KLUNGKUNG, InsertBali — Wakil Bupati Klungkung, Tjokorda Gde Surya Putra, menghadiri Penyerahan Hasil Pemeriksaan Terinci atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2025. Hasil ini diserahkan oleh Tim Pemeriksa Perwakilan BPK RI Provinsi Bali di ruang rapat Kantor Inspektorat Kabupaten Klungkung pada Senin (11/5/2026).
Kegiatan ini menandai berakhirnya masa tugas Tim Pemeriksa BPK RI yang telah bekerja secara intensif selama 35 hari. Pemeriksaan dilakukan terhitung sejak tanggal 6 April hingga 10 Mei 2026. Tim melakukan audit mendalam terhadap tata kelola keuangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klungkung. Adapun tujuan pemeriksaan ini adalah untuk mendapatkan bukti yang cukup, kompeten, dan relevan. Hal ini menjadi dasar dalam mengembangkan temuan serta menyusun kesimpulan pemeriksaan kepatuhan.
Dalam kesempatan tersebut, Wabup Tjok Surya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh Tim Pemeriksa BPK RI Perwakilan Bali. Beliau memuji profesionalisme dan bimbingan yang diberikan selama proses audit berlangsung. Selain itu, Wabup juga mengapresiasi kerja sama seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Berkat koordinasi yang baik, proses pemeriksaan ini dapat berjalan dengan lancar tanpa kendala berarti.
Wabup menekankan agar segala kekurangan yang ditemukan segera diperbaiki ke depannya. Beliau menyoroti pentingnya pendataan aset yang harus lebih jelas dan valid di setiap instansi. “Kami sangat mengapresiasi kerja keras tim pemeriksa selama 35 hari ini. Proses audit ini bukan sekadar kewajiban regulasi, melainkan instrumen evaluasi yang sangat berharga bagi kami,” ujar Tjok Surya.
Transparansi APBD untuk Kesejahteraan Masyarakat
Didampingi Sekda Anak Agung Lesmana, Wabup menambahkan bahwa evaluasi ini sangat penting untuk menjamin akuntabilitas. Pemerintah ingin memastikan bahwa setiap rupiah APBD dikelola dengan prinsip transparansi. Hal ini merupakan tanggung jawab moral pemerintah dalam menggunakan anggaran demi kesejahteraan masyarakat Klungkung secara luas.
Pihak BPK RI diharapkan terus memberikan arahan agar tata kelola keuangan daerah semakin berkualitas dari tahun ke tahun. Penyerahan hasil ini menjadi langkah awal bagi Pemkab Klungkung untuk menindaklanjuti catatan-catatan administratif yang ada. Dengan data yang valid, diharapkan laporan keuangan Klungkung terus mempertahankan standar tertinggi akuntansi pemerintahan.
