DPRD Bali Akan Salurkan Aspirasi Mahasiswa Melalui Jaringan Fraksi Partai Politik di Tingkat Nasional
DENPASAR – Pimpinan DPRD Provinsi Bali berkomitmen meneruskan 16 tuntutan yang disampaikan aliansi mahasiswa “Aksi Bali Bergerak” kepada pemerintah pusat melalui jalur fraksi partai politik di tingkat nasional.
Komitmen tersebut disampaikan saat Wakil Ketua III DPRD Bali, I Komang Nova Sewi Putra, menerima aksi unjuk rasa damai mahasiswa di depan Gedung DPRD Bali, Denpasar, Senin (22/6/2026).
Aksi yang dipelopori Badan Eksekutif Mahasiswa Pemerintahan Mahasiswa (BEM PM) Universitas Udayana itu diikuti ratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Bali.
Dalam dialog dengan massa aksi, DPRD Bali menyatakan siap memfasilitasi penyampaian aspirasi mahasiswa kepada para pengambil kebijakan di tingkat pusat.
Aspirasi Disalurkan Lewat Fraksi Partai
Wakil Ketua III DPRD Bali, I Komang Nova Sewi Putra, menjelaskan bahwa sebagian besar isu yang disampaikan mahasiswa berada dalam kewenangan pemerintah pusat.
Karena itu, DPRD Bali akan menyalurkan dokumen tuntutan melalui jaringan fraksi partai politik masing-masing di tingkat nasional agar dapat diteruskan kepada pemerintah dan DPR RI.
Langkah tersebut dinilai menjadi mekanisme paling efektif yang dapat ditempuh oleh parlemen daerah.
Isu-isu seperti kebijakan bahan bakar minyak (BBM), fiskal nasional, hingga stabilitas ekonomi merupakan ranah pemerintah pusat sehingga memerlukan koordinasi lintas tingkatan pemerintahan.
Mahasiswa Beri Tenggat Tiga Hari
Aliansi mahasiswa memberikan tenggat waktu selama tiga hari kepada DPRD Bali untuk menindaklanjuti dan mengirimkan dokumen tuntutan ke Jakarta.
Ketua BEM PM Universitas Udayana, I Gusti Agung Ngurah Oka Paramahamsa, menegaskan mahasiswa akan kembali turun ke jalan apabila kesepakatan tersebut tidak dijalankan.
Mahasiswa meminta DPRD Bali menunjukkan komitmen nyata dalam mengawal aspirasi yang telah disampaikan.
Massa aksi juga menegaskan bahwa pengawalan terhadap berbagai kebijakan nasional akan terus dilakukan sebagai bentuk kontrol sosial terhadap pemerintah.
Soroti Isu Ekonomi, Demokrasi, dan HAM
Sebanyak 16 tuntutan yang disampaikan mahasiswa mencakup berbagai isu strategis nasional.
Pada sektor ekonomi dan energi, mahasiswa menyoroti melemahnya daya beli masyarakat. Mereka juga meminta evaluasi terhadap kenaikan harga BBM jenis Pertamax serta mendesak adanya transparansi dalam kebijakan fiskal pemerintah.
Selain itu, mahasiswa turut mengkritisi sejumlah program strategis nasional yang dinilai berpotensi membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Salah satu program yang menjadi sorotan adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Mahasiswa mendesak agar program tersebut dievaluasi secara menyeluruh.
Tolak Legislasi Tertutup dan Jaga Supremasi Sipil
Dalam bidang demokrasi dan hukum, mahasiswa menolak praktik pembentukan peraturan yang dilakukan secara tertutup tanpa melibatkan partisipasi publik.
Mereka juga mendesak pemerintah untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia, kebebasan sipil, serta penegakan hukum yang adil dan tidak diskriminatif.
Selain itu, mahasiswa menegaskan pentingnya menjaga supremasi sipil dan menolak segala bentuk intervensi militer dalam ruang-ruang sipil.
Aksi yang berlangsung damai tersebut berakhir setelah dilakukan dialog antara perwakilan mahasiswa dan pimpinan DPRD Bali. Kedua belah pihak sepakat untuk terus menjalin komunikasi guna memastikan seluruh aspirasi dapat diteruskan ke tingkat nasional.
Pendaftaran SPMB SMA/SMK Negeri Bali 2026 Resmi Dibuka, Ini Jalur, Syarat, dan Jadwal Lengkapnya
