Buka Bimtek Agen Digitalisasi Bansos, Koster Tekankan Akurasi Data untuk Atasi Kemiskinan
JAKARTA – Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan pentingnya pembenahan data penerima bantuan sosial (bansos) agar penyaluran bantuan pemerintah benar-benar tepat sasaran. Penegasan tersebut disampaikan saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Agen Uji Coba Digitalisasi Bantuan Sosial Provinsi Bali yang digelar secara daring melalui Zoom Meeting, Selasa (26/5).
Dalam arahannya, Koster menyebut validitas data merupakan kunci utama keberhasilan program digitalisasi bantuan sosial yang saat ini tengah diuji coba di Bali. Dengan data yang akurat, bantuan dapat diterima oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan secara adil, transparan, dan akuntabel.
“Data penerima harus dibenahi dengan baik supaya bantuan sosial tepat sasaran dan tidak menimbulkan persoalan di masyarakat,” tegas Koster. Yang mengikuti kegiatan dari Kantor Badan Penghubung Provinsi Bali di Jakarta.
Bali Jadi Satu-satunya Provinsi Percontohan Digitalisasi Bansos
Gubernur Koster menjelaskan, Bali dipercaya pemerintah pusat sebagai satu-satunya provinsi percontohan. Dalam penerapan pemerintahan berbasis digital untuk proses dan mekanisme penyaluran bantuan sosial.
Program tersebut mencakup digitalisasi layanan berbagai bantuan pemerintah, termasuk Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan pangan. “Bali satu-satunya provinsi yang dijadikan sebagai percontohan pelaksanaan pemerintahan berbasis digital. Terkait dengan proses dan mekanisme bantuan sosial khususnya penyaluran program PKH dan bantuan pangan,” ujarnya.
Menurut Koster, keberhasilan implementasi program ini akan menjadi fondasi penting. Bagi pengembangan sistem pemerintahan digital yang lebih luas di Bali.
Sebanyak 8.416 Agen Disiapkan Dampingi Masyarakat
Untuk mendukung pelaksanaan uji coba digitalisasi bantuan sosial, Pemerintah Provinsi Bali telah menyiapkan 8.416 agen yang tersebar di seluruh wilayah Bali.
Para agen tersebut akan menjadi garda terdepan dalam membantu masyarakat mengakses berbagai program bantuan sosial. Mulai dari proses pendaftaran, verifikasi hingga pendampingan administrasi. “Di Bali ada sebanyak 8.416 agen. Mereka ini yang akan membantu masyarakat untuk mengajukan permohonan PKH maupun bantuan-bantuan sosial yang lainnya,” jelasnya.
Koster meminta seluruh agen yang mengikuti bimbingan teknis memahami tugas dan tanggung jawabnya secara rinci serta mampu membangun komunikasi yang efektif. Dengan masyarakat, khususnya warga di wilayah pedesaan yang menjadi sasaran utama program bantuan sosial. “Karena itu kita harus memastikan agen dapat memahami tugasnya dengan detail, terukur serta dapat berkomunikasi dengan baik dengan warga yang ada di wilayahnya. Karena sudah pasti warga yang akan mendapat bantuan ini kebanyakan berada di desa,” katanya.
Digitalisasi Akan Diperluas ke Tata Kelola Pemerintahan
Lebih jauh, Koster mengungkapkan bahwa transformasi digital yang saat ini diterapkan pada sektor bantuan sosial hanya menjadi langkah awal menuju sistem pemerintahan digital yang lebih terintegrasi.
Pemerintah Provinsi Bali berencana memperluas penerapan teknologi digital ke berbagai sektor pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan. Guna meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kualitas layanan kepada masyarakat. “Ke depan akan kita kembangkan jadi penyelenggaraan berbasis digital secara lebih komprehensif, tidak terbatas hanya pada bantuan sosial,” ujarnya.
Kolaborasi Pusat dan Daerah Jadi Kunci Pengentasan Kemiskinan
Gubernur Bali menilai keberhasilan program digitalisasi bansos tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.
Menurutnya, kolaborasi lintas pemerintahan menjadi faktor penting untuk memastikan data penerima bantuan tetap valid sekaligus mendukung upaya percepatan pengentasan kemiskinan. “Kolaborasi diperlukan antara pusat, provinsi dan kabupaten/kota,” tegas Koster.
Bappenas Apresiasi Komitmen Pemprov Bali
Sementara itu, Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial Kementerian PPN/Bappenas, Tirta Sutedjo, menyampaikan apresiasi atas komitmen dan dukungan penuh Pemerintah Provinsi Bali. Dalam pelaksanaan uji coba digitalisasi bantuan sosial.
Ia menilai Bali memiliki posisi strategis karena seluruh kabupaten dan kota ikut terlibat dalam program percontohan tersebut. Oleh sebab itu, keberhasilan implementasi di Bali akan menjadi referensi penting bagi pelaksanaan program serupa secara nasional. “Tentunya ini menjadi tantangan tersendiri bagi kami, namun atas dukungan Gubernur Bali beserta jajaran serta agen di lapangan acara bisa berjalan lancar. Melalui momentum ini, kami berharap kesejahteraan di Provinsi Bali bisa kita upayakan bersama untuk ditingkatkan,” ujarnya.
Tirta menambahkan, melalui skema layanan berbasis digital atau on demand, masyarakat miskin dan rentan yang selama ini belum memperoleh bantuan pemerintah diharapkan dapat melakukan registrasi secara mandiri.
Selain itu, Bali juga diarahkan untuk mengintegrasikan bantuan sosial dengan berbagai program perlindungan sosial lainnya, seperti layanan kesehatan, Program Indonesia Pintar (PIP), hingga program peningkatan pendapatan masyarakat. “Sehingga kesejahteraan berkelanjutan bisa terwujud untuk seluruh masyarakat Bali,” pungkasnya.
