DENPASAR — Gubernur Bali mengapresiasi pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Provinsi Bali terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2026.
Apresiasi tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-50 DPRD Provinsi Bali Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 di Ruang Sidang Utama DPRD Provinsi Bali, Senin (14/9/2026).
Gubernur menyatakan siap berkolaborasi dengan DPRD dalam pembahasan dan penyempurnaan rancangan Perubahan APBD 2026.
Ia juga menyampaikan terima kasih atas kritik, saran, masukan, dan catatan konstruktif dari seluruh fraksi.
Menurutnya, berbagai pandangan tersebut menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat Bali.
APBD Harus Berorientasi pada Hasil
Gubernur menilai pandangan fraksi menjadi masukan penting bagi Pemprov Bali dalam memperkuat pengelolaan APBD.
Pengelolaan anggaran akan terus diarahkan agar adaptif, prudent, efektif, efisien, transparan, dan berorientasi pada hasil.
APBD, kata Gubernur, tidak hanya menjadi dokumen keuangan daerah.
APBD harus menjadi instrumen kebijakan publik yang menerjemahkan arah pembangunan Bali.
Program yang dibiayai harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
PAD Ditingkatkan Tanpa Membebani Masyarakat
Gubernur juga memberikan perhatian terhadap masukan DPRD mengenai peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Upaya meningkatkan PAD akan dilakukan dengan mengedepankan prinsip keberlanjutan.
Peningkatan pendapatan tidak diarahkan untuk membebani masyarakat maupun dunia usaha.
Optimalisasi PAD dilakukan melalui perbaikan sistem pemungutan dan digitalisasi pajak.
Langkah lainnya berupa peningkatan kepatuhan, optimalisasi retribusi, pemanfaatan aset daerah, dan peningkatan produktivitas BUMD.
Pemprov Bali juga memperkuat pengelolaan dan pengawasan pendapatan daerah.
Hal itu mencakup penerimaan retribusi dan Pungutan Wisatawan Asing (PWA).
Setiap penerimaan harus dapat dipertanggungjawabkan.
Penerimaan tersebut juga harus diarahkan untuk mendukung pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat.
Kebijakan itu sekaligus harus menjaga keberlanjutan lingkungan dan kebudayaan Bali.
Pariwisata dan Ketahanan Ekonomi
Pada sektor pariwisata, Gubernur menyambut masukan DPRD mengenai mitigasi berbagai risiko.
Risiko tersebut dapat memengaruhi kunjungan wisatawan dan penerimaan daerah.
Pemprov Bali akan menyiapkan skenario dan langkah antisipasi terhadap perubahan kondisi eksternal.
Gangguan konektivitas dan mobilitas tidak boleh mengganggu stabilitas ekonomi Bali.
Pada saat bersamaan, sektor ekonomi lainnya terus diperkuat untuk meningkatkan ketahanan ekonomi daerah.
Belanja Harus Tepat Sasaran
Dalam aspek belanja daerah, Gubernur menegaskan pentingnya mengarahkan anggaran pada program prioritas dan produktif.
Efisiensi tidak sekadar dimaknai sebagai pengurangan belanja.
hal itu harus memastikan setiap rupiah anggaran memberikan manfaat optimal.
Efisiensi juga tidak boleh mengurangi kualitas pelayanan publik.
Pengawasan dan verifikasi pelaksanaan program akan terus diperkuat.
Dengan demikian, laporan pemerintah dapat mencerminkan kondisi dan capaian di lapangan.
Gubernur juga mencermati perhatian DPRD terhadap realisasi belanja modal yang masih perlu dipercepat.
Pemprov Bali akan mendorong percepatan proyek-proyek prioritas yang telah direncanakan.
Percepatan tersebut tetap harus disertai jaminan kualitas pembangunan.
Infrastruktur Diperkuat, Aset Diberi Nilai Tambah
Anggaran juga diarahkan untuk pemeliharaan infrastruktur dasar.
Prioritas mencakup jalan, trotoar, pasar, fasilitas pendidikan, dan fasilitas kesehatan.
Pemprov Bali juga mempersiapkan pembangunan Rumah Sakit Provinsi Bali.
Pembangunan infrastruktur akan diarahkan untuk memberikan dampak ekonomi yang lebih luas.
Sektor pertanian, perikanan, industri, perdagangan, UMKM, digitalisasi, konektivitas, dan pariwisata akan terus diperkuat.
Pemprov Bali juga mendorong pemanfaatan aset daerah secara produktif.
Aset dapat dikembangkan untuk mendukung green tourism dan sport tourism.
Dengan demikian, aset daerah tidak hanya tercatat sebagai kekayaan.
Aset harus mampu memberikan nilai tambah dan membuka lapangan kerja.
Pemanfaatan aset juga diharapkan meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat.
Pembiayaan Daerah Dilakukan Secara Hati-hati
Mengenai SiLPA dan rencana pinjaman daerah, Gubernur menegaskan kebijakan pembiayaan dilakukan secara hati-hati.
Pembiayaan harus terukur, transparan, dan memperhatikan kesehatan fiskal daerah.
Penggunaan SiLPA diarahkan sesuai ketentuan dan kebutuhan prioritas.
Sementara itu, pinjaman daerah harus mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
Pertimbangan lainnya mencakup kebutuhan pembangunan, kewajiban pembayaran, dan manfaat bagi masyarakat.
Gubernur juga menyambut perhatian DPRD terhadap pengelolaan hibah.
Peningkatan belanja hibah harus diikuti penguatan verifikasi dan transparansi.
Akuntabilitas, pengawasan, dan evaluasi manfaat juga harus diperkuat.
Hibah diharapkan menjadi instrumen pemberdayaan masyarakat dan pendukung pembangunan.
Aset dan Penyertaan Modal Dievaluasi
Dalam pengelolaan aset dan penyertaan modal daerah, Pemprov Bali memastikan seluruh aset dikelola secara tertib.
Pengelolaan juga harus transparan, legal, produktif, dan memberikan manfaat bagi daerah.
Penyertaan modal akan terus dievaluasi berdasarkan perkembangan fisik dan keuangan.
Evaluasi juga mempertimbangkan potensi manfaat, tingkat pengembalian, dan kontribusinya terhadap perekonomian daerah.
Pemerataan Pembangunan Bali
Gubernur menegaskan pembangunan Bali harus memberikan manfaat yang semakin merata.
Penguatan Bali Utara, Bali Timur, dan Bali Barat menjadi bagian penting kebijakan pembangunan.
Langkah tersebut diarahkan untuk menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru.
Kebijakan ini juga diharapkan memperluas kesempatan kerja dan mengurangi kesenjangan.
Pertumbuhan ekonomi tidak boleh hanya terkonsentrasi di Bali Selatan.
Masukan mengenai tata ruang dan investasi juga menjadi perhatian Pemprov Bali.
Gubernur menegaskan pembangunan dan investasi harus sesuai ketentuan tata ruang.
Investasi juga harus memperhatikan lingkungan hidup dan peraturan perundang-undangan.
Penegakan aturan dilakukan secara konsisten, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Pada saat yang sama, kepastian hukum tetap diberikan kepada masyarakat dan dunia usaha.
Jaga Daya Beli dan Ruang Hidup Masyarakat
Di bidang kesejahteraan, Pemprov Bali terus memperkuat kebijakan pengendalian inflasi.
Upaya tersebut dilakukan untuk menjaga daya beli masyarakat.
Langkahnya melalui pengendalian harga kebutuhan pokok dan peningkatan produksi pangan.
Penguatan sektor pertanian dan peternakan juga terus dilakukan.
Pemprov Bali mendorong kebijakan yang mendukung lapangan kerja dan peningkatan produktivitas.
Pemerintah juga memberikan perhatian terhadap tingginya harga tanah dan hunian.
Kebijakan pembangunan ke depan harus tetap memberikan ruang bagi masyarakat lokal.
Masyarakat harus memiliki kesempatan untuk hidup, bekerja, dan berkembang di Bali.
Hal tersebut sejalan dengan pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan.
Lingkungan dan Kesehatan Tetap Menjadi Prioritas
Di bidang lingkungan, penanganan sampah terpadu tetap menjadi prioritas.
Pengelolaan lingkungan dan pencegahan kebakaran hutan serta mangrove juga diperkuat.
Pemprov Bali turut mendorong penguatan transportasi publik.
Sementara di bidang kesehatan, sarana dan prasarana pelayanan kesehatan terus diperkuat.
Konektivitas sistem rujukan antar-rumah sakit kabupaten/kota juga menjadi perhatian.
Pemprov Bali dan DPRD Perkuat Sinergi
Gubernur menegaskan seluruh masukan fraksi akan menjadi bagian dari pembahasan bersama DPRD.
Pemprov Bali dan DPRD memiliki tanggung jawab bersama dalam menyempurnakan Perubahan APBD 2026.
Perubahan APBD harus tepat secara administratif dan fiskal.
Lebih dari itu, anggaran harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Anggaran juga harus mendukung arah pembangunan Bali yang berkelanjutan.
“Pemerintah Provinsi Bali sangat terbuka terhadap kritik, saran, dan masukan dari DPRD,” ujar Gubernur.
Menurutnya, masukan tersebut merupakan bagian dari proses demokrasi dan penguatan tata kelola pemerintahan.
“Yang paling penting adalah bagaimana kita bersama-sama memastikan setiap kebijakan dan anggaran memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Bali,” katanya.
Gubernur menambahkan, sinergi Pemprov Bali, DPRD, perangkat daerah, dan pemangku kepentingan menjadi kunci pembangunan.
Sinergi diperlukan agar setiap program dapat dilaksanakan secara efektif, terukur, dan akuntabel.
“Harapan kita, apa yang kita sepakati bersama dalam Perubahan APBD 2026 benar-benar dapat dilaksanakan dengan baik,” pungkasnya.
Ia berharap hasil kesepakatan tersebut dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Kebijakan tersebut diharapkan menjadi bagian dari upaya mewujudkan Bali yang sejahtera, maju, dan berkeadilan.
Pembangunan juga tetap harus menjaga alam, budaya, dan jati diri Bali.
