DENPASAR — Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Bali menyoroti struktur pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Rancangan Perubahan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2026.
Fraksi Golkar menilai APBD tidak sekadar menjadi dokumen keuangan daerah.
APBD harus menjadi instrumen kebijakan publik yang mencerminkan keberpihakan pemerintah kepada masyarakat.
Pandangan tersebut disampaikan Fraksi Partai Golkar dalam Rapat Paripurna ke-50 DPRD Provinsi Bali Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027, Senin (14/9/2026).
Pandangan umum Fraksi Golkar dibacakan Agung Bagus Pratiksa Linggih, BA. (Hons).
Fraksi Golkar menilai pengelolaan APBD harus semakin adaptif, prudent, efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil.
Pendapatan Naik Rp122 Miliar, Belanja Bertambah Rp263 Miliar
Fraksi Golkar mencermati perubahan struktur APBD Bali 2026.
Pendapatan daerah dalam APBD Induk 2026 disebut meningkat dari sekitar Rp6,5 triliun menjadi Rp6,6 triliun.
Sementara itu, belanja daerah meningkat dari sekitar Rp7,2 triliun menjadi Rp7,5 triliun.
Defisit anggaran direncanakan mencapai sekitar Rp842 miliar atau 12,65 persen.
Defisit tersebut antara lain ditopang penerimaan pembiayaan sekitar Rp1,58 triliun.
Sumber pembiayaan mencakup SiLPA 2025 sekitar Rp712 miliar dan rencana pinjaman daerah sekitar Rp873 miliar.
Fraksi Golkar mempertanyakan peningkatan belanja yang lebih besar dibandingkan pertumbuhan pendapatan.
Pendapatan hanya meningkat sekitar Rp122 miliar.
Sementara itu, belanja bertambah sekitar Rp263 miliar.
Fraksi Golkar meminta penjelasan mengenai dasar peningkatan belanja tersebut.
“Apakah peningkatan belanja tersebut benar-benar didorong oleh kebutuhan prioritas masyarakat, atau justru menunjukkan bahwa struktur belanja kita lebih besar dibandingkan dengan kapasitas pendapatan daerah?” demikian pandangan Fraksi Golkar.
PAD Jangan Hanya Mengandalkan Pemungutan
Fraksi Golkar mendukung upaya Pemprov Bali meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Namun, optimalisasi PAD dinilai tidak boleh hanya diterjemahkan melalui intensifikasi pemungutan.
Peningkatan PAD harus dibangun melalui perluasan basis ekonomi dan peningkatan kepatuhan.
Perbaikan sistem, optimalisasi aset, dan peningkatan produktivitas BUMD juga perlu diperkuat.
Fraksi Golkar turut mencermati perubahan sejumlah komponen pendapatan daerah.
Pajak daerah hanya meningkat sekitar Rp1,2 miliar.
Nilainya berubah dari sekitar Rp2,836 triliun menjadi Rp2,837 triliun.
Retribusi daerah meningkat sekitar Rp34 miliar.
Sementara hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan meningkat sekitar Rp61 miliar.
Fraksi Golkar meminta penjelasan mengenai kebijakan dasar peningkatan setiap komponen tersebut.
Menurut Fraksi Golkar, peningkatan pendapatan harus sejalan dengan kualitas sumber pendapatannya.
Belanja Hibah Naik Rp152 Miliar
Fraksi Golkar memberikan perhatian khusus terhadap belanja hibah.
Dalam Perubahan APBD 2026, belanja hibah meningkat dari sekitar Rp1,12 triliun menjadi Rp1,27 triliun.
Kenaikannya mencapai sekitar Rp152 miliar.
Fraksi Golkar menilai peningkatan tersebut harus diikuti penguatan tata kelola.
Aspek yang perlu diperkuat mencakup ketepatan sasaran, transparansi, akuntabilitas, dan verifikasi penerima.
Pengawasan dan evaluasi pascapemberian hibah juga dinilai penting.
Fraksi Golkar berpandangan hibah harus menjadi instrumen pemberdayaan masyarakat.
Hibah tidak boleh sekadar menjadi instrumen distribusi anggaran.
Setiap rupiah hibah harus dapat dijelaskan manfaat dan penerimanya.
Pemerintah juga diminta memastikan tidak terjadi duplikasi atau ketidaktepatan sasaran.
Fraksi Golkar meminta evaluasi efektivitas belanja hibah dilakukan secara lebih transparan.
Belanja Modal Harus Dorong Ekonomi Produktif
Fraksi Golkar juga mencermati peningkatan belanja modal dalam Perubahan APBD 2026.
Belanja modal meningkat dari sekitar Rp806 miliar menjadi Rp841 miliar.
Peningkatan tersebut diapresiasi, tetapi dinilai masih relatif kecil dibandingkan belanja operasi.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai produktivitas struktur APBD.
Fraksi Golkar mendorong peningkatan anggaran diarahkan kepada sektor-sektor produktif.
Sektor tersebut meliputi pertanian, perikanan, perindustrian, perdagangan, dan pariwisata.
Infrastruktur, konektivitas, UMKM, digitalisasi, pendidikan, dan kesehatan juga perlu diperkuat.
“Bali membutuhkan APBD yang bukan hanya mampu membiayai birokrasi, tetapi juga mampu memperkuat ekonomi masyarakat,” tegas Fraksi Golkar.
SiLPA Diminta Dievaluasi
Penggunaan SiLPA juga menjadi perhatian Fraksi Golkar.
SiLPA Tahun 2025 audited tercatat sekitar Rp712 miliar.
Fraksi Golkar menilai SiLPA harus dibaca secara hati-hati.
SiLPA dapat menjadi indikator efisiensi apabila berasal dari penghematan yang sehat.
Namun, SiLPA juga dapat menjadi alarm perencanaan apabila terjadi karena program tidak terlaksana.
Keterlambatan pengadaan dan lemahnya pelaksanaan anggaran juga perlu dievaluasi.
Fraksi Golkar meminta Pemprov Bali menjelaskan komposisi SiLPA secara terbuka.
Pemerintah diminta memisahkan SiLPA yang berasal dari efisiensi dan kegiatan yang tidak terlaksana.
Menurut Fraksi Golkar, persoalan tersebut berkaitan dengan kualitas manajemen pemerintahan.
Soroti Sengketa Pembangunan Lift Kelingking
Fraksi Golkar turut memberikan perhatian terhadap perkembangan sengketa administrasi pemerintahan terkait pembangunan lift kaca di Pantai Kelingking, Nusa Penida.
Fraksi Golkar merujuk Perkara Nomor 17/G/2026/PTUN.DPS.
Dalam perkara tersebut, PTUN Denpasar disebut mengabulkan gugatan investor PT Indonesia Kaishi Tourism Property Investment Development Group.
Fraksi Golkar menegaskan Bali membutuhkan investasi berkualitas.
Investasi harus tetap memperhatikan tata ruang dan lingkungan.
Di sisi lain, pemerintahan juga harus mampu mengambil keputusan administratif secara tepat.
Keputusan tersebut harus memiliki dasar hukum dan prosedur yang kuat.
Pemerintah juga harus mampu mempertanggungjawabkan setiap keputusan secara hukum.
Pemerataan Bali Utara, Timur, dan Barat Jadi Sorotan
Isu pemerataan pembangunan menjadi salah satu perhatian utama Fraksi Golkar.
Fraksi Golkar meminta kebijakan penganggaran ke depan lebih diarahkan kepada wilayah dengan pertumbuhan ekonomi rendah.
Bali Utara, Bali Timur, dan Bali Barat dinilai membutuhkan perhatian lebih besar.
Kebijakan tersebut diharapkan mampu menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru.
Langkah tersebut juga dinilai dapat memperluas lapangan kerja dan mengurangi urbanisasi.
Fraksi Golkar menilai pertumbuhan ekonomi Bali tidak boleh hanya terkonsentrasi di Bali Selatan.
Ketimpangan ekonomi antardaerah perlu menjadi perhatian pemerintah.
Fraksi Golkar juga mengaitkan konsentrasi pertumbuhan dengan tekanan biaya hidup di wilayah Bali Selatan.
Karena itu, pemerataan pembangunan dinilai menjadi salah satu tugas penting Pemprov Bali.
Kenaikan UMP Harus Diikuti Pengendalian Inflasi
Fraksi Golkar juga menyoroti wacana kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) Bali.
Kenaikan UMP dinilai penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Namun, kenaikan upah tidak boleh menjadi satu-satunya solusi.
Kesejahteraan harus diukur dari kemampuan pendapatan memenuhi kebutuhan hidup.
Karena itu, kenaikan UMP harus berjalan bersama pengendalian inflasi.
Keterjangkauan kebutuhan pokok, hunian, transportasi, pendidikan, dan kesehatan juga perlu diperhatikan.
Fraksi Golkar mengingatkan agar kenaikan upah tidak diikuti peningkatan biaya hidup yang lebih tinggi.
Harga Hunian Jadi Perhatian
Fraksi Golkar menilai tingginya harga tanah dan biaya sewa menjadi persoalan masyarakat Bali.
Kondisi tersebut dirasakan masyarakat lokal maupun pekerja.
Karena itu, Pemprov Bali didorong menyusun kebijakan yang memberikan perlindungan kepada masyarakat lokal.
Fraksi Golkar mengusulkan pengaturan zonasi untuk menjaga ruang hidup masyarakat lokal.
Masyarakat Bali diharapkan tetap memiliki ruang untuk hidup dan berkembang di daerahnya.
Produksi Pangan dan Peternakan Perlu Diperkuat
Fraksi Golkar meminta Pemprov Bali meningkatkan produksi pangan.
Biaya produksi pertanian juga perlu ditekan melalui peningkatan efisiensi.
Pengendalian alih fungsi lahan dinilai penting untuk menjaga produksi pangan Bali.
Selain pertanian, sektor peternakan juga menjadi perhatian.
Fraksi Golkar meminta pemerintah mempertimbangkan subsidi dan pengawasan distribusi bahan baku pakan.
Stabilisasi harga pakan dinilai penting karena kenaikannya membebani peternak.
Fraksi Golkar juga mendorong peningkatan produksi kedelai dan jagung.
Kedua komoditas tersebut menjadi bahan baku penting dalam produksi pakan ternak.
Produksi lokal diharapkan dapat membantu menekan biaya pakan.
Fraksi Golkar mengusulkan subsidi pakan ternak dilakukan secara terukur.
Kebijakan tersebut dapat dilakukan sambil menunggu percepatan produksi kedelai dan jagung.
Golkar Dukung Pembahasan Perubahan APBD 2026
Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Bali menyatakan mendukung pembahasan Rancangan Perubahan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2026.
Namun, dukungan tersebut ditempatkan dalam kerangka kritis, objektif, dan bertanggung jawab.
Fraksi Golkar menekankan pentingnya APBD yang sehat dan produktif.
Anggaran juga harus mampu mendorong pemerataan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Pengelolaan APBD diharapkan semakin transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil.
Ny. Putri Koster Dorong Posyandu Perkuat Pelayanan Masyarakat di Enam Bidang SPM
