KLUNGKUNG, InsertBali – Pemerintah Kabupaten Klungkung berkomitmen penuh mengawal transformasi digital dalam sektor pelayanan publik. Komitmen ini ditegaskan langsung oleh Bupati Klungkung, I Made Satria. Beliau menyampaikannya saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Perluasan Piloting Digitalisasi Bantuan Sosial (Bansos). Kegiatan tersebut berlangsung di Gedung Sasana Bhakti Praja Kemendagri, Jakarta Pusat pada Selasa (30/6/2026).
Rapat strategis ini berfokus pada monitoring 43 kabupaten/kota terpilih di Indonesia. Jalannya rapat dipimpin langsung oleh Penasihat Khusus Presiden Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintah, Luhut Binsar Pandjaitan.
Acara ini juga dihadiri oleh sejumlah kepala daerah, termasuk Gubernur Bali, I Wayan Koster. Selain itu, bupati dan wali kota dari seluruh Indonesia turut mengikuti jalannya kegiatan secara daring.Selain mematangkan implementasi Pemerintah Digital (Digital Government), rakor ini juga menjadi agenda krusial.
Pertemuan dibahas dalam rangka mempersiapkan rencana kunjungan kerja Presiden Republik Indonesia. Kepala Negara direncanakan meninjau langsung progres riil dari digitalisasi bansos di lapangan.
Bupati Satria menyatakan bahwa digitalisasi adalah kunci utama. Sistem ini penting untuk menciptakan mekanisme penyaluran bantuan yang transparan dan akuntabel. Pola baru ini juga dipercaya mampu meminimalisasi potensi salah sasaran di lapangan.
Terpilihnya Kabupaten Klungkung sebagai salah satu lokus perluasan program nasional ini dinilai sebagai peluang besar. Hal ini sekaligus menjadi tanggung jawab yang harus dikawal secara ketat oleh jajaran pemerintah daerah.
“Kami di Klungkung siap mengawal penuh program ini. Dengan sistem digital yang terintegrasi, kita berharap tidak ada lagi masyarakat penerima manfaat yang terlewat. Proses penyalurannya pun bisa kita pantau secara real-time,” tegas Bupati Satria di sela-sela kegiatan.
Langkah Cepat Pemkab Klungkung Validasi Data dan Kesiapan SDM
Menindaklanjuti arahan dalam rakor tersebut, Pemkab Klungkung kini bergerak cepat. Langkah nyata dilakukan dengan membangun komunikasi intensif bersama pihak Kemendagri dan Pemerintah Provinsi Bali. Langkah taktis ini diambil untuk memastikan seluruh instrumen pendukung di daerah benar-benar matang.
Pihak daerah tidak hanya fokus pada penyediaan sarana fisik semata. Pembenahan mendasar pada akurasi basis data juga menjadi prioritas utama yang sedang dikejar saat ini.
“Bukan hanya infrastruktur teknologi yang kita siapkan, tetapi juga validasi data yang akurat serta kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) di lapangan. Ini penting, tidak hanya untuk menyukseskan program nasional, tetapi juga untuk memastikan Klungkung siap menyambut kunjungan kerja Bapak Presiden RI,” pungkasnya.
