Kemnaker dan Kementerian ESDM Bahas Penyelarasan Pengawasan K3 Sektor Energi

Kemnaker dan Kementerian ESDM Bahas Penyelarasan Pengawasan K3 Sektor Energi

JAKARTA, InsertBali – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membahas penyelarasan pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di sektor energi menyusul terbitnya UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Sektor ESDM menjadi perhatian utama karena memiliki tingkat risiko keselamatan yang tinggi.

Informasi tersebut terungkap kepada awak media pada Kamis (19/11/2026).

“Dengan berlakunya UU Nomor 27 Tahun 2026, sinergi antara Kemnaker dan Kementerian ESDM menjadi krusial agar penyusunan aturan turunan serta pengawasan K3 di lapangan berjalan selaras tanpa tumpang tindih, sekaligus tetap menjamin pelindungan pekerja,” kata Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor saat menerima audiensi Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung di Jakarta.

Afriansyah menjelaskan bahwa undang-undang ini mengatur penyusunan Kebijakan K3 Nasional yang dikoordinasikan oleh Menteri Ketenagakerjaan dan ditetapkan Presiden, termasuk ruang lingkup pengawasan di tempat kerja. Penyelarasan regulasi turunan tersebut dinilai perlu agar kepastian hukum bagi pelaku usaha tetap terjaga tanpa mengurangi pelindungan terhadap pekerja.

Dari sisi kewajiban, perusahaan yang mempekerjakan paling sedikit 100 pekerja atau tergolong berisiko tinggi wajib menerapkan Sistem Manajemen K3 (SMK3) sesuai peraturan perundang-undangan. SMK3 tersebut harus terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan. Serta mewajibkan perusahaan berisiko tinggi membentuk Komite K3 yang terdiri dari unsur pengusaha dan pekerja.

Pemberi kerja yang melanggar ketentuan tersebut akan dikenai sanksi administratif hingga pencabutan perizinan berusaha bagi perusahaan yang tidak menerapkan SMK3. Selain itu, pemberi kerja juga dapat dijatuhi sanksi pidana apabila kelalaian penerapan K3. Mengakibatkan disabilitas total tetap atau pekerja meninggal dunia. Ketentuan pidana ini diatur dalam Pasal 286 UU Nomor 27 Tahun 2026 dengan tetap memperhatikan pembuktian unsur tindak pidana yang berlaku.

Integrasi Data Kecelakaan Kerja dan Usulan Tim Bersama

Dari aspek pengawasan, Afriansyah menyebut penyusunan Kebijakan K3 Nasional dan Peraturan Pemerintah (PP) tentang K3. Menjadi ruang penyelarasan antara pengawas ketenagakerjaan dengan inspektur sektoral Kementerian ESDM. Langkah ini mencakup pertukaran data kecelakaan maupun penyakit akibat kerja.

“Dengan pertukaran data kecelakaan serta penyakit akibat kerja yang terintegrasi, negara bisa memetakan risiko dengan lebih akurat. Dan mengambil langkah pencegahan yang tepat sasaran,” kata Afriansyah.

Selain pertukaran data, integrasi SMK3 dengan sistem manajemen keselamatan pertambangan yang telah berjalan bertujuan agar tidak membebani perusahaan. Penyelarasan ini dijalankan tanpa menurunkan standar pelindungan pekerja maupun menghapus kewajiban sektoral. Yang sudah diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2018.

Sebagai tindak lanjut, Afriansyah mengusulkan pembentukan tim bersama dengan Kementerian ESDM. Guna mengawal penyusunan peraturan pelaksanaan, memantau penyesuaian alih daya, serta menggelar sosialisasi bersama. Sosialisasi tersebut direncanakan menyasar pelaku usaha sektor ESDM, mulai dari SKK Migas, Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), asosiasi pertambangan, hingga BUMN energi.

Shares: