BPK RI Nilai Pemprov Bali Konsisten Kelola Keuangan Daerah Secara Transparan dan Akuntabel
DENPASAR – Pemerintah Provinsi Bali kembali mencatatkan prestasi dalam tata kelola keuangan daerah dengan meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Raihan tersebut menjadikan Pemprov Bali memperoleh opini WTP selama 13 kali berturut-turut sejak tahun 2012.
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tersebut diserahkan langsung oleh Anggota I BPK RI, Nyoman Adhi Suryadnyana, kepada DPRD Provinsi Bali dan Gubernur Bali dalam Sidang Paripurna ke-39 DPRD Provinsi Bali yang berlangsung di Denpasar, Senin (8/6/2026).
Capaian ini semakin memperkuat posisi Bali sebagai salah satu daerah dengan tata kelola keuangan yang konsisten menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan good governance dalam pengelolaan anggaran daerah.
BPK RI: Bukti Komitmen dan Konsistensi Pemerintah Daerah
Anggota I BPK RI, Nyoman Adhi Suryadnyana, menyampaikan apresiasi atas keberhasilan Pemerintah Provinsi Bali. Mempertahankan opini tertinggi dalam audit laporan keuangan pemerintah daerah.
Menurutnya, raihan WTP selama 13 tahun berturut-turut merupakan prestasi yang tidak mudah dicapai. Dan mencerminkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam mengelola keuangan negara secara profesional.
“Ini prestasi yang luar biasa. Suatu bentuk komitmen dan konsistensi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pengelolaan keuangan secara good governance. Menunjukkan kinerja pemerintahan yang semakin baik dan semakin baik,” ujar Nyoman Adhi.
Ia menilai capaian tersebut menjadi indikator bahwa sistem pengelolaan keuangan daerah di Bali terus mengalami perbaikan dan peningkatan kualitas dari tahun ke tahun.
Masih Ada Temuan Berulang yang Harus Diperbaiki
Meski kembali memberikan opini WTP, BPK RI tetap menemukan sejumlah catatan yang memerlukan perhatian serius dari pemerintah daerah.
Nyoman Adhi menjelaskan bahwa sebagian besar temuan yang muncul masih merupakan temuan berulang. Yang menunjukkan adanya inefisiensi dalam beberapa aspek pengelolaan keuangan daerah.
Karena itu, BPK berharap seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan dapat segera ditindaklanjuti. Agar kualitas pengelolaan keuangan semakin baik pada tahun-tahun mendatang.
“Oleh sebab itu, kami berharap temuan-temuan berulang ini bisa direduksi, bisa diminimalisasi pada masa yang akan datang,” katanya.
Menurutnya, keberhasilan memperoleh opini WTP harus dibarengi dengan peningkatan kualitas tata kelola sehingga berbagai kelemahan administrasi maupun pengelolaan anggaran dapat terus diperbaiki secara berkelanjutan.
Bali Dinilai Berprestasi di Tingkat Nasional
Dalam kesempatan tersebut, Anggota I BPK RI juga memberikan apresiasi terhadap berbagai capaian yang diraih Pemerintah Provinsi Bali maupun pemerintah kabupaten dan kota se-Bali.
Ia menyoroti banyaknya penghargaan yang berhasil diraih daerah-daerah di Bali dalam berbagai kategori pembangunan dan pelayanan publik.
Salah satu yang mendapat perhatian adalah keberhasilan sejumlah kepala daerah di Bali dalam ajang apresiasi pemerintah daerah yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri.
“Baik Pemerintah Provinsi, Kabupaten maupun Kota di wilayah Bali ini memiliki prestasi yang sangat luar biasa,” ujarnya.
Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan bahwa kualitas tata kelola pemerintahan di Bali tidak hanya tercermin dari laporan keuangan yang baik, tetapi juga dari berbagai indikator pembangunan yang berhasil dicapai.
Gubernur Koster Siapkan Action Plan Tindak Lanjut Audit
Sementara itu, Gubernur Bali Wayan Koster menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada jajaran BPK RI Perwakilan Provinsi Bali atas seluruh masukan, koreksi, serta rekomendasi yang diberikan selama proses pemeriksaan.
Menurut Koster, hasil audit BPK menjadi instrumen penting untuk memperbaiki kualitas tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah.
Karena itu, Pemerintah Provinsi Bali telah menyiapkan rencana aksi atau action plan guna memastikan seluruh rekomendasi hasil audit dapat ditindaklanjuti secara tepat waktu dan tepat sasaran.
“Kami berterima kasih atas semua masukan, koreksi, dan langkah-langkah perbaikan yang diberikan selama proses pemeriksaan,” ujarnya.
Koster Tekankan Kejujuran dalam Pengelolaan Keuangan
Dalam arahannya kepada perangkat daerah, Gubernur Koster menegaskan pentingnya kejujuran dan transparansi dalam pengelolaan keuangan pemerintah.
Ia mengaku selalu mengingatkan Sekretaris Daerah serta seluruh pimpinan perangkat daerah agar bekerja sesuai fakta dan kondisi riil di lapangan.
Menurutnya, tata kelola pemerintahan yang baik harus dibangun di atas data yang benar dan laporan yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Harus jujur. Yang sakit dibilang sakit, yang sehat dibilang sehat. Jangan sampai yang sakit dibilang sehat. Astungkara saya sangat terbantu karena dibantu oleh Sekda dan jajaran perangkat daerah yang baik,” kata Koster.
Pernyataan tersebut sekaligus menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Bali dalam menjaga integritas dan akuntabilitas dalam setiap proses pengelolaan anggaran daerah.
Evaluasi Kinerja OPD Dilakukan Secara Rutin
Untuk menjaga kualitas pemerintahan, Koster mengungkapkan bahwa dirinya secara rutin melakukan evaluasi terhadap seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.
Evaluasi tersebut dilakukan setiap tahun melalui sistem penilaian kinerja yang mengukur capaian target masing-masing perangkat daerah.
Melalui mekanisme tersebut, pemerintah dapat mengetahui tingkat efektivitas pelaksanaan program sekaligus memastikan penggunaan anggaran berjalan sesuai tujuan pembangunan.
Menurutnya, evaluasi berkala menjadi instrumen penting untuk menjaga disiplin birokrasi sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.
Penyerahan LHP BPK kepada Seluruh Kabupaten dan Kota di Bali
Usai penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPD Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025. Agenda dilanjutkan dengan penyerahan hasil pemeriksaan BPK RI kepada pemerintah kabupaten dan kota se-Bali.
Penyerahan dilakukan kepada DPRD serta bupati dan wali kota sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah masing-masing.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat sistem pengawasan dan akuntabilitas keuangan publik di seluruh wilayah Bali.
WTP Jadi Bukti Tata Kelola yang Terus Meningkat
Keberhasilan Pemerintah Provinsi Bali mempertahankan opini WTP selama 13 tahun berturut-turut menjadi indikator kuat bahwa sistem pengelolaan keuangan daerah berjalan pada jalur yang benar.
Meski demikian, BPK RI mengingatkan agar berbagai temuan berulang yang masih muncul dapat segera diperbaiki sehingga kualitas tata kelola pemerintahan semakin meningkat.
Dengan komitmen tindak lanjut yang telah disiapkan, evaluasi rutin terhadap perangkat daerah, serta penguatan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Pemerintah Provinsi Bali diharapkan mampu mempertahankan reputasi sebagai salah satu daerah dengan pengelolaan keuangan terbaik di Indonesia sekaligus mendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih, efektif, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Koster: Pembangunan Bali Harus Bersama, Buang Ego Sektoral
