DENPASAR — Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Bali mendukung pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2026.
Dukungan tersebut disertai sejumlah catatan untuk memperkuat kualitas pengelolaan anggaran dan pembangunan daerah.
Pandangan umum Fraksi PDI Perjuangan disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-50 DPRD Provinsi Bali Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027, Senin (14/9/2026).
Pandangan tersebut dibacakan Anggota DPRD Bali, I Nyoman Budiutama, SH.
Fraksi PDI Perjuangan menilai Perubahan APBD 2026 menjadi langkah strategis menghadapi perkembangan sosial, ekonomi, dan kebijakan fiskal.
Perubahan anggaran juga harus memastikan keberlanjutan pembangunan Bali berdasarkan Haluan Pembangunan Bali 100 Tahun.
Pembangunan diarahkan tetap berlandaskan keberlanjutan dan keharmonisan alam Bali beserta isinya.
APBD Harus Berikan Manfaat Nyata
Fraksi PDI Perjuangan menegaskan APBD tidak hanya merupakan instrumen administratif dan fiskal.
APBD juga merupakan instrumen kebijakan publik yang menerjemahkan pilihan pembangunan ke dalam program dan pelayanan masyarakat.
Karena itu, keberhasilan pengelolaan APBD tidak cukup diukur dari indikator administratif.
Capaian anggaran juga harus tercermin dalam peningkatan kualitas pelayanan publik.
Pembangunan infrastruktur yang merata dan perlindungan lingkungan menjadi bagian penting.
Penguatan pertanian, kelautan, UMKM, pendidikan, dan kesehatan juga harus menjadi perhatian.
Demikian pula pelestarian adat, budaya, dan kearifan lokal dalam kerangka Nangun Sat Kerthi Loka Bali.
Fraksi PDI Perjuangan juga menekankan pentingnya keselarasan seluruh jajaran Pemprov Bali.
Perangkat daerah diminta bekerja terpadu tanpa ego sektoral maupun struktural.
Keselarasan tersebut diperlukan agar arah kebijakan Gubernur dapat diterjemahkan secara konsisten.
DPRD selanjutnya akan menjalankan fungsi pengawasan untuk memastikan kebijakan tersebut terlaksana secara terukur.
PAD Diperkuat dengan Komunikasi Publik
Fraksi PDI Perjuangan mendorong Pemprov Bali terus mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Sektor yang menjadi perhatian meliputi retribusi pariwisata dan pemanfaatan aset daerah.
Digitalisasi pajak daerah juga dinilai penting untuk memperkuat pendapatan.
Namun, peningkatan PAD perlu disertai informasi yang lebih masif kepada masyarakat.
Masyarakat perlu memahami dasar dan mekanisme setiap kebijakan peningkatan pendapatan.
Masyarakat juga perlu mengetahui manfaat penerimaan tersebut bagi pembangunan.
Dengan demikian, penguatan PAD tidak dipersepsikan hanya sebagai peningkatan beban masyarakat.
PAD harus dipandang sebagai bagian dari upaya memperkuat kemandirian fiskal daerah.
Pariwisata Perlu Skenario Mitigasi
Fraksi PDI Perjuangan menilai pariwisata masih menjadi motor utama perekonomian Bali.
Sektor tersebut juga memiliki keterkaitan langsung dengan penerimaan daerah.
Karena itu, pemerintah diminta menyiapkan mitigasi terhadap berbagai faktor yang memengaruhi kunjungan wisatawan.
Perubahan kondisi eksternal dapat berdampak terhadap konektivitas dan mobilitas wisatawan menuju Bali.
Meskipun tidak seluruh faktor dapat diprediksi, ketidakpastian tidak boleh menjadi alasan tanpa perencanaan.
Pemerintah diminta menyiapkan skenario menghadapi kemungkinan perubahan jumlah kunjungan wisatawan.
Langkah tersebut penting untuk menjaga stabilitas penerimaan daerah.
Dengan demikian, pelaksanaan pembangunan hingga akhir 2026 tetap berada dalam koridor target yang ditetapkan.
Efisiensi Anggaran Jangan Kurangi Pelayanan
Pada sektor belanja, Fraksi PDI Perjuangan mendukung prinsip efisiensi.
Namun, efisiensi harus dilakukan secara rasional dan terukur.
Efisiensi tidak boleh mengurangi kualitas pelayanan maupun pencapaian target pembangunan.
Fraksi mendorong Gubernur memperkuat fungsi pengendalian dan verifikasi program.
Setiap laporan dan capaian perangkat daerah perlu dicermati secara objektif.
Langkah tersebut penting karena luasnya lingkup tugas masing-masing perangkat daerah.
Fraksi juga mengingatkan pentingnya kesesuaian antara laporan dan kondisi nyata di lapangan.
Pelaporan tidak boleh hanya berorientasi pada pencapaian administratif.
Laporan harus menggambarkan persoalan, perkembangan, dan capaian secara objektif.
Infrastruktur Prioritas Harus Dituntaskan
Fraksi PDI Perjuangan mendorong Pemprov Bali menuntaskan proyek infrastruktur prioritas.
Terutama proyek yang ditargetkan selesai pada akhir Tahun Anggaran 2026.
Anggaran juga perlu memberikan ruang bagi kebutuhan mendasar, preventif, dan produktif.
Pemeliharaan jalan, trotoar, dan pasar menjadi bagian dari kebutuhan tersebut.
Peningkatan kualitas sarana pendidikan dan kesehatan juga perlu diperhatikan.
Termasuk kesiapan pembangunan Rumah Sakit Provinsi Bali.
Fraksi juga mendorong optimalisasi aset Pemprov Bali yang memiliki potensi ekonomi.
Aset daerah dapat dikembangkan menjadi objek green tourism dan sport tourism.
Pengembangan tersebut diharapkan memberikan nilai tambah terhadap aset pemerintah.
Selain itu, kebijakan tersebut dapat membuka lapangan kerja dan aktivitas ekonomi masyarakat.
Penanganan Sampah dan Transportasi Publik Diperjelas
Fraksi PDI Perjuangan juga menyoroti penanganan sampah terpadu dan transportasi publik.
Program tersebut perlu dijelaskan secara masif kepada masyarakat.
Penjelasan harus mencakup manfaat dan dampak konkret bagi masyarakat.
Dengan demikian, masyarakat dapat memahami manfaat program sebelum tahun anggaran berakhir.
Fraksi menilai transparansi manfaat menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan publik.
SiLPA dan Pinjaman Harus Dikelola Hati-hati
Pengelolaan SiLPA dan pinjaman daerah juga menjadi perhatian Fraksi PDI Perjuangan.
Fraksi mendorong kejelasan mengenai postur pembiayaan daerah.
Terutama terkait penggunaan SiLPA tahun anggaran sebelumnya dan kebijakan pinjaman daerah.
Menurut Fraksi PDI Perjuangan, pembiayaan merupakan bagian yang sensitif dalam pengelolaan APBD.
Ketidakjelasan peruntukan dan mekanisme penggunaan dapat memunculkan spekulasi di masyarakat.
Karena itu, setiap kebijakan pembiayaan harus disertai penjelasan yang memadai.
Penggunaannya juga harus dilakukan secara cermat dan sesuai ketentuan.
Likuiditas dan kesehatan keuangan daerah harus tetap dijaga.
Pembiayaan harus benar-benar mendukung program prioritas dan menghasilkan manfaat bagi masyarakat.
Sinergi Eksekutif dan Legislatif Diperkuat
Fraksi PDI Perjuangan menegaskan pembahasan Perubahan APBD 2026 bukan sekadar memenuhi aspek normatif.
Pembahasan menjadi momentum memperkuat komitmen eksekutif dan legislatif.
Keduanya memiliki tanggung jawab mengawal pembangunan Bali yang terpadu dan berkelanjutan.
Fraksi PDI Perjuangan menyatakan komitmen memastikan kesinambungan kebijakan bersama Pemprov Bali.
Proses pembahasan tetap dilakukan sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Fraksi meyakini sinergi DPRD, Pemprov Bali, dan seluruh perangkat daerah dapat memperkuat pembangunan.
Perangkat daerah juga diharapkan bekerja profesional, terukur, dan bertanggung jawab.
Dengan demikian, Perubahan APBD Semesta Berencana 2026 dapat menjadi instrumen pembangunan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Bali.
Fraksi Golkar Soroti Defisit dan Belanja APBD Bali 2026, Dorong Pemerataan Ekonomi
