Jawab Pandangan Umum Fraksi DPRD, Giri Prasta Pastikan Rekomendasi BPK dan Optimalisasi PAD Terus Ditindaklanjuti
DENPASAR – Pemprov Bali menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, efektif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Komitmen tersebut disampaikan dalam Jawaban Gubernur Bali atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Bali terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda). Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025.
Jawaban Gubernur dibacakan oleh Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Bali. Yang berlangsung di Gedung DPRD Bali, Selasa (14/7).
Dalam penyampaiannya, Giri Prasta mengapresiasi seluruh fraksi DPRD Provinsi Bali. Atas berbagai masukan, kritik, dan saran konstruktif yang diberikan terhadap pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
“Seluruh masukan yang disampaikan merupakan bagian penting dalam penyempurnaan tata kelola pemerintahan. Dan pengelolaan keuangan daerah agar semakin berkualitas,” ujarnya.
WTP Jadi Fondasi Perbaikan Tata Kelola
Menanggapi pandangan sejumlah fraksi terkait capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Pemerintah Provinsi Bali menegaskan. Bahwa penghargaan tersebut bukanlah tujuan akhir dalam pengelolaan keuangan daerah.
Menurut Pemprov Bali, opini WTP yang berhasil dipertahankan selama 13 kali berturut-turut harus menjadi fondasi. Untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola keuangan sehingga mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Pemerintah menekankan bahwa pengelolaan anggaran daerah akan terus diarahkan pada prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas guna mendukung pembangunan yang berkelanjutan.
Turyapada dan Temuan BPK Sudah Ditindaklanjuti
Terkait sorotan fraksi DPRD mengenai hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Khususnya potensi kelebihan pembayaran dalam pembangunan Menara Turyapada Tahun Anggaran 2025, Pemprov Bali menyatakan seluruh rekomendasi telah ditindaklanjuti sesuai rencana aksi (action plan) yang disusun.
Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah. Dalam menindaklanjuti setiap rekomendasi BPK dan memperkuat sistem pengawasan internal agar kualitas pengelolaan keuangan semakin baik.
PAD dan Pungutan Wisatawan Asing Terus Dioptimalkan
Dalam jawaban terhadap pandangan fraksi mengenai optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pemerintah Provinsi Bali menjelaskan. Bahwa peningkatan penerimaan daerah akan terus dilakukan melalui penguatan basis data, digitalisasi layanan, peningkatan kepatuhan wajib pajak dan wajib retribusi, serta optimalisasi berbagai potensi ekonomi daerah.
Pemprov Bali juga menilai realisasi pendapatan daerah yang melampaui target pada Tahun Anggaran 2025. Merupakan hasil dari optimalisasi pengelolaan sumber pendapatan dan meningkatnya aktivitas ekonomi di Bali.
Sementara itu, terkait Pungutan Wisatawan Asing (PWA), pemerintah terus melakukan koordinasi dengan berbagai instansi. Lembaga, dan pelaku usaha guna memperkuat mekanisme pelaksanaannya agar penerimaan yang diperoleh semakin optimal.
SiLPA dan Belanja Daerah Akan Dikelola Lebih Efektif
Menanggapi pandangan Fraksi PDI Perjuangan, Golkar, dan Demokrat-NasDem terkait realisasi belanja daerah. Serta Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA), Pemerintah Provinsi Bali menegaskan bahwa kualitas pengelolaan APBD akan terus ditingkatkan.
Menurut Pemprov Bali, SiLPA Tahun Anggaran 2025 merupakan akumulasi dari sejumlah komponen, termasuk dana yang bersifat terikat serta efisiensi dalam pelaksanaan program dan pengadaan barang maupun jasa.
Pemerintah memastikan proses perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan program akan terus disempurnakan agar penyerapan anggaran semakin optimal dan tepat sasaran.
Pemprov Bali Komitmen Lanjutkan Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota
Menjawab usulan Fraksi Demokrat-NasDem terkait Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada pemerintah kabupaten/kota se-Bali, Pemprov Bali menegaskan komitmennya untuk terus mengalokasikan anggaran BKK secara berkelanjutan.
Pengalokasian bantuan tersebut akan mempertimbangkan tingkat urgensi pembangunan, kapasitas fiskal daerah, serta prioritas pembangunan yang mendukung pemerataan kesejahteraan masyarakat Bali.
KEK Bali Harus Tetap Berbasis Budaya
Usai rapat paripurna, Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta juga menyinggung perkembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sanur dan KEK Kura Kura Bali.
Menurutnya, Gubernur Bali Wayan Koster selaku Ketua Dewan KEK Provinsi Bali secara rutin melaporkan perkembangan kedua kawasan tersebut kepada Dewan Nasional KEK.
Namun demikian, ia menegaskan bahwa seluruh pembangunan ekonomi di Bali harus tetap berpijak pada identitas budaya dan nilai-nilai lokal yang menjadi kekuatan utama Pulau Dewata.
“Bali boleh maju, tetapi jangan sampai melupakan akar adat dan budaya kita. Pembangunan jangan sampai melanggar tatanan agama, adat, tradisi, seni, dan budaya Bali. Identitas Bali harus tetap jelas,” tegas Giri Prasta.
Sinergi Eksekutif dan Legislatif untuk Bali Berkelanjutan
Pemerintah Provinsi Bali meyakini sinergi yang harmonis antara eksekutif dan legislatif menjadi kunci dalam melahirkan kebijakan yang berkualitas dan berpihak kepada masyarakat.
Seluruh masukan dan rekomendasi yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD akan menjadi bahan penyempurnaan substansi Raperda sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
Melalui kolaborasi tersebut, Pemprov Bali optimistis dapat mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, menjaga keseimbangan alam, manusia, dan kebudayaan Bali, serta memperkuat implementasi visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali dalam Bali Era Baru.
