GIANYAR, InsertBali – Agenda konstitusi penting dalam tatanan sirkulasi anggaran daerah kembali bergulir di bumi seni. Wakil Bupati Gianyar, Anak Agung Gde Mayun menghadiri rapat paripurna yang berlangsung khidmat. Sidang ini mengusung agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Kegiatan ini diselenggarakan oleh DPRD Kabupaten Gianyar di Ruang Sidang Utama Kantor DPRD Gianyar pada Jumat (3/7/2026).
Dalam sidang dewan tersebut, seluruh fraksi yang ada melemparkan pandangan umum, saran konstruktif, serta berbagai masukan strategis. Catatan penting ini dialamatkan untuk menyempurnakan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2025.
From empat fraksi yang menyatakan sikapnya di podium, semuanya sepakat menerima rancangan regulasi tersebut. Dokumen ini disetujui untuk melangkah ke tahap pembahasan lebih lanjut sesuai mekanisme kedewanan.
Sikap politik Fraksi PDI Perjuangan disuarakan melalui juru bicaranya, Ngakan Ketut Putra. Ia memaparkan bahwa rancangan regulasi ini menjadi instrumen penting. Dokumen ini berfungsi sebagai ruang evaluasi objektif antara rencana kerja yang dicanangkan dengan realisasi keuangan di lapangan. Laporan ini disinkronkan dengan kenyataan riil sesuai norma hukum yang berlaku. Tujuannya demi perbaikan serta penyempurnaan pengelolaan keuangan pada tahun anggaran berikutnya.
Fraksi PDI Perjuangan bersama Partai Perindo yang bergabung dalam satu koalisi menegaskan dukungan penuh mereka. Mereka siap mengawal setiap produk kebijakan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat Gianyar.
“Kami juga memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas komitmen dan langkah-langkah strategis Pemerintah Kabupaten Gianyar yang senantiasa mengedepankan kepentingan rakyat sebagai prioritas utama dalam setiap kebijakan pembangunan daerah,” tegas Ngakan Putra.
Apresiasi Opini WTP ke-12 dan Catatan dari Fraksi Partai Golkar
Selanjutnya, giliran Fraksi Partai Golkar yang menyampaikan pandangan umumnya melalui I Gusti Ngurah Ariasa. Jajaran fraksi ini melayangkan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada eksekutif.
Pemkab Gianyar dinilai sukses mempertahankan prestasi gemilang dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak 12 kali berturut-turut. Penghargaan ini dirilis oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas asas akuntabilitas serta transparansi tata kelola keuangan daerah.
Kendati demikian, Fraksi Partai Golkar memberikan catatan kritis. Mereka berpandangan bahwa predikat WTP bukanlah muara akhir dari siklus pengelolaan APBD. Hal paling krusial adalah bagaimana implementasi dari setiap rupiah anggaran yang dikeluarkan.
Dana tersebut wajib memberikan dampak kesejahteraan yang nyata bagi masyarakat bawah. Alokasi ini harus menyentuh ranah peningkatan mutu pelayanan publik, pemerataan program infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, hingga pengentasan kemiskinan.
“Pemerintah Daerah memastikan bahwa keberhasilan memperoleh opini WTP juga diikuti dengan peningkatan kualitas pembangunan, pelayanan publik, serta manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Gianyar,” terang Ngurah Ariasa.
Sorotan Sifat Input Oriented dan Desakan Fokus Sektor Strategis
Pandangan dari Fraksi Partai Gerindra yang dibacakan oleh Ida Bagus Gde Suryawan memberikan perspektif lain. Secara garis besar, postur APBD Gianyar diakui sudah memperlihatkan keberpihakan yang kuat. Khususnya pada pos belanja pembangunan fisik serta jaminan sosial masyarakat. Namun, timnya menilai bahwa realisasi anggaran tersebut dinilai masih sangat dominan bersifat input-oriented.
“Untuk itu perlu adanya pembenahan kedepan untuk memastikan alokasi APBD berdampak langsung terhadap kualitas hidup masyarakat dan pelestarian budaya Gianyar sebagai Identitas Daerah,” ucap Ida Bagus Suryawan.
Sebagai penutup rangkaian sidang, Fraksi Demokrat Bersatu mempercayakan penyampaian pandangan mereka kepada Anak Agung Oka Kalam. Fraksi ini menilai bahwa implementasi APBD merupakan cerminan konkret dari janji politik Pemerintah Daerah. Dokumen anggaran ini menjadi alat ukur dalam mewujudkan tata pelayanan publik yang berkualitas tinggi. Langkah ini juga menjadi basis peningkatan kesejahteraan warga serta pembangunan wilayah yang berkelanjutan dan proporsional.
“Kami berharap agar Pemerintah Kabupaten Gianyar tetap memberikan prioritas pada sektor-sektor strategis seperti pemberdayaan UMKM, perlindungan sosial, pelestarian budaya dan lingkungan, serta penguatan reformasi birokrasi,” harap Agung Oka.
