DENPASAR — Gubernur Bali Wayan Koster mendorong pengembangan teknologi finansial atau fintech berjalan bersama penguatan literasi keuangan masyarakat.
Menurut Koster, kemudahan akses pembiayaan digital harus diimbangi pemahaman mengenai risiko dan kewajiban. Langkah tersebut penting agar masyarakat tidak terjebak utang konsumtif.
Koster menyampaikan hal tersebut saat menjadi pembicara Fintech Lending Days 2026. Forum tersebut berlangsung di Bali Sunset Road Convention Center, Denpasar, Jumat (21/8/2026).
Ia mendukung pengembangan fintech, termasuk pinjaman daring atau Pindar. Namun, pembiayaan digital harus diarahkan untuk mendukung kegiatan ekonomi produktif.
Dua Pertiga Pembiayaan Pindar Masih Konsumtif
Koster menyoroti pola penggunaan Pindar secara nasional. Sekitar dua pertiga pembiayaan Pindar masih digunakan untuk kebutuhan konsumtif.
Sementara itu, hanya sekitar sepertiga pembiayaan yang mengalir ke sektor produktif. Kondisi tersebut menjadi tantangan bagi pengembangan industri pembiayaan digital.
Otoritas Jasa Keuangan menargetkan 40 hingga 50 persen pembiayaan Pindar terserap sektor produktif. Koster menilai target tersebut perlu didukung seluruh pelaku industri.
“Ini adalah tantangan bersama, utamanya pelaku industri,” ucap Koster.
Menurutnya, pembiayaan digital seharusnya memberikan manfaat lebih besar bagi perekonomian. Penguatan sektor produktif menjadi salah satu arah yang perlu dikembangkan.
Koster Dorong Pindar Dukung UMKM dan Ekonomi Kreatif Bali
Koster meminta pembiayaan Pindar di Bali lebih banyak diarahkan kepada sektor produktif. Beberapa sektor dinilai memiliki potensi besar untuk mendapatkan dukungan pembiayaan.
Sektor tersebut meliputi petani organik dan UMKM Bali. Ekonomi kreatif berbasis budaya Bali juga menjadi sektor yang perlu diperkuat.
Pengusaha muda yang sedang mengembangkan usaha juga dinilai membutuhkan akses pembiayaan. Industri Pindar diharapkan memahami karakteristik usaha lokal Bali.
“Kami berharap industri Pindar benar-benar memahami dan masuk ke ekosistem usaha lokal Bali,” ujarnya.
Menurut Koster, Bali tidak boleh hanya dipandang sebagai pasar pembiayaan digital. Industri juga harus hadir sebagai mitra bagi pelaku usaha lokal.
Literasi Keuangan Jadi Kunci Perlindungan Masyarakat
Koster menempatkan literasi keuangan sebagai bagian penting pengembangan fintech. Kemudahan memperoleh pinjaman harus disertai pemahaman mengenai hak dan kewajiban.
Masyarakat juga perlu memahami risiko sebelum mengambil pembiayaan. Tanpa pemahaman tersebut, kemudahan akses pinjaman dapat mendorong keputusan impulsif.
Utang seharusnya diarahkan untuk kebutuhan yang memberikan manfaat. Pembiayaan produktif dapat membantu masyarakat mengembangkan usaha dan meningkatkan pendapatan.
Sebaliknya, utang konsumtif berisiko menimbulkan persoalan keuangan. Karena itu, edukasi keuangan perlu diperkuat hingga tingkat masyarakat paling bawah.
Industri Pindar Diminta Tidak Sekadar Mengejar Pertumbuhan
Koster meminta pelaku industri tidak hanya mengejar pertumbuhan penyaluran dana. Pertumbuhan industri harus berjalan bersama tata kelola dan perlindungan konsumen.
Transparansi produk menjadi salah satu aspek yang harus diperkuat. Penyaluran pembiayaan juga harus dilakukan secara tepat sasaran.
Perlindungan konsumen harus menjadi bagian penting dalam ekosistem pembiayaan digital. Industri juga perlu memastikan proses penagihan berjalan secara bertanggung jawab.
“Yang kami harapkan adalah ekosistem pembiayaan digital yang sehat, tepat sasaran, produktif, transparan, dan melindungi konsumen,” kata Koster.
Menurutnya, pertumbuhan industri tidak boleh meninggalkan persoalan bagi masyarakat. Ekosistem pembiayaan harus memberikan manfaat berkelanjutan bagi perekonomian.
1.500 Desa Adat Jadi Kanal Literasi Keuangan
Pemprov Bali menyatakan kesiapan menjadi mitra industri dan regulator. Kerja sama tersebut diarahkan untuk memperluas literasi keuangan masyarakat.
Bali memiliki jaringan sekitar 1.500 Desa Adat yang menjangkau berbagai wilayah. Jaringan tersebut dapat menjadi saluran edukasi keuangan hingga tingkat akar rumput.
Pemprov Bali juga menjalankan program literasi digital di SMA dan SMK. Program tersebut turut menyasar Desa Adat di seluruh Bali.
Koster menilai jaringan tersebut dapat mendukung edukasi mengenai pembiayaan digital. Masyarakat diharapkan semakin memahami manfaat sekaligus risiko layanan fintech.
Fintech Diharapkan Jadi Mitra Pembangunan Bali
Koster berharap industri Pindar mengambil bagian dalam pembangunan ekonomi Bali. Industri pembiayaan digital diharapkan memahami karakteristik masyarakat dan pelaku usaha Bali.
Fintech juga diharapkan ikut bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat. Kehadiran industri tidak semata-mata diarahkan untuk memperluas pasar.
Koster mengapresiasi AFPI, CNBC Indonesia, OJK, dan seluruh pelaku industri. Ia berharap forum tersebut menghasilkan langkah konkret bagi pengembangan fintech.
“Semoga Fintech Lending Days 2026 menghasilkan kesepakatan dan langkah nyata,” pungkasnya.
Langkah tersebut diharapkan berdampak pada pengembangan UMKM dan ekonomi Bali. Pembiayaan digital juga diharapkan semakin inklusif dan produktif.
Bali Punya 440 Ribu UMKM yang Membutuhkan Pembiayaan
Dewan Pengawas AFPI Bernadino Vega menilai Bali memiliki posisi strategis bagi industri Pindar. Bali memiliki sekitar 440 ribu UMKM yang membutuhkan dukungan pembiayaan.
Menurutnya, tantangan industri tidak hanya berkaitan dengan penyediaan dana. Pelaku usaha juga perlu semakin terhubung dengan ekosistem keuangan.
“Tantangan industri Pindar bukan hanya dalam kemampuan penyediaan dana,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya tata kelola industri yang kuat. Penyaluran dan penagihan juga harus dilakukan secara bertanggung jawab.
Perlindungan konsumen menjadi bagian penting dalam pengembangan industri pembiayaan digital. Langkah tersebut diperlukan untuk menciptakan ekosistem keuangan yang sehat.
Fintech Lending Days 2026 Bahas Ekosistem Pembiayaan Digital
Fintech Lending Days 2026 digelar AFPI bersama CNBC Indonesia. Forum tersebut mengusung tema “Advancing Indonesia’s Digital Financing Ecosystem”.
Forum mempertemukan regulator dan pemerintah dengan pelaku industri jasa keuangan. Investor, asosiasi, perbankan, serta mitra strategis turut terlibat.
Agenda mencakup strategic forum, business matching, dan networking session. Forum juga menghadirkan penandatanganan nota kesepahaman dan industry showcase.
Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan turut hadir dalam forum tersebut. Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun juga menjadi pembicara.
Melalui forum tersebut, pengembangan pembiayaan digital diharapkan semakin sehat. Industri juga diharapkan semakin mampu mendukung sektor produktif dan UMKM.
Tak Sekadar Beri Bantuan, Ketua BKOW Bali Perhatikan Warga Kurang Mampu di Seraya Timur
