DENPASAR, InsertBali – Panitia Khusus Tata Ruang, Aset dan Perizinan (TRAP) DPRD Bali menggelar rapat kerja bersama Gubernur Bali, Wayan Koster di Jaya Sabha, Senin (22/9). Dalam rapat tersebut, Gubernur menegaskan dukungannya terhadap langkah Pansus TRAP dalam menertibkan pelanggaran tata ruang, aset, dan perizinan di Bali.
“Pelanggaran harus ditindak tegas, bahkan keras, agar ada efek jera. Kalau salah tutup, kalau fatal bongkar,” tegas Koster dalam pertemuan yang turut dihadiri jajaran OPD terkait, termasuk Dinas PUPR, DLH, dan Dinas Pertanian.
Ketua Pansus TRAP, Made Suparta, menyampaikan apresiasi atas dukungan penuh Gubernur Bali. Ia menegaskan, semangat penertiban tata ruang dan aset berjalan sejalan dengan pemerintah provinsi.
“Kerja-kerja kami mendapat dukungan penuh dari Gubernur. Semangat kami sama dalam penataan ruang, penertiban aset, dan perizinan,” ujar Suparta yang juga Ketua Fraksi PDIP DPRD Bali.
Suparta mencontohkan, penertiban di Kawasan Bingin, Badung, yang direkomendasikan untuk dibongkar oleh Komisi I DPRD Bali, dijalankan dengan tegas oleh Gubernur Koster bersama Bupati Badung. Langkah itu kemudian berlanjut dengan sidak Pansus TRAP ke sejumlah lokasi bermasalah, termasuk Pantai Lima, Magnum Canggu, Nuanu City/Luna Beach Club, hingga kawasan mangrove Sidakarya yang sudah bersertifikat meski termasuk kawasan hutan lindung.
Tegas! Pansus TRAP segera usut tuntas segala bentuk pelanggaran
Musibah banjir bandang yang menimpa Bali baru-baru ini juga menjadi perhatian serius. Pansus TRAP menilai persoalan alih fungsi lahan, resapan air, dan sempadan sungai harus segera dituntaskan.
Politisi asal Tabanan itu menegaskan, Pansus akan terus bergerak untuk menegakkan perda tata ruang, menertibkan aset, dan menindak penyalahgunaan izin.
“Ini masa depan Bali. Tata ruang mesti dijaga, aset diusut, dan perizinan tanpa dasar hukum harus ditindak tegas. Termasuk kasus Mal Bali Galeria, akan kami usut tuntas,” tegas Suparta.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Koster juga mengingatkan agar Pansus tidak gentar menghadapi pihak-pihak yang mengandalkan beking atau pelindung dari tokoh dan pejabat tertentu.
“Kalau ada yang pakai beking, siapapun dia, harus ditindak tegas. Kami bekerja sesuai aturan, salah tetap disanksi tegas,” pungkas Suparta.
