DENPASAR, insertbali.com – Setelah akhir tahun Pemprov Bali mendapatkan anugerah Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik kategori tingkat Pemerintah Provinsi, Ombudsman Provinsi Bali menyerahkan Hasil dan Piagam Penghargaan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2023. Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali Dewa Made Indra, menerima langsung penghargaan itu bertempat di Ruang Rapat Sekda, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, pada Senin (8/1).
Ketua Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Bali Ni Nyoman Sri Widhiyanti menyampaikan secara rinci penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Publik tahun 2023. Tahun lalu Ia memberi nilai kepada tiga OPD yaitu Dinas Pendidikan dengan skor 95.56, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan skor 96.39, dan RSUD Bali Mandara dengan skor 97.43. “Jadi skor keseluruhan Pemprov Bali adalah 96.46, dengan kategori A dan opini Kualitas Tertinggi,” jelasnya. Dengan perolehan tersebut, Pemprov Bali mendapat peringkat ke-3 kategori Pemerintah Provinsi.
Widhiyanti juga mengatakan bahwa berbagai masukan Pemprov Bali akan Ia sampaikan ke Ombudsman Pusat. Terkait kajian Desa Adat, ia pun mengapresiasi Dinas PMA yang bergerak cepat menjalankan kajian. “Tanggal 28 Agustus 2023 kami serahkan kajiannya ke Dinas PMA, dan 22 November 2023 hasil kajian berupa pembuatan SOP hingga sosialisasi hasil Pesamuhan Agung sudah kami jelaskan semua. Kami apresiasi langkah cepat Pemprov Bali,” tutupnya.
Baca juga: Musim Liburan? Ini Obyek Wisata Murah dan Berkualitas di Nusa Penida
Secara khusus Sekda Dewa Indra menyampaikan apresiasi mendalam atas pencapaian tersebut, serta kepada Ombudsman yang merupakan mitra Pemprov Bali atas kerjasama yang terjalin selama ini. Ia pun meminta kalangan untuk tidak berpuas diri menerima hasil ini., namun jadikan motivasi untuk bekerja lebih baik lagi, terutama di bidang pelayanan publik.
Dewa Indra meminta ke depan lakukan penilaian tidak hanya di beberapa OPD saja, namun semua OPD, agar kualitas pelayanan Pemprov Bali semakin maksimal. “Jika masuk kategori pelayanan kita banyak ada UPT, jika di bidang administrasi semua OPD juga bisa di nilai. Jadi semua OPD bisa berbenah, bukan hanya yang di nilai saja,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia pun mengapresiasi Ombudsman yang sudah memberikan kajian terhadap Desa Adat. Menurutnya Dinas Pemajuan Desa Adat di bawah Kepala Dinasnya sudah mengatensi langsung kajian tersebut. “MDA secara institusional merupakan dinas yang baru, dan pergerakannya belum selincah dinas lain. Sehingga masukan-masukan tentu sangat perlu. Namun, saya juga apresiasi MDA yang secara cepat merespon kajian Ombudsman,” tutupnya.
Dalam acara itu juga nampak hadir Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Prov Bali I Dewa Gede Mahendra Putra, Kepala Dinas Pemajuan Desa Adat I.G.A.K. Kartika Jaya Saputra, Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan. dan Olahraga Provinsi Bali, Dr. KN Boy Jayawibawa, serta Dirut RSBM dr. Ketut Suarjaya.
