan banyak perda yang akan dibahas dan ini akan mendukung capaian IDI Provinsi Bali, ” Katanya.
