DENPASAR – Gubernur Bali Wayan Koster bersama Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pembangunan Wilayah Bali di Gedung Wiswa Sabha Utama, Denpasar, Senin (20/7). Pertemuan tersebut menyelaraskan program pemerintah pusat dan daerah guna memperkuat infrastruktur, menjaga lingkungan, serta mendukung pariwisata berkelanjutan.
Gubernur Koster menjelaskan pariwisata Bali terus menunjukkan pertumbuhan positif sepanjang 2025. Kunjungan wisatawan mancanegara mencapai lebih dari tujuh juta orang. Wisatawan domestik tercatat sekitar 9,3 juta orang. Total kunjungan wisatawan mencapai sekitar 16,3 juta orang.
Jumlah itu hampir empat kali lipat dibandingkan penduduk Bali. “Mobilitas masyarakat dan wisatawan di Bali sangat tinggi,” ujar Koster. Menurutnya, Bali menyumbang sekitar 45,8 persen kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia. Rata-rata pengeluaran wisatawan asing mencapai 1.522 dolar Amerika Serikat setiap kunjungan.
Perputaran ekonomi sektor pariwisata diperkirakan mencapai Rp176 triliun sepanjang 2025. Nilai tersebut setara sekitar separuh kontribusi pariwisata nasional. Pertumbuhan ekonomi Bali mencapai 5,82 persen. Tingkat kemiskinan Bali menjadi yang terendah secara nasional. Angka kemiskinan tercatat sebesar 3,42 persen.
Tingkat pengangguran berada pada angka 1,45 persen. Pendapatan per kapita masyarakat juga terus meningkat.
Sejumlah Tantangan Bali
Meski demikian, Koster mengingatkan berbagai tantangan pembangunan mulai bermunculan. Alih fungsi lahan terus meningkat. Volume sampah semakin besar. Tekanan terhadap ekosistem semakin tinggi. Ketersediaan air bersih mulai menghadapi tantangan. Kemacetan terjadi akibat keterbatasan infrastruktur.
Pelanggaran hukum oleh wisatawan asing juga menjadi perhatian pemerintah. Pemerintah Provinsi Bali memperkuat koordinasi bersama aparat penegak hukum. Langkah tersebut bertujuan menjaga ketertiban dan kepastian hukum. Pemerintah juga menjalankan berbagai program strategis.
Program tersebut mencakup pengelolaan sampah berbasis sumber. Penyediaan air bersih diprioritaskan di Karangasem dan Jembrana. Ketahanan energi diperkuat melalui pembangkit listrik berbahan bakar gas.
Di sektor infrastruktur, konektivitas menjadi prioritas utama. Pemerintah mendorong pembangunan transportasi darat, laut, dan penyeberangan. Jalur logistik laut akan diintegrasikan.
Rute Ketapang–Gilimanuk hingga Karangasem menjadi perhatian. Langkah itu diharapkan mengurangi kemacetan saat musim liburan.
Pengembangan pelabuhan terintegrasi juga terus dipercepat. “Peningkatan kapasitas infrastruktur menjadi kunci menjaga daya saing pariwisata Bali,” tegas Koster.
Ia menegaskan pembangunan Bali harus tetap berlandaskan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali. Pembangunan juga dijalankan melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana dalam Bali Era Baru.
Visi tersebut menempatkan keseimbangan alam, manusia, dan kebudayaan sebagai fondasi pembangunan.
Sinergi Pemangku kepentingan
Sementara itu, AHY menegaskan pembangunan Bali membutuhkan sinergi seluruh pemangku kepentingan. Kolaborasi melibatkan pemerintah pusat, daerah, kementerian, BUMN, dan masyarakat.
Menurutnya, rakor pembangunan Bali menjadi awal penguatan koordinasi lintas sektor.
Evaluasi berkala akan dilakukan untuk memastikan program berjalan sesuai target. “Kita harus satu visi, satu rencana, dan satu eksekusi,” ujar AHY.
Pemerintah memprioritaskan pembangunan infrastruktur dan konektivitas. Penataan ruang juga menjadi perhatian utama. Pengelolaan sampah akan diperkuat. Perlindungan lahan pangan terus didorong. Master plan pariwisata akan disusun secara terintegrasi.
Transportasi massal menjadi salah satu fokus pengembangan. Layanan water taxi akan dikembangkan di Denpasar, Badung, dan Gianyar. Studi kelayakan transportasi laut pesisir juga disiapkan. Pemerintah turut mengembangkan sistem transportasi pengumpan.
Rumah susun bagi masyarakat berpenghasilan rendah akan dibangun. Kawasan berbasis budaya di Sesetan juga akan dikembangkan. BUMN diarahkan memperkuat konektivitas udara dan laut. Ekosistem pariwisata dan aviasi akan diintegrasikan.
Pemerintah daerah diminta memperkuat edukasi pengelolaan sampah berbasis sumber. Penegakan hukum lingkungan juga harus ditingkatkan. Pengendalian alih fungsi lahan menjadi prioritas bersama.
AHY menegaskan pemerintah pusat menghormati karakteristik Bali. Kebijakan pembangunan tetap memperhatikan budaya dan kearifan lokal. “Perbedaan pandangan harus menghasilkan kebijakan terbaik bagi masyarakat,” katanya.
Rakor menghasilkan komitmen memperkuat sinkronisasi pembangunan lintas kementerian dan pemerintah daerah. Seluruh program akan dievaluasi secara berkala.
Langkah tersebut diharapkan menjaga keberlanjutan pembangunan Bali. Pembangunan juga diarahkan memperkuat daya saing pariwisata nasional.
