Denpasar , Insert Bali – Pemerintah Provinsi Bali terus mempercepat penggunaan kendaraan listrik (Electric Vehicle/EV) sebagai bagian dari transisi energi bersih dan upaya menjadikan Bali pelopor ekonomi hijau nasional. Kebijakan ini juga diarahkan untuk mendukung terwujudnya pariwisata Bali yang berkualitas dan berkelanjutan.
Komitmen tersebut ditegaskan Gubernur Bali Wayan Koster saat memimpin rapat Percepatan Penggunaan Kendaraan Listrik bersama Direktur Retail dan Niaga PT PLN (Persero) Adi Priyanto di Ruang Rapat Kertha Sabha, Rumah Jabatan Gubernur Bali, Jayasabha, Sabtu (24/1).
Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari pembahasan awal pengembangan ekosistem kendaraan listrik (EV Ecosystem) di Provinsi Bali. Yang sebelumnya digelar pada 26 Desember 2025, melibatkan Pemerintah Provinsi Bali, PLN, serta perwakilan Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM).
Kendaraan Listrik Sejalan dengan Visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali
Dalam arahannya, Gubernur Koster menekankan bahwa kendaraan listrik memiliki banyak keunggulan. Mulai dari lebih hemat energi, efisien, tidak bising, hingga bebas emisi. Hal tersebut dinilai sejalan dengan visi pembangunan Bali “Nangun Sat Kerthi Loka Bali”, yakni menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta seluruh isinya demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara sekala dan niskala. “Sebenarnya program ini sudah lama direncanakan, namun sempat tertunda akibat pandemi Covid-19. Sekarang kondisi ekonomi masyarakat sudah membaik, sehingga kebijakan kendaraan listrik dapat segera kita jalankan,” ujar Koster.
Ia menargetkan Bali menjadi pionir pengembangan industri kendaraan listrik, dengan mendorong aparatur sipil negara (ASN) hingga masyarakat umum. Untuk beralih ke kendaraan berbasis baterai.
Zona Kendaraan Listrik dan Green Island Nusa Penida
Sebagai langkah awal, Pemprov Bali akan mendorong penerapan zonasi kendaraan listrik di beberapa kawasan strategis pariwisata. Seperti Ubud, Sanur, Kuta, Nusa Dua, dan Nusa Penida. Bahkan, Nusa Penida direncanakan menjadi green island berbasis energi bersih. “Nusa Penida akan kita dorong sebagai pulau hijau. Bupati Klungkung sudah menyatakan kesiapan dan dukungan penuh terhadap kebijakan ini,” jelasnya.
Gubernur Koster juga menegaskan pentingnya kesiapan infrastruktur Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU). Kampanye berkelanjutan, serta pelibatan komunitas dan pelaku usaha. Ia berharap ada agenda atau event bersama sebagai sarana promosi penggunaan kendaraan listrik di Bali. “Dengan kendaraan listrik, masyarakat akan lebih hemat. Tidak perlu beli bensin, tidak perlu ganti oli, dan biaya perawatannya jauh lebih ringan,” tambahnya.
PLN Siap Perkuat Infrastruktur dan Ekosistem EV di Bali
Senada dengan Gubernur Koster, Direktur Retail dan Niaga PT PLN (Persero) Adi Priyanto menyampaikan bahwa kendaraan listrik memberikan manfaat besar, terutama dari sisi penghematan biaya operasional harian, perawatan yang lebih sederhana, serta pengalaman berkendara yang nyaman, senyap, dan bebas emisi.
PLN memastikan kesiapan pasokan listrik yang andal untuk mendukung pertumbuhan ekosistem kendaraan listrik. Perencanaan infrastruktur EV telah dimasukkan dalam RUPTL dan RJPP PLN. “PLN berkomitmen meningkatkan infrastruktur charging secara signifikan dan menjadikan Bali sebagai episentrum pengembangan ekosistem kendaraan listrik terintegrasi melalui aplikasi PLN Mobile,” ungkapnya.
Melalui PLN Mobile, pengguna EV dapat memanfaatkan berbagai fitur seperti Trip Planner untuk mencari lokasi SPKLU, AntreEV untuk pemesanan antrean pengisian daya secara transparan, serta Hotline Layanan SPKLU 24/7.
Pertumbuhan Kendaraan Listrik dan Peran Home Charging
PLN juga mendukung percepatan ekosistem kendaraan listrik melalui berbagai program diskon, baik untuk pengguna EV melalui Home Charging Services maupun bagi penyedia infrastruktur pengisian daya. Adi Priyanto mengungkapkan, dalam tiga tahun terakhir, jumlah mobil listrik tumbuh rata-rata 2,5 kali lipat setiap tahun. Hingga 2025, jumlah kendaraan listrik nasional telah mencapai 175 ribu unit, didorong oleh insentif pemerintah serta semakin beragamnya pilihan merek dan harga yang kompetitif.
Di Provinsi Bali, konsumsi energi kendaraan listrik didominasi oleh Home Charger sebesar 55% (2,24 GWh), sementara SPKLU menyumbang 45% (1,82 GWh). Pola ini menunjukkan Home Charger menjadi pilihan utama kebutuhan harian, sedangkan SPKLU berperan penting dalam mendukung mobilitas dan sektor pariwisata. “Keseimbangan pengembangan Home Charging dan SPKLU menjadi kunci keberlanjutan ekosistem kendaraan listrik di Bali. Perlu akselerasi bersama dari Pemerintah Provinsi Bali,” pungkasnya.
Peragakan 14 Adegan, Rekonstruksi Kasus Penganiayaan Remaja di Bypass IB Mantra Ungkap Fakta Baru
