Gubernur Bali, Wayan Koster melakukan pengembangan varietas bunga gumitir sebagai langkah nyatanya menghentikan kegiatan impor benih dan bibit bunga gumitir, dengan merevolusi pertanian di Bali yang mampu menghasilkan benih dan
Langkah sungguh nyata dan bersejarah dilakukan Gubernur Bali, Wayan Koster yaitu berhasil memerjuangkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali. Selama 65 (enam puluh lima) tahun, melaksanakan
Langkah sungguh nyata dan bersejarah dilakukan Gubernur Bali, Wayan Koster yaitu berhasil memerjuangkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali. Selama 65 (enam puluh lima) tahun, melaksanakan
Denpasar, insertbali.com - Gubernur dan pemangku kepentingan terkait mengharapkan Pelaku usaha jasa pariwisata, dan seluruh komponen masyarakat Bali agar secara bersama-sama dan bersungguh-sungguh menjaga nama baik dan citra pariwisata Bali.
Denpasar, insertbali.com - Gubernur Bali Wayan Koster, menyatakan ia dan pihak terkait akan menindak tegas Wisman. Yang melakukan kegiatan ekonomi di Bali dengan tidak mengindahkan peraturan perundangan yang berlaku. Salah
Gubernur Koster Larang Masyarakat Fasilitasi Aktivitas Wisman Tanpa Visa dan Tidak Sesuai Peratuiran Perundangan Denpasar, insertbali.com - Gubernur Bali Wayan Koster, mengeluarkan sejumlah arahan dan himbauan terkait makin maraknya kasus
Puluhan ribu masyarakat Tabanan dari lintas generasi, seperti anak - anak, milenial, dewasa, hingga lansia dengan antusias hadir memerahkan Pre-Event Creative Fun Walk Bali Digital Festival 2023 yang dihadiri oleh
Peringatan Hari BPR-BPRS Nasional di Bali dibuka Wagub Cok Ace Denpasar, insertbali.com - BPR diharapkan dapat menjadi ujung tombak bagi UMKM di Bali. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Gubernur Bali,
Tindakan Berupa Deportasi hingga Sanksi Pidana Sesuai Peraturan Perundangan RI Denpasar, insertbali.com - Menanggapi semakin maraknya perilaku wisatawan mancanegara di Bali yang melakukan tindakan tidak pantas dan aktivitas yang tidak
Jakarta - Adanya beberapa perubahan regulasi khususnya pedoman evaluasi terhadap pelaksanaan Implementasi SAKIP dan RB di daerah karena kompleksitas pengukuran kinerja instansi pemerintah dan pesatnya kemajuan teknologi. " Sehingga memerlukan