Denpasar, insertbali.com - Gubernur dan pemangku kepentingan terkait mengharapkan Pelaku usaha jasa pariwisata, dan seluruh komponen masyarakat Bali agar secara bersama-sama dan bersungguh-sungguh menjaga nama baik dan citra pariwisata Bali.
Denpasar, insertbali.com - Gubernur Bali Wayan Koster, menyatakan ia dan pihak terkait akan menindak tegas Wisman. Yang melakukan kegiatan ekonomi di Bali dengan tidak mengindahkan peraturan perundangan yang berlaku. Salah
Gubernur Koster Larang Masyarakat Fasilitasi Aktivitas Wisman Tanpa Visa dan Tidak Sesuai Peratuiran Perundangan Denpasar, insertbali.com - Gubernur Bali Wayan Koster, mengeluarkan sejumlah arahan dan himbauan terkait makin maraknya kasus
Puluhan ribu masyarakat Tabanan dari lintas generasi, seperti anak - anak, milenial, dewasa, hingga lansia dengan antusias hadir memerahkan Pre-Event Creative Fun Walk Bali Digital Festival 2023 yang dihadiri oleh
Tindakan Berupa Deportasi hingga Sanksi Pidana Sesuai Peraturan Perundangan RI Denpasar, insertbali.com - Menanggapi semakin maraknya perilaku wisatawan mancanegara di Bali yang melakukan tindakan tidak pantas dan aktivitas yang tidak
Jakarta - Adanya beberapa perubahan regulasi khususnya pedoman evaluasi terhadap pelaksanaan Implementasi SAKIP dan RB di daerah karena kompleksitas pengukuran kinerja instansi pemerintah dan pesatnya kemajuan teknologi. " Sehingga memerlukan
Gubernur Bali, Wayan Koster disambut antusias oleh para Guru dan Siswa SMA Negeri 1 Denpasar pada, Jumat (Sukra Paing, Sinta) 26 Mei 2023 dalam acara Gubernur Bali Menyapa. Setiba di
Kerja keras jajaran Pemprov Bali dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, terutama indeks tata kelola Pengadaan Barang dan Jasa membuahkan hasil. Provinsi Bali menjadi salah satu dari 12 Unit
Kembali Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Bali, Ny. Putri Koster menggelar Pasar Rakyat Berbelanja dan Berbagi. Kali ini berkolaborasi dengan TP PKK Kabupaten Jembrana, Ny. Putri Koster menyambangi Kabupaten Jembrana
Adanya beberapa perubahan regulasi khususnya pedoman evaluasi terhadap pelaksanaan Implementasi SAKIP dan RB di daerah dikarenakan kompleksitas pengukuran kinerja instansi pemerintah dan pesatnya kemajuan teknologi sehingga memerlukan persamaan persepsi antara