DENPASAR – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Bali menyoroti ketahanan energi, optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD), belanja modal, serta keberlanjutan fiskal dalam pembahasan Rancangan APBD Semesta Berencana Tahun Anggaran 2027.
Pandangan tersebut disampaikan Ni Kadek Darmini, S.E., dalam Rapat Paripurna ke-55 DPRD Provinsi Bali Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027, Senin (26/10/2026).
Dalam pandangan umumnya, Fraksi PDI Perjuangan mengapresiasi Gubernur Bali Wayan Koster beserta jajaran eksekutif atas penyusunan dokumen pengantar RAPBD 2027. Fraksi menegaskan, APBD harus menjadi instrumen pembangunan yang berpihak kepada masyarakat dan berlandaskan nilai Tri Hita Karana serta visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali.
Fraksi menilai, penyusunan anggaran tidak cukup hanya memenuhi ketentuan administratif. Kebijakan fiskal juga harus menjawab kebutuhan masyarakat dan menjaga keberlanjutan pembangunan Bali.
Ketahanan Energi dan Kebutuhan Dasar Masyarakat
Fraksi PDI Perjuangan menilai persoalan ketersediaan dan distribusi bahan bakar minyak (BBM) yang sempat memicu antrean di sejumlah SPBU harus menjadi pembelajaran bagi pemerintah daerah.
Membaiknya kondisi pasokan dinilai sebagai perkembangan positif. Namun, pemerintah perlu memperkuat langkah antisipasi agar gangguan serupa tidak kembali menghambat aktivitas ekonomi dan kehidupan masyarakat.
Fraksi mendorong penguatan ketahanan energi, keandalan pasokan listrik, distribusi LPG, serta ketahanan pangan daerah. Pemerintah juga diminta meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat dan para pemangku kepentingan.
Langkah mitigasi perlu disiapkan untuk menghadapi gangguan pasokan, perubahan kebijakan, maupun keadaan darurat yang berpotensi memengaruhi ketersediaan barang kebutuhan pokok.
Target PAD 2027 Harus Realistis
Dalam aspek pendapatan daerah, Fraksi PDI Perjuangan mencermati proyeksi PAD dalam RAPBD 2027 yang direncanakan lebih dari Rp4,5 triliun. Angka tersebut perlu dikaji berdasarkan potensi riil dan perhitungan penerimaan yang terukur.
Fraksi juga membandingkannya dengan proyeksi PAD dalam Perubahan APBD 2026 yang disebut mencapai lebih dari Rp4,3 triliun.
Menurut Fraksi, evaluasi target pendapatan tidak cukup dilakukan dengan membandingkan kenaikan atau penurunan nominal. Pemerintah perlu menjelaskan dasar perhitungan target, memperbarui basis data wajib pajak, dan memetakan potensi setiap sumber pendapatan.
Optimalisasi PAD diharapkan mengutamakan perbaikan administrasi, digitalisasi, pencegahan kebocoran, dan optimalisasi aset daerah. Upaya tersebut perlu dilakukan tanpa membebani masyarakat dan pelaku usaha secara berlebihan.
Fraksi juga meminta pemerintah menyiapkan langkah antisipasi apabila penerimaan dari sektor yang berkaitan dengan pariwisata tidak mencapai target. Langkah ini penting karena pemerintah tetap harus membiayai pelayanan publik dan memenuhi kewajiban belanja daerah.
Belanja Modal dan Prioritas Pembangunan
Fraksi PDI Perjuangan turut menyoroti struktur belanja daerah dalam RAPBD 2027. Belanja daerah direncanakan lebih dari Rp6,1 triliun, sedangkan belanja modal diperkirakan sekitar Rp337 miliar.
Fraksi tidak langsung menyimpulkan besaran belanja modal tersebut terlalu kecil. Namun, pemerintah diminta menjelaskan kecukupan ruang fiskal untuk mendukung infrastruktur dan pelayanan publik.
Sejumlah kebutuhan yang menjadi perhatian meliputi pengembangan infrastruktur air dan irigasi, perlindungan sumber daya alam, peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan, serta penguatan pertanian dan UMKM.
Fraksi juga menekankan pentingnya pengembangan ekonomi berbasis budaya, penanganan kemacetan, transportasi publik, serta pengelolaan sampah dan pencemaran lingkungan.
Setiap alokasi anggaran perlu dievaluasi berdasarkan efektivitas program, skala prioritas, dan manfaat nyata bagi masyarakat. Dengan demikian, keterbatasan ruang fiskal dapat dikelola secara optimal.
Proyeksi SiLPA dan Penyertaan Modal Perlu Dicermati
Aspek lain yang menjadi perhatian Fraksi adalah keberlanjutan fiskal, terutama proyeksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), pembiayaan defisit, dan penyertaan modal daerah.
Dalam RAPBD 2027, penerimaan pembiayaan direncanakan lebih dari Rp1,2 triliun. Sumber utamanya berasal dari proyeksi SiLPA Tahun Anggaran 2026.
Sementara itu, pengeluaran pembiayaan direncanakan lebih dari Rp753 miliar. Angka tersebut mencakup sekitar Rp243 miliar untuk pembayaran pokok utang dan sekitar Rp510 miliar untuk penyertaan modal.
Fraksi menilai proyeksi SiLPA harus dicermati secara hati-hati karena besaran akhirnya belum dapat dipastikan sebelum tahun anggaran 2026 berakhir.
Pemerintah diminta menjelaskan dasar perhitungan dan komponen pembentuk proyeksi tersebut. Pemerintah juga perlu menyiapkan skenario apabila realisasi SiLPA lebih rendah dari perkiraan, sehingga pembiayaan program prioritas pada 2027 tetap terjaga.
Terkait penyertaan modal, Fraksi mendorong keterbukaan informasi mengenai kelayakan investasi, proyeksi dividen, manfaat ekonomi, risiko usaha, dan jangka waktu pengembalian manfaat bagi daerah.
Menurut Fraksi, penyertaan modal harus dinilai berdasarkan manfaat fiskal dan ekonomi yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Pertumbuhan Ekonomi Harus Berdampak pada Kesejahteraan
Fraksi PDI Perjuangan juga mencermati tema pembangunan Bali 2027, yaitu Akselerasi Transformasi Ekonomi Kerthi Bali.
Target makro yang disampaikan meliputi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,60–6,40 persen, tingkat kemiskinan 2,75–3,40 persen, dan tingkat pengangguran terbuka 1,75–2,25 persen.
Fraksi menegaskan, pencapaian target pertumbuhan ekonomi harus sejalan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan yang tinggi tidak otomatis menjamin pemerataan pendapatan maupun peningkatan kualitas hidup.
Karena itu, APBD 2027 diharapkan mampu memperluas kesempatan kerja, meningkatkan produktivitas masyarakat lokal, dan memperkuat sektor nonpariwisata. Pertanian dan UMKM menjadi sektor yang dinilai perlu mendapat perhatian.
Pembangunan juga harus berdampak terhadap daya beli masyarakat, mengurangi kesenjangan antarwilayah, serta menjaga akses masyarakat lokal terhadap hunian dan ruang hidup yang layak.
Fraksi turut menekankan pentingnya menempatkan investasi dalam kerangka pembangunan berkelanjutan. Kepatuhan terhadap tata ruang, daya dukung lingkungan, penciptaan lapangan kerja, dan kontribusi ekonomi bagi masyarakat perlu menjadi pertimbangan.
Dorong Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran
Menutup pandangan umumnya, Fraksi PDI Perjuangan menegaskan bahwa berbagai pencermatan tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan publik.
Fraksi menyatakan tetap mendorong sinergi DPRD dan Pemerintah Provinsi Bali dalam pembahasan RAPBD 2027. Keterbukaan informasi dinilai penting agar masyarakat memperoleh gambaran utuh mengenai kebijakan dan penggunaan anggaran daerah.
Fraksi berharap APBD Semesta Berencana 2027 disusun berdasarkan proyeksi pendapatan yang realistis, belanja yang tepat sasaran, serta pembiayaan yang berkelanjutan.
Dengan demikian, kebijakan anggaran diharapkan tidak hanya mendukung pencapaian target makroekonomi, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat Bali.
Gubernur Koster Dukung Penindakan WNA Bermasalah, Tegaskan Pariwisata Bali Harus Bermartabat
