DPRD Dukung Masukan Gubernur untuk Wujudkan Produk Hukum Berkualitas dan Berbasis Kearifan Lokal DENPASAR – DPRD Provinsi Bali menyatakan sepakat dan mendukung berbagai masukan yang disampaikan Gubernur Bali terhadap Rancangan
DENPASAR – Pemerintah Provinsi Bali kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025. Capaian ini menjadi opini WTP ke-13 secara
DENPASAR – DPRD Provinsi Bali mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah Provinsi Bali. Regulasi ini dinilai penting untuk menciptakan sistem pembentukan produk hukum
Pemprov Bali Perkuat PAD Melalui Perubahan Raperda Pajak dan Retribusi DENPASAR – Wakil Gubernur Bali, I Nyoman Giri Prasta, menyampaikan pendapat akhir Gubernur Bali terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang
DPRD Bali Rampungkan Pembahasan Raperda Pajak dan Retribusi Daerah DPRD Provinsi Bali bersama Gubernur resmi merampungkan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 mengenai
Denpasar , Insert Bali– Gubernur Bali Wayan Koster memberikan penjelasan resmi atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Provinsi Bali terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Provinsi Bali tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah
Denpasar, Insert Bali – Gubernur Bali Wayan Koster menghadiri Rapat Paripurna ke-23 DPRD Provinsi Bali Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025–2026 yang digelar di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali,
Denpasar, Insert Bali — Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) DPRD Bali kembali menegaskan posisinya sebagai pendukung utama kebijakan penambahan penyertaan modal daerah ke Bank BPD Bali. Sikap tersebut disampaikan dalam Rapat
DENPASAR — Seluruh fraksi DPRD Provinsi Bali menyepakati pentingnya kehadiran regulasi daerah untuk mengendalikan pertumbuhan toko modern berjejaring serta melindungi lahan produktif di Bali. Kesepakatan ini mengemuka dalam Rapat Paripurna