DENPASAR — Pemerintah Provinsi Bali memperkuat tata kelola komunikasi krisis melalui pengembangan Sistem Informasi Gerak Cepat Antisipasi dan Penanganan Isu Publik (BALI SIGAP).
Sistem ini dirancang untuk mendukung koordinasi antarperangkat daerah dalam menangani isu publik secara cepat, terukur, dan terintegrasi.
Upaya tersebut diwujudkan melalui Sosialisasi dan Simulasi Uji Coba Terbatas Tata Kelola Komunikasi Krisis Terintegrasi dan Strategis (TAKTIS) melalui BALI SIGAP di Ruang Rapat Praja Sabha, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Senin (2/11/2026).
Kepala Bagian Humas Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Bali, Kadek Suadnyana Puriyanto, mengatakan dinamika informasi publik menuntut pemerintah memiliki mekanisme komunikasi krisis yang jelas dan terstruktur.
Berbagai persoalan, mulai dari bencana banjir hingga kelangkaan bahan bakar minyak (BBM). Menunjukkan pentingnya koordinasi antarperangkat daerah agar penanganan isu berlangsung cepat dan tepat.
Menurutnya, penanganan isu publik tidak cukup mengandalkan respons masing-masing perangkat daerah. Pemerintah perlu mengatur pembagian kewenangan, verifikasi informasi, pengambilan keputusan, hingga penyampaian informasi resmi kepada masyarakat.
“Ketika krisis terjadi, waktu menjadi sangat berharga. Jangan sampai informasi dan pemberitaan berkembang di masyarakat tanpa arah karena pemerintah belum memiliki mekanisme koordinasi yang jelas. Kita harus tahu siapa melakukan apa, siapa yang memverifikasi fakta, siapa yang mengambil keputusan, dan siapa yang menyampaikan informasi kepada publik,” jelasnya.
Melalui TAKTIS yang didukung BALI SIGAP, Pemprov Bali berupaya membangun pola kerja bersama agar setiap isu ditangani sesuai tingkat urgensi dan dampaknya.
Dengan mekanisme tersebut, persoalan yang dapat diselesaikan di tingkat perangkat daerah tidak harus langsung dibawa kepada pimpinan daerah. Namun, isu yang berkembang dan berpotensi menjadi krisis perlu ditangani melalui koordinasi dan pengambilan keputusan yang jelas.
Komunikasi krisis perlu data akurat dan koordinasi
Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Bali, I.B. Surja Manuaba, menekankan bahwa perkembangan teknologi informasi, termasuk kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI), telah mengubah dinamika komunikasi publik.
Informasi kini dapat menyebar dalam hitungan detik dan membentuk persepsi masyarakat sebelum pemerintah menyampaikan penjelasan resmi. Karena itu, aparatur pemerintah perlu merespons secara cepat sekaligus memastikan informasi telah melalui proses verifikasi.
“Kecepatan penyebaran informasi saat ini sangat berbeda dibandingkan dengan 10–20 tahun lalu. Sebuah persoalan bisa dengan cepat menjadi perhatian publik. Karena itu, komunikasi krisis tidak bisa lagi dilakukan secara parsial. Kita membutuhkan koordinasi yang cepat, data yang akurat, dan satu arah komunikasi yang jelas agar isu tidak berkembang liar di masyarakat,” tegasnya.
Ia berharap pengembangan TAKTIS melalui BALI SIGAP dapat memperkuat sinergi antarperangkat daerah dan membangun kesamaan pemahaman dalam menghadapi dinamika isu publik.
Tiga klasifikasi penanganan isu
Dalam rancangan mekanisme TAKTIS melalui BALI SIGAP, isu dibagi menjadi tiga klasifikasi berdasarkan tingkat urgensi dan dampaknya.
Isu Publik merupakan isu dengan dampak terbatas yang dapat ditangani satu perangkat daerah melalui unit kehumasan. Kewenangan pengambilan keputusan berada pada kepala perangkat daerah utama.
Isu Prioritas adalah isu yang mengganggu pelayanan publik, menimbulkan keresahan masyarakat, atau membutuhkan keterlibatan lebih dari satu perangkat daerah, tetapi belum mengancam keselamatan jiwa. Penanganannya memerlukan persetujuan kepala perangkat daerah utama setelah berkoordinasi dengan kepala biro.
Sementara itu, Isu Terindikasi Krisis merupakan isu yang berpotensi mengancam keselamatan jiwa, mengganggu ketertiban umum, menghentikan layanan dasar, atau menimbulkan ancaman kesehatan masyarakat secara luas. Penanganannya melibatkan Tim Komunikasi Krisis, dengan keputusan penyampaian informasi kepada publik berada pada Gubernur Bali.
Melalui purwarupa BALI SIGAP, setiap isu dirancang untuk diproses secara sistematis. Alurnya dimulai dari pencatatan isu, analisis dan penetapan klasifikasi, penugasan perangkat daerah terkait, hingga verifikasi fakta di lapangan.
Hasil verifikasi menjadi dasar penyusunan bahan komunikasi. Bahan tersebut kemudian diperiksa dan diajukan untuk memperoleh persetujuan pejabat berwenang sebelum disampaikan kepada masyarakat.
Mekanisme ini diharapkan dapat mengurangi keterlambatan respons dan mencegah perbedaan informasi antarperangkat daerah.
Uji coba melalui tiga skenario
Sosialisasi dan simulasi uji coba terbatas diikuti perwakilan perangkat daerah di lingkungan Pemprov Bali. Peserta terdiri atas sekretaris perangkat daerah atau pejabat yang membidangi kehumasan, baik secara luring maupun daring.
Simulasi dibagi menjadi tiga putaran berdasarkan klasifikasi isu publik, isu prioritas, dan isu terindikasi krisis.
Melalui kegiatan tersebut, peserta mempelajari alur koordinasi, pembagian peran, proses verifikasi, serta mekanisme pengambilan keputusan dengan memanfaatkan purwarupa BALI SIGAP.
Kegiatan ini juga menjadi sarana menghimpun masukan perangkat daerah terhadap rancangan tata kelola dan penggunaan sistem sebelum dikembangkan lebih lanjut.
Masukan tersebut diharapkan menjadi bahan penyempurnaan prosedur operasional, mekanisme koordinasi, dan fitur pendukung BALI SIGAP agar sesuai dengan kebutuhan penanganan isu di lingkungan Pemprov Bali.
Melalui pengembangan TAKTIS dan BALI SIGAP, Pemprov Bali berharap dapat membangun tata kelola komunikasi krisis yang lebih responsif, terkoordinasi, dan akuntabel. Setiap persoalan publik diharapkan dapat direspons berdasarkan fakta terverifikasi, kewenangan yang jelas, dan informasi yang konsisten kepada masyarakat.
