DENPASAR – Pemerintah Provinsi Bali kembali menorehkan prestasi membanggakan di tingkat nasional. Pada ajang Apresiasi Kinerja Pemerintahan Daerah 2025 yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Pemprov Bali meraih penghargaan sebagai pemerintah daerah dengan kinerja terbaik dalam pengendalian inflasi. Penghargaan diterima oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Bali, Luh Ayu Aryani, mewakili Gubernur Bali, dalam acara yang berlangsung di Ballroom Flores, Hotel Borobudur Jakarta, Minggu (1/12).
Penghargaan ini menjadi bukti keberhasilan Pemprov Bali menjaga stabilitas ekonomi daerah di tengah dinamika nasional dan global, sekaligus menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mengendalikan inflasi untuk menjaga kesejahteraan masyarakat.
Bali Masuk Daftar Daerah Berprestasi di Tingkat Nasional
Pada kesempatan tersebut, Kemendagri menyerahkan 57 penghargaan kepada 19 provinsi, 19 kabupaten, dan 19 kota di seluruh Indonesia. Selain Pemprov Bali, sejumlah pemerintah daerah di Pulau Dewata juga berhasil mengukir prestasi di kategori berbeda, yaitu:
Pemerintah Kota Denpasar: Penghargaan kategori Kinerja Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
Pemerintah Kabupaten Badung: Penghargaan kategori Pelayanan Publik – Peningkatan Akses Layanan Pendidikan.
Pemerintah Kabupaten Gianyar: Tiga penghargaan sekaligus untuk kategori layanan kesehatan, penyerapan tenaga kerja, dan pengurangan ketimpangan kesejahteraan masyarakat.
Prestasi tersebut menunjukkan konsistensi daerah-daerah di Bali dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendorong pembangunan yang inklusif.
Mendagri: Penghargaan Ini Bukan Seremoni, Melainkan Pengakuan Kinerja Nyata
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menekankan bahwa penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi terhadap daerah yang menunjukkan kinerja unggul dan komitmen dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.
“Ini menjadi dorongan agar Pemda terus memperbaiki diri, memenuhi amanah publik, dan menjaga legitimasi kepemimpinan daerah,” ujarnya.
Penilaian dilakukan melalui dua jalur utama, yaitu tata kelola pemerintahan dan akselerasi pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN).
Indikator yang digunakan cukup komprehensif, meliputi:
Inovasi daerah
Pengelolaan keuangan
Capaian pendapatan daerah
Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Kolaborasi dengan KPK, BRIN, KemenPAN-RB
Pengendalian inflasi
Penurunan kemiskinan
Pendidikan dan kesehatan
Penyerapan tenaga kerja
Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan
Agar penilaian lebih adil, daerah dikelompokkan berdasarkan kapasitas fiskal—rendah, sedang, dan tinggi. Proses penjurian dilakukan dengan analisis data dari berbagai kementerian/lembaga dan hasilnya dikurasi oleh Tempo Media Group untuk memastikan objektivitas.
Kemendagri Siapkan Insentif Fiskal untuk Daerah Berprestasi
Sebagai bentuk apresiasi lanjutan, Kemendagri berencana memberikan insentif fiskal tambahan bagi Pemda berprestasi mulai 2026. Kebijakan ini diharapkan dapat mendorong daerah lebih inovatif dan adaptif dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Momentum Penguatan Tata Kelola dan Inovasi di Bali
Prestasi yang diraih pada 2025 ini menjadi momentum penting bagi Pemprov Bali dan pemerintah kabupaten/kota di Bali untuk terus memperkuat tata kelola pemerintahan, meningkatkan efektivitas pengendalian inflasi, serta menghadirkan inovasi bagi kesejahteraan masyarakat.
Dengan capaian ini, Bali kembali menegaskan diri sebagai salah satu daerah dengan kinerja pembangunan terbaik di Indonesia.
