Respons Cepat Bali terhadap Kebijakan Nasional DENPASAR – DPRD Provinsi Bali memperkuat sinergi dengan Kodam IX/Udayana dalam menindaklanjuti kebijakan nasional penertiban aset dan tanah terlantar. Kebijakan ini merujuk pada Peraturan
PP 48 Tahun 2025