Bali Siapkan Pembangunan Berbasis Data, 3.774 Petugas Turun Mendata 1,71 Juta Usaha dan Keluarga
DENPASAR – Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan pentingnya penggunaan data yang akurat sebagai dasar penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah. Karena itu, ia mendukung penuh pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang digelar Badan Pusat Statistik (BPS).
Penegasan tersebut disampaikan saat menghadiri acara Penguatan Komitmen Bersama Menyukseskan Sensus Ekonomi 2026 Provinsi Bali di Gedung Wiswa Sabha Utama, Denpasar, Sabtu (11/7).
Dalam kesempatan itu, Koster menginstruksikan seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali untuk menjadikan hasil sensus sebagai landasan utama dalam penyusunan program pembangunan dan penganggaran daerah ke depan.
Koster Minta Perencanaan Pembangunan Berbasis Data
Menurut Koster, pembangunan yang berkualitas harus didukung oleh data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.
Karena itu, seluruh kebijakan pemerintah harus disusun berdasarkan kondisi riil yang terjadi di masyarakat, bukan hanya asumsi atau perkiraan.
“Saya meminta seluruh jajaran pemerintah menggunakan data sebagai landasan yang pasti dan akurat dalam menyusun perencanaan pembangunan ke depan,” tegas Koster.
Ia menilai data yang baik akan menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara nyata.
Ajak Masyarakat Bali Sukseskan Sensus Ekonomi
Gubernur Bali juga mengajak seluruh kepala daerah, perangkat pemerintah, serta masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.
Menurutnya, keberhasilan sensus sangat bergantung pada keterbukaan masyarakat dalam memberikan informasi yang benar dan akurat kepada petugas.
“Bagi warga dan masyarakat Bali, saya minta agar bersama-sama membantu pelaksanaan sensus ekonomi ini dengan memberikan data yang benar dan akurat,” ujarnya.
Data tersebut nantinya akan menjadi dasar pemetaan anggaran dan arah pembangunan Bali dalam jangka panjang.
Tidak Hanya Data Usaha, Sensus Juga Perbarui Data Ekonomi Keluarga
Koster menjelaskan, Sensus Ekonomi 2026 tidak hanya mendata unit usaha dari berbagai skala, mulai usaha mikro hingga perusahaan besar.
Sensus kali ini juga melakukan pembaruan data ekonomi keluarga untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap mengenai kondisi sosial ekonomi masyarakat.
Menurutnya, pembangunan ekonomi tidak cukup diukur dari pertumbuhan usaha semata.
Kesejahteraan keluarga dan masyarakat juga harus menjadi indikator penting dalam menilai keberhasilan pembangunan.
Potret Utuh Kondisi Ekonomi Masyarakat Bali
Melalui pembaruan data ekonomi keluarga, pemerintah akan memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai pola penghidupan masyarakat.
Data tersebut juga akan menunjukkan keterkaitan antara aktivitas usaha dengan tingkat kesejahteraan rumah tangga.
Selain itu, berbagai dinamika ekonomi yang terjadi di tingkat desa dan komunitas dapat terpetakan dengan lebih jelas.
“Dengan demikian, hasil Sensus Ekonomi 2026 akan memberikan potret yang lebih utuh mengenai kondisi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat,” kata Koster.
Penting untuk Pariwisata, UMKM, Pertanian dan Industri Kreatif
Koster menilai sensus ekonomi memiliki arti strategis bagi Bali yang memiliki struktur ekonomi unik dan beragam.
Selain pariwisata, Bali juga ditopang sektor pertanian, perikanan, perdagangan, industri kreatif, serta UMKM yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota.
Karena itu, pemerintah membutuhkan data berkualitas agar kebijakan yang diambil benar-benar sesuai kebutuhan daerah.
Hasil sensus nantinya akan memberikan gambaran mengenai struktur usaha, persebaran aktivitas ekonomi, produktivitas sektor ekonomi, perkembangan UMKM, hingga tingkat daya saing daerah.
Hasil Sensus Jadi Dasar Penyusunan Kebijakan
Secara tegas, Koster menginstruksikan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) memanfaatkan hasil Sensus Ekonomi 2026 sebagai salah satu basis utama penyusunan kebijakan.
Data tersebut juga akan digunakan dalam perencanaan program pembangunan, penganggaran, serta evaluasi kinerja pemerintah daerah.
Dengan pendekatan berbasis data, setiap keputusan diharapkan lebih objektif, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Data yang baik akan menghasilkan kebijakan yang baik, dan kebijakan yang baik akan menghasilkan pembangunan yang lebih berkualitas bagi masyarakat Bali,” tegasnya.
BPS: Sensus Ekonomi Adalah Kompas Pembangunan
Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, menyebut Sensus Ekonomi sebagai kompas pembangunan bangsa.
Menurutnya, data berkualitas menjadi kunci agar arah pembangunan nasional maupun daerah dapat berjalan tepat sasaran.
Karena itu, ia mengingatkan seluruh petugas sensus agar memastikan tidak ada data yang terlewat selama proses pendataan berlangsung.
Ia juga menekankan pentingnya menjaga akurasi data agar hasil sensus benar-benar mencerminkan kondisi ekonomi yang sebenarnya.
3.774 Petugas Turun ke Lapangan
Sementara itu, Kepala BPS Provinsi Bali Agus Gede Hendrayana Hermawan menjelaskan bahwa sebanyak 3.774 petugas sensus akan diterjunkan ke seluruh wilayah Bali.
Pendataan dilakukan secara door to door selama dua bulan, mulai 8 Juni hingga 31 Agustus 2026.
Berdasarkan data BPS, terdapat sekitar 647.337 unit usaha yang tersebar di seluruh Bali.
Jumlah tersebut terdiri atas 1.803 usaha besar, 12.578 usaha menengah, serta 632.956 usaha mikro dan kecil yang menjadi tulang punggung ekonomi daerah.
Secara keseluruhan, terdapat sekitar 1,71 juta sasaran pendataan yang mencakup unit usaha dan keluarga.
Jadi Fondasi Pembangunan Bali Berkelanjutan
Koster berharap Sensus Ekonomi 2026 menjadi tonggak penting dalam membangun Bali berbasis data yang akurat dan berkualitas.
Menurutnya, data hasil sensus akan menjadi peta jalan pembangunan ekonomi Bali sekaligus alat untuk mengidentifikasi potensi, tantangan, dan kebutuhan masyarakat di masa depan.
Ia optimistis sensus ini akan memperkuat fondasi ekonomi Bali yang berbasis kearifan lokal, berdaya saing global, serta mampu menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi, pelestarian budaya, dan kelestarian lingkungan.
Komitmen bersama menyukseskan Sensus Ekonomi 2026 Provinsi Bali ditandai dengan prosesi penancapan kayon sebagai simbol dimulainya gerakan bersama menuju pembangunan Bali yang berbasis data dan berkelanjutan.
