Pimpin Rakor Bupati dan Wali Kota se-Bali, Gubernur Tekankan Pembangunan Terpadu
DENPASAR – Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan bahwa pembangunan Bali harus dilaksanakan secara terpadu dengan mengesampingkan ego sektoral dan kepentingan wilayah masing-masing. Menurutnya, seluruh kabupaten dan kota di Bali merupakan satu kesatuan yang harus bergerak bersama untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata.
Penegasan tersebut disampaikan saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) bersama para bupati dan wali kota se-Bali di Gedung Kertha Sabha, Jaya Sabha, Denpasar, Senin (8/6/2026). Rapat tersebut membahas percepatan pertumbuhan ekonomi, penurunan kemiskinan, pengurangan pengangguran, pengendalian inflasi, hingga percepatan penurunan stunting.
Menurut Koster, seluruh kebijakan pembangunan Bali harus dilaksanakan dalam satu kerangka besar yang terintegrasi sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat di Pulau Dewata.
“Pertumbuhan ekonomi harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat, mulai dari peningkatan pendapatan, pengurangan kemiskinan dan pengangguran, peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan, hingga penurunan angka stunting,” ujarnya.
Sinergi Daerah Jadi Kunci Kemajuan Bali
Gubernur Koster menilai berbagai capaian pembangunan yang diraih Bali dalam beberapa tahun terakhir tidak terlepas dari kuatnya sinergi antara Pemerintah Provinsi Bali, pemerintah kabupaten/kota, serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Kolaborasi tersebut dinilai berhasil menciptakan stabilitas daerah yang kondusif sehingga berbagai program pembangunan dapat berjalan secara optimal.
Menurutnya, implementasi visi pembangunan Nangun Sat Kerthi Loka Bali telah menunjukkan hasil positif, baik dalam program pembangunan jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang.
Hasil tersebut tercermin dari berbagai penghargaan yang diterima Bali di tingkat nasional.
Untuk wilayah Jawa-Bali, Provinsi Bali dinobatkan sebagai daerah terbaik dalam pengendalian inflasi, penanganan kemiskinan, pengurangan pengangguran, serta percepatan penurunan stunting.
Bali juga meraih peringkat pertama dalam kategori penurunan kemiskinan dan stunting. Sementara Kabupaten Badung, Gianyar, dan Tabanan menjadi tiga kabupaten terbaik secara nasional, sedangkan Kota Denpasar menjadi kota terbaik.
“Kita sudah memiliki haluan pembangunan Bali 100 tahun. Karena itu, seluruh kepala daerah harus memahami dan menjalankannya secara konsisten. Pembangunan ini tidak menggunakan pendekatan politik, tetapi pendekatan kebutuhan riil di masing-masing daerah,” tegasnya.
Target Pertumbuhan Ekonomi Bali Naik Menjadi 6,10 Persen
Dalam arahannya, Koster memaparkan bahwa pertumbuhan ekonomi Bali pada tahun 2025 mencapai 5,82 persen.
Angka tersebut ditargetkan meningkat menjadi 6,10 persen pada tahun 2026 melalui penguatan sejumlah sektor strategis yang menjadi penggerak utama ekonomi daerah.
Sektor-sektor tersebut meliputi:
- Pertanian
- Industri pengolahan
- Konstruksi
- Transportasi dan pergudangan
- Akomodasi dan makan minum
- Pariwisata berbasis budaya
Menurutnya, penguatan sektor-sektor tersebut harus dilakukan secara terintegrasi dengan memperhatikan potensi unggulan masing-masing daerah.
Ia mengaku optimistis target tersebut dapat dicapai karena seluruh bupati dan wali kota telah memahami persoalan daerahnya masing-masing dan menyusun solusi berdasarkan data yang akurat.
“Saya bangga Bupati dan Wali Kota sudah memahami masalah dan jalan keluarnya. Semua laporan berbasis data. Itulah yang kita perlukan, karena bekerja harus berdasarkan data dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah,” katanya.
Kemiskinan dan Pengangguran Jadi Prioritas
Koster menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan Bali tidak hanya diukur dari tingginya pertumbuhan ekonomi.
Lebih penting dari itu, pembangunan harus mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penurunan angka kemiskinan dan pengangguran.
Karena itu, ia meminta seluruh pemerintah daerah mengoptimalkan sektor unggulan yang dimiliki. Agar mampu menciptakan lapangan kerja baru serta meningkatkan pendapatan masyarakat.
Pemerintah Provinsi Bali juga menargetkan angka kemiskinan yang saat ini berada pada level 3,42 persen dapat ditekan. Menjadi 3 persen dalam beberapa tahun ke depan.
Untuk mencapai target tersebut, pembangunan harus berbasis kekuatan ekonomi lokal yang sesuai dengan karakteristik masing-masing wilayah.
Percepat Realisasi APBD dan Perkuat Pasar Murah
Selain mendorong pertumbuhan ekonomi, Gubernur Bali juga meminta seluruh pemerintah kabupaten dan kota mempercepat realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Menurutnya, percepatan belanja pemerintah sangat penting untuk menjaga perputaran uang di masyarakat, terutama menjelang triwulan ketiga tahun anggaran.
Di sisi lain, pengendalian inflasi tetap menjadi perhatian utama.
Untuk menjaga stabilitas harga sekaligus meningkatkan pendapatan petani dan nelayan, Koster mendorong penyelenggaraan pasar murah serta festival pangan lokal secara lebih intensif.
Semakin banyak ruang yang mempertemukan produsen dan konsumen, semakin efektif pula upaya menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok.
“Tidak ada lagi urusan kabupaten atau kota. Kita harus bekerja bersama karena yang kita bangun adalah Bali,” tegasnya.
Transfer Anggaran Daerah Akan Ditingkatkan
Pada sektor infrastruktur, Koster memastikan kebijakan transfer anggaran sebesar 10 persen kepada pemerintah kabupaten/kota akan tetap dilanjutkan.
Bahkan mulai tahun 2026, alokasi tersebut direncanakan meningkat guna mempercepat pemerataan pembangunan di seluruh Bali.
Menurutnya, seluruh pembangunan yang dilakukan harus dipandang sebagai bagian dari penguatan identitas Bali secara keseluruhan, bukan sekadar kepentingan daerah tertentu.
“Jika satu kabupaten atau kota terkena masalah hingga ramai di media, yang terkena dampaknya adalah Bali. Yang rugi kita semua, bukan hanya satu kabupaten atau kota,” tegasnya.
Alih Fungsi Lahan dan Investasi Harus Dikendalikan
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Bali juga menginstruksikan seluruh pemerintah daerah untuk memperketat pengendalian alih fungsi lahan. Khususnya lahan hijau dan lahan produktif pertanian.
Menurutnya, keberlanjutan sektor pertanian harus dijaga sebagai fondasi ketahanan pangan sekaligus penopang ekonomi masyarakat Bali.
Ia juga meminta agar perizinan pembangunan hotel dan restoran dilakukan secara selektif dan terukur agar tidak menimbulkan tekanan terhadap lingkungan maupun daya dukung wilayah.
Pengecualian diberikan untuk pembangunan yang berkaitan dengan kebutuhan tempat tinggal masyarakat.
Perumda Harus Serap Produk Lokal Bali
Sebagai bagian dari penguatan ekonomi daerah, Koster mendorong optimalisasi peran Perusahaan Umum Daerah (Perumda) dalam tata niaga hasil pertanian, perikanan, dan peternakan.
Melalui mekanisme tersebut, hasil produksi petani dan nelayan dari berbagai daerah di Bali dapat terserap oleh pasar yang lebih besar, termasuk hotel dan restoran yang berada di Badung, Denpasar, dan Gianyar.
Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah produk lokal sekaligus memperkuat pemerataan ekonomi antardaerah.
Bali Dibangun dengan Semangat Gotong Royong
Dalam sesi diskusi, para bupati dan wali kota menyampaikan bahwa kondisi kemiskinan, pengangguran, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi di wilayah masing-masing. Menunjukkan tren yang cukup positif.
Namun mereka juga berharap adanya dukungan yang lebih kuat dari Pemerintah Provinsi Bali, terutama dalam memperkuat skema transfer anggaran dan kerja sama antardaerah.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Koster kembali menegaskan bahwa pembangunan Bali harus dijalankan dengan semangat gotong royong.
Daerah yang memiliki kapasitas fiskal lebih kuat seperti Badung, Gianyar, dan Kota Denpasar diharapkan turut memperkuat pembangunan daerah lain agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata.
“Semua branding adalah branding Bali, bukan branding Badung, Gianyar, atau Denpasar. Karena itu, daerah yang memiliki kemampuan fiskal lebih baik harus ikut memperkuat pembangunan daerah lain agar pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dapat dirasakan secara merata di seluruh Bali,” tegasnya.
Dengan pendekatan pembangunan yang terintegrasi, berbasis data, dan mengedepankan gotong royong, Pemerintah Provinsi Bali optimistis berbagai target pembangunan dapat tercapai. Tidak hanya mempertahankan berbagai prestasi nasional yang telah diraih, Bali juga diharapkan mampu membangun reputasi sebagai daerah yang maju, berdaya saing, dan sejahtera secara merata di seluruh wilayahnya.
TP Posyandu Bali Percepat Implementasi 6 SPM di Jembrana
