DENPASAR – Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra menegaskan bahwa Penilaian Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2026 harus dimaknai sebagai momentum memperkuat kualitas pelayanan publik. Penilaian tersebut tidak hanya
BPK RI Nilai Pemprov Bali Konsisten Kelola Keuangan Daerah Secara Transparan dan Akuntabel DENPASAR – Pemerintah Provinsi Bali kembali mencatatkan prestasi dalam tata kelola keuangan daerah dengan meraih Opini Wajar
DENPASAR — Pemerintah Provinsi Bali kembali menegaskan komitmennya dalam memperkuat transparansi publik melalui ajang Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik 2025 yang diselenggarakan Komisi Informasi (KI) Provinsi Bali di Gedung Wiswa Sabha