Fokus Wujudkan Pembangunan Terintegrasi Melalui One Island, One Management
DENPASAR – Gubernur Bali Wayan Koster bersama Pimpinan I Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Nyoman Adhi Suryadnyana, memperkuat sinergi dalam pengelolaan keuangan negara yang tertib, akuntabel, dan transparan guna mendukung pembangunan Bali yang terintegrasi melalui konsep “One Island, One Management” atau Satu Pulau, Satu Pola, dan Satu Tata Kelola.
Komitmen tersebut disampaikan dalam acara Gala Dinner Satuan Kerja Daerah/Wilayah di Provinsi Bali terkait Pemeriksaan Tahun 2026. Pada Satuan Kerja Daerah/Wilayah di Provinsi Bali yang berlangsung di Gedung Kertha Sabha, Jayasabha, Denpasar, Minggu (7/6/2026) malam.
Pertemuan tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat koordinasi antarinstansi dalam menjaga tata kelola keuangan negara yang baik. Sekaligus mendukung kebijakan pembangunan Bali yang berkelanjutan dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Forum Sinergi Penguatan Tata Kelola Keuangan
Acara gala dinner tersebut dihadiri sejumlah pejabat penting di Bali, di antaranya Kepala Kejaksaan Tinggi Bali Setiawan Budi Cahyono. Kepala Perwakilan BPK Provinsi Bali I Gusti Ngurah Satria Perwira, Wakapolda Bali Brigjen Pol. I Made Astawa, Inspektur Daerah Militer (Irdam) IX/Udayana. Perwakilan BNN Provinsi Bali, Inspektur Daerah Provinsi Bali Ida Bagus Gede Sudarsana, Kepala Badan Pendapatan Daerah I Dewa Tagel Wirasa. Serta Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali I Ketut Maduyasa.
Dalam sambutannya, Gubernur Wayan Koster menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya pertemuan tersebut. Sebagai wadah memperkuat komunikasi dan kolaborasi antar lembaga dalam menjalankan tugas pemerintahan.
Menurutnya, sinergi yang baik antara pemerintah daerah dan lembaga pengawasan seperti BPK menjadi faktor penting. Dalam memastikan seluruh program pembangunan berjalan sesuai aturan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Saya menyampaikan terima kasih atas terselenggaranya forum ini sebagai sarana sambung rasa dalam membangun sinergi. Agar tugas-tugas yang dijalankan dapat berjalan dengan baik dan benar,” ujar Koster.
Pengelolaan APBD Bali Berpedoman pada Akuntabilitas dan Transparansi
Koster menegaskan bahwa selama memimpin Pemerintah Provinsi Bali, dirinya menerapkan pengalaman. Dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) saat bertugas di Badan Anggaran DPR RI. Sebagai landasan memperkuat tata kelola keuangan daerah.
Ia secara konsisten mengarahkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk bekerja berdasarkan fakta. Data yang valid, serta mengikuti regulasi dan rekomendasi yang diberikan oleh BPK.
Menurutnya, pengelolaan keuangan yang baik bukan hanya soal memenuhi aspek administratif. Tetapi juga harus mencerminkan kualitas tata kelola yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan moral.
“Arahan BPK selalu kami jadikan pedoman agar pengelolaan keuangan berjalan dengan baik. Sejauh ini pembangunan di Bali jika diukur dari akuntabilitas dan transparansinya, kualitas pengelolaan APBD di Pemerintah Provinsi Bali secara administratif selalu mendapat penilaian WTP secara berturut-turut sebanyak 12 kali,” kata Koster.
Raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 12 tahun berturut-turut tersebut menjadi indikator kuat bahwa pengelolaan keuangan daerah di Bali telah berjalan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
Namun demikian, Koster mengingatkan bahwa capaian tersebut tidak boleh hanya menjadi simbol administratif semata.
“Opini WTP ini harus betul-betul riil berkualitas yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum maupun secara moral,” tegasnya.
One Island, One Management Jadi Fondasi Pembangunan Bali
Pada kesempatan tersebut, Gubernur Bali kembali menegaskan pentingnya penerapan konsep pembangunan One Island, One Management sebagai fondasi pembangunan daerah.
Konsep ini mengedepankan pendekatan pembangunan yang terintegrasi dalam satu kesatuan wilayah Pulau Bali tanpa terjebak pada ego sektoral maupun kepentingan wilayah tertentu.
Menurut Koster, karakteristik Bali sebagai pulau dengan luas wilayah yang relatif kecil menuntut adanya pola pembangunan yang terpadu agar seluruh kebijakan dapat berjalan selaras dan saling mendukung.
Ia menilai pendekatan pembangunan yang terfragmentasi berpotensi menimbulkan berbagai persoalan lingkungan, sosial, maupun ekonomi yang dapat mengancam keberlanjutan Bali di masa depan.
“Bali yang kecil, kalau dibangun dengan egoisme wilayah antar sektor, maka Bali akan rusak. Jadi Bali harus dijaga secara utuh dan pembangunannya harus melihat kebutuhan secara keseluruhan masyarakat Bali,” jelasnya.
Konsep One Island, One Management sendiri selama ini menjadi salah satu arah kebijakan pembangunan Pemerintah Provinsi Bali dalam mengintegrasikan pengelolaan sektor pariwisata, lingkungan, infrastruktur, transportasi, hingga tata ruang secara menyeluruh.
BPK RI: Tantangan Bali Kian Kompleks
Sementara itu, Pimpinan I BPK RI Nyoman Adhi Suryadnyana menilai Bali menghadapi tantangan pembangunan yang semakin kompleks seiring pertumbuhan ekonomi, perkembangan pariwisata, serta meningkatnya kebutuhan pelayanan publik.
Menurutnya, pembangunan Bali tidak dapat berhenti pada pencapaian prestasi tertentu, tetapi harus mampu memberikan dampak nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat.
Ia mengapresiasi konsep pembangunan One Island, One Management yang digagas Gubernur Bali sebagai pendekatan yang relevan untuk menjawab berbagai tantangan masa depan.
“Seperti yang diungkapkan Bapak Gubernur Bali, Wayan Koster yang memiliki konsep One Island, One Management, Satu Pulau, Satu Pola, dan Satu Tata Kelola. Ini konsep yang sangat bagus,” ujarnya.
Meski demikian, ia menekankan bahwa keberhasilan konsep tersebut memerlukan dukungan dan sinergi seluruh pemangku kepentingan di Bali.
BPK RI mendorong seluruh instansi pemerintah untuk terus memperkuat tata kelola keuangan negara yang tertib administrasi sebagai dasar dalam menghasilkan kebijakan publik yang berkualitas dan berkelanjutan.
“Sinergi Bapak/Ibu semua sangat penting dalam menyelesaikan banyak tantangan Bali ke depan,” kata Nyoman.
Sinergi Jadi Kunci Pembangunan Bali Berkelanjutan
Penguatan sinergi antara Pemerintah Provinsi Bali dan BPK RI menjadi langkah strategis dalam memastikan pembangunan daerah berjalan secara efektif, efisien, dan berkelanjutan.
Komitmen menjaga tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel. Sekaligus menerapkan konsep One Island, One Management diyakini akan memperkuat fondasi pembangunan Bali di tengah berbagai tantangan global dan domestik.
Dengan dukungan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga pengawas, hingga masyarakat, Bali diharapkan mampu mempertahankan kualitas pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjaga keseimbangan lingkungan, budaya, dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.
Bali Jagaditha VII Hasilkan Potensi Bisnis Rp6,9 Triliun
