Denpasar, Insert Bali — Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) DPRD Bali kembali menegaskan posisinya sebagai pendukung utama kebijakan penambahan penyertaan modal daerah ke Bank BPD Bali. Sikap tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Bali yang digelar di Wiswa Sabha Utama, Denpasar, pada rangkaian sidang paripurna tanggal 14–19 Januari 2026.
Dalam agenda tersebut, Fraksi PDIP secara resmi menyatakan dukungan penuh terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada PT Bank BPD Bali. dengan nilai mencapai Rp445 miliar. Kebijakan ini dinilai strategis untuk memperkuat struktur permodalan bank daerah Bali. Agar mampu meningkatkan kapasitas penyaluran kredit dan berkontribusi lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi lokal.
Tagel Winarta: Bukan Pemborosan, Tapi Investasi Jangka Panjang
Anggota DPRD Provinsi Bali dari Fraksi PDIP, I Nyoman Tagel Winarta, menyatakan dukungan kuat. terhadap kebijakan penambahan penyertaan modal tersebut. Ia mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi Bali yang menyuntikkan modal sebesar Rp445 miliar ke BPD Bali pada Januari 2026.
“Penyertaan modal ini bukan pemborosan anggaran, melainkan investasi jangka panjang. Dana yang ditanamkan di BPD Bali akan kembali ke daerah dalam bentuk dividen. Dan memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk pembiayaan pembangunan publik,” ujar Tagel Winarta.
Menurutnya, penguatan permodalan ini penting agar BPD Bali mampu memenuhi ambang batas modal inti, meningkatkan daya saing, serta lebih optimal dalam mendukung UMKM dan ekonomi kerakyatan di Bali.
Meski demikian, Tagel Winarta menegaskan pentingnya fungsi pengawasan dari DPRD Bali.
PDIP Dorong Pemprov Bali Jadi Pemegang Saham Mayoritas
mendukung penambahan penyertaan modal, Fraksi PDIP DPRD Bali juga secara konsisten. Mendorong Pemerintah Provinsi Bali menjadi pemegang saham mayoritas di Bank BPD Bali. Saat ini, penyertaan modal terbesar masih berasal dari Pemerintah Kabupaten Badung.
Ketua DPRD Bali, Dewa Made Mahayadnya (Dewa Jack), menilai dominasi saham oleh Pemprov Bali akan memperkuat arah kebijakan bank daerah. “Dengan kepemilikan saham mayoritas di BPD Bali, Pemerintah Provinsi Bali akan memiliki kontrol yang lebih kuat. Untuk memastikan kebijakan perbankan sejalan dengan visi pembangunan Bali secara menyeluruh,” kata Dewa Jack.
Wayan Koster: BPD Bali Harus Jadi Motor Ekonomi Rakyat
Gubernur Bali sekaligus Ketua DPD PDIP Bali, Wayan Koster, sebagai penggagas utama kebijakan penambahan modal ini, menegaskan bahwa BPD Bali harus menjadi motor penggerak ekonomi rakyat. “Dengan permodalan yang kuat, BPD Bali dapat memperluas kredit produktif. Menjaga stabilitas ekonomi daerah, dan mendukung pembangunan Bali yang berkelanjutan,” tegas Koster.
Dengan dukungan solid dari Fraksi PDIP DPRD Bali, Ranperda penambahan modal BPD Bali diharapkan segera disahkan dan diimplementasikan. Langkah ini diyakini akan semakin memperkuat posisi Bank BPD Bali sebagai pilar utama pembiayaan pembangunan dan penggerak ekonomi kerakyatan di Pulau Dewata.
Bali Raih Peringkat Pertama Destinasi Terbaik Dunia Versi TripAdvisor 2026
