Tiga Sektor Karbon Jadi Prioritas: Blue Carbon, Solar Energy, dan Agricultural Carbon
BADUNG — Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan bahwa aksi iklim Bali tidak sekadar menjadi respons terhadap perubahan iklim.
Aksi iklim menjadi bagian integral dari pembangunan Bali yang berlandaskan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali.
Hal tersebut disampaikan Gubernur Koster saat memberikan sambutan dalam Indonesia Carbon and Biodiversity Summit 2026 di Hotel Westin Resort, Nusa Dua, Badung, Selasa (8/9/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Koster menyampaikan paparan bertajuk “Aksi Iklim Bali: Regulasi, Implementasi, dan Peluang Kolaborasi.”
Menurutnya, Nangun Sat Kerthi Loka Bali menjadi landasan filosofis dalam menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya.
Landasan tersebut diarahkan untuk mewujudkan kehidupan Krama Bali yang sejahtera dan bahagia secara sekala maupun niskala.
Aksi Iklim Bertumpu pada Manusia, Alam, dan Kebudayaan
Gubernur Koster menjelaskan bahwa aksi iklim Bali dibangun melalui keseimbangan Manusia Bali, Alam Bali, dan Kebudayaan Bali.
Ketiganya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam pembangunan Bali.
Manusia Bali diarahkan meningkatkan kesejahteraan melalui pembangunan yang berkelanjutan.
Alam Bali dijaga melalui perlindungan hutan dan ekosistem pesisir.
Perlindungan tersebut mencakup mangrove, padang lamun, serta pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.
Sementara itu, Kebudayaan Bali menjadi fondasi nilai, tradisi, dan kearifan lokal.
Kebudayaan menjadi pedoman dalam menjaga hubungan harmonis antara manusia dan alam.
Bali Miliki Aset Iklim yang Nyata
Gubernur Koster menyampaikan bahwa Bali saat ini telah memiliki berbagai aset iklim yang nyata.
Aset tersebut dapat menjadi modal penting dalam pengembangan ekonomi hijau.
Di sektor energi terbarukan, Bali telah memiliki sekitar 45 MWp PLTS terpasang.
Bali juga memiliki 17.225 kendaraan listrik roda dua dan roda empat.
Selain itu, terdapat 302 unit SPKLU yang tersebar di sembilan kabupaten/kota.
Potensi besar juga terdapat pada sektor blue carbon.
Bali memiliki sekitar 2.330 hektare kawasan mangrove.
Sebanyak 88 persen kawasan tersebut berada dalam kategori lebat.
Bali juga memiliki sekitar 1.307 hektare padang lamun.
Potensi tersebut dinilai dapat dikembangkan menjadi blue carbon credit.
Pengembangan tetap harus memberikan manfaat bagi masyarakat dan menjaga kelestarian ekosistem.
Pertanian Organik Jadi Modal Karbon Pertanian
Potensi karbon Bali juga berasal dari sektor pertanian.
Sekitar 52.909 hektare sawah telah menerapkan sistem pertanian organik.
Angka tersebut mencapai sekitar 82 persen dari total luas sawah Bali.
Kondisi tersebut menjadi modal penting dalam pengembangan soil carbon dan biodiversity credits.
Di sektor kehutanan, Bali memiliki sekitar 131.171 hektare kawasan hutan.
Kawasan tersebut terdiri atas sekitar 96.688 hektare hutan lindung.
Selain itu, terdapat sekitar 26.396 hektare kawasan konservasi.
Aset kehutanan tersebut berperan penting dalam menjaga keanekaragaman hayati.
Kawasan hutan juga memiliki fungsi penting dalam menyerap dan menyimpan karbon.
Tiga Peluang Kolaborasi Karbon
Menurut Gubernur Koster, berbagai aset tersebut bukan sekadar angka atau potensi ekologis.
Aset tersebut dapat dikembangkan menjadi sumber ekonomi baru bagi masyarakat Bali.
Namun, pengembangan harus dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dan transparansi.
Tata kelola yang baik juga menjadi syarat utama.
Pengembangan ekonomi karbon tidak boleh mengorbankan kelestarian lingkungan.
Karena itu, Pemerintah Provinsi Bali membuka tiga peluang kolaborasi karbon yang dinilai bankable.
Pertama, Blue Carbon melalui pengembangan mangrove dan padang lamun.
Kedua, Solar Energy melalui pembangunan PLTS skala besar.
Ketiga, Agricultural Carbon melalui pengembangan pertanian organik dan soil carbon.
Bali Buka Peluang PLTS hingga 1.200 MWp
Untuk pengembangan PLTS skala besar, Bali membuka peluang dengan target tahap pertama sekitar 300 MWp.
Kapasitas tersebut selanjutnya dapat dikembangkan hingga 700–1.200 MWp.
Pengembangan diarahkan untuk mendukung transisi energi di Bali.
Program tersebut sekaligus membuka peluang pengembangan renewable energy certificate dan carbon credit.
Gubernur Koster menegaskan bahwa Bali membutuhkan kolaborasi berbagai pihak untuk mengoptimalkan potensi tersebut.
Kolaborasi mencakup investor, pengembang proyek, lembaga standar internasional, akademisi, komunitas, dan pemangku kepentingan lainnya.
Namun, seluruh kolaborasi harus berada dalam kerangka regulasi dan kebijakan Pemerintah Provinsi Bali.
Hal tersebut diperlukan untuk memberikan kepastian dan menjaga kepentingan masyarakat.
Selain itu, manfaat ekonomi dari pengembangan karbon harus dapat kembali kepada Bali.
Aksi Iklim Harus Beri Manfaat Ekonomi
Gubernur Koster menegaskan aksi iklim Bali tidak berhenti pada upaya mengurangi emisi.
Aksi iklim juga diarahkan menciptakan peluang ekonomi baru.
Pada saat yang sama, ketahanan lingkungan dan keanekaragaman hayati harus diperkuat.
Kesejahteraan masyarakat juga menjadi bagian penting dari pengembangan ekonomi hijau.
“Bali ingin menunjukkan bahwa menjaga alam bukan hambatan bagi pertumbuhan ekonomi. Justru dengan menjaga alam, kita membangun sumber pertumbuhan ekonomi baru yang berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” demikian garis besar pesan Gubernur Koster.
Menurutnya, pembangunan Bali ke depan harus tetap berpijak pada ekonomi hijau dan keberlanjutan.
Keseimbangan antara manusia dan alam harus menjadi prinsip utama pembangunan.
Melalui pendekatan tersebut, Nangun Sat Kerthi Loka Bali tidak hanya menjadi filosofi pembangunan.
Nilai tersebut juga menjadi landasan membangun Bali yang hijau, mandiri, berkelanjutan, dan berdaya saing global.
ICCBA Apresiasi Fondasi Kebijakan Bali
Chairman Indonesia Carbon Credit and Biodiversity Alliance (ICCBA), Rob Raffael Kardinal, mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi Bali.
Menurutnya, Bali telah membangun fondasi kebijakan dan memiliki berbagai aset nyata.
Aset tersebut dapat dikembangkan dalam ekosistem karbon dan keanekaragaman hayati.
Rob menilai Bali memiliki potensi besar menjadi contoh pengembangan ekonomi berbasis karbon dan biodiversitas.
Pengembangan tersebut dapat mengintegrasikan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi.
Potensi mangrove, padang lamun, pertanian organik, energi terbarukan, dan kawasan hutan dapat dikembangkan melalui kolaborasi multipihak.
“Bali memiliki sesuatu yang sangat kuat, yaitu kombinasi antara alam, budaya, kebijakan, dan masyarakat. Ini menjadi modal penting untuk membangun ekosistem karbon dan biodiversitas yang kredibel. Kami melihat Bali bukan hanya memiliki potensi untuk menghasilkan carbon credit, tetapi juga dapat menjadi contoh bagaimana carbon credit dan biodiversity credit dikembangkan dengan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Rob.
Dorong Kolaborasi Nasional dan Internasional
Rob menilai kolaborasi multipihak menjadi kunci untuk mewujudkan berbagai potensi tersebut.
Kolaborasi diperlukan antara pemerintah daerah, dunia usaha, investor, lembaga standar, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya.
Dengan kolaborasi tersebut, berbagai potensi dapat dikembangkan menjadi proyek yang konkret dan terukur.
Proyek juga harus memiliki standar yang dapat diterima secara internasional.
“Kami siap mendorong kolaborasi dan mempertemukan Bali dengan berbagai mitra strategis, baik nasional maupun internasional. Harapannya, apa yang dikembangkan di Bali dapat menjadi model yang tidak hanya bermanfaat bagi Bali dan Indonesia, tetapi juga dapat direplikasi di berbagai wilayah dan negara lain,” tambahnya. (*)
UDG XXXIII Tinggal Hitungan Hari, Bali Siapkan Duta Terbaik ke Tingkat Nasional
