Jakarta – Adanya beberapa perubahan regulasi khususnya pedoman evaluasi terhadap pelaksanaan Implementasi SAKIP dan RB di daerah karena kompleksitas pengukuran kinerja instansi pemerintah dan pesatnya kemajuan teknologi. ” Sehingga memerlukan persamaan persepsi antara Tim Evaluator Pusat dengan Evaluator daerah Evaluasi AKIP dan RB di Instansi pemerintah Daerah yang tertuang dalam Lembar Kertas Kerja Evaluasi (LKE) perangkat daerah,” Hal ini menurut Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra pada Acara Workshop Evaluasi SAKIP dan Reformasi Birokrasi Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota se-Bali di Kantor Badan Penghubung, Jakarta, Rabu 26 Mei 2023
“Dan kami sangat memerlukan asistensi dari Kementerian PAN-RB untuk peningkatan kualitas evaluator kami di daerah. Serta dalam penyusunan laporan kinerja yang lebih baik,” kata Sekda Dewa Indra dalam sambutannya oleh Inspektur Provinsi Bali Wayan Sugiada.
Sekda Dewa Indra menambahkan, jajaran Pemerintah Provinsi Bali berkomitmen untuk membangun dalam peningkatan nilai SAKIP dan RB Pemerintah Provinsi Bali. Serta Kabupaten/Kota se-Bali dengan melaksanakan konsultasi yang lebih intensif serta menjalin komunikasi dengan Tim dari Kedeputian Bidang RBKUNWAS Kementerian PANRB.
“Saya mengharapkan adanya dukungan semua pihak agar pelaksanaan workshop SAKIP dan RB dapat berjalan dengan baik. Serta mampu meningkatkan kualitas evaluasi. Sehingga kami harap semua Instansi Pemerintah daerah di Provinsi Bali di Tahun 2023 ini dapat meningkatkan capaian Nilai SAKIP dan RB yang lebih baik atau menuju ke A,” harap Dewa Indra.
Bertindak selaku pemateri dalam pertemuan ini Pengelola Akuntabilitas Kementerian PAN RB Fernando Silalahi. Juga Analis Kebijakan Pertama Kementerian PAN RB Muhammad Ryannasmara yang juga tim evaluator SAKIP KemenPAN RB.
Acara workshop inisiasi tim evaluator SAKIP Pemprov Bali ini mendapat sambutan antusias. Dari semua tim SAKIP Kabupaten/Kota se-Bali dan berharap dapat workshop ini dapat meningkatkan pemahaman tentang sakip dan rb
Tampak hadir Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Bali serta jajaran pejabat inspektorat dan reformasi birokrasi provinsi Bali dan Kabupaten/Kota se-Bali.
