DPR Soroti Tol Gilimanuk–Mengwi dan Abrasi Pantai Bali, Desak Solusi Terpadu Jaga Daya Saing Pariwisata

Jakarta – Komisi V DPR RI menyoroti perkembangan pembangunan Tol Gilimanuk–Mengwi serta penanganan abrasi pantai di Bali dalam rapat kerja pada Rabu (8/4/2026). Dalam forum tersebut,Tol Gilimanuk Mengwi menjadi perhatian utama.  Agar persoalan infrastruktur tidak berkembang menjadi ancaman bagi daya saing pariwisata Bali di tingkat global.

Proyek Tol Diminta Lebih Jelas

Kapoksi Komisi V DPR RI Fraksi Gerindra, Danang Wicaksana Sulistya, menilai progres pembangunan Tol Gilimanuk–Mengwi masih belum menunjukkan kejelasan. Terutama terkait timeline pelaksanaan.

Ia menegaskan bahwa proyek tol tersebut sangat penting untuk mengatasi kemacetan di Bali, mengingat keterbatasan ruang yang membuat pelebaran jalan menjadi sulit dilakukan.

“Kami minta Kementerian PU betul-betul memperhatikan jalur calon tol Gilimanuk–Mengwi, terutama kejelasan timeline-nya. Jangan sampai sudah ada penlok, tetapi proyeknya tidak berjalan,” ujarnya.

Danang juga mengingatkan agar pemerintah tidak mengulangi kendala seperti yang pernah terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta, di mana proyek tol terhambat meski penetapan lokasi telah dilakukan.

Penanganan Abrasi Dinilai Belum Efektif

Selain proyek tol, DPR juga menyoroti penanganan abrasi pantai yang dinilai belum optimal. Metode pengisian pasir yang selama ini dilakukan disebut tidak mampu bertahan lama karena mudah tergerus kembali.

Salah satu titik yang menjadi perhatian adalah kawasan Pantai Kuta, khususnya di depan Hard Rock Hotel Bali, di mana abrasi dilaporkan telah mencapai area pedestrian dan mengancam fasilitas publik. “Pasir yang sudah diisikan malah hilang lagi. Ini perlu dievaluasi, sejauh mana efektivitasnya dalam menahan abrasi,” kata Danang.

Dorongan Integrasi Transportasi

DPR juga menekankan pentingnya perencanaan transportasi yang terintegrasi di Bali. Berbagai proyek seperti water taxi, jalan tol, hingga rencana LRT atau MRT dinilai harus dirancang secara menyeluruh.

Khususnya, integrasi transportasi dari Bandara I Gusti Ngurah Rai menuju kawasan destinasi wisata dinilai krusial untuk meningkatkan kenyamanan wisatawan. “Kami minta ada kajian komprehensif soal integrasi transportasi, khususnya dari Bandara Ngurah Rai ke destinasi wisata. Ini penting agar tidak tambal sulam,” tegasnya.

Ancaman terhadap Pariwisata Bali

Komisi V DPR RI menilai, jika persoalan infrastruktur seperti kemacetan dan abrasi tidak segera ditangani secara serius. Hal tersebut dapat berdampak pada penurunan kualitas destinasi wisata Bali.

Oleh karena itu, DPR mendesak pemerintah untuk segera mengambil langkah konkret, terukur, dan terintegrasi guna menjaga posisi Bali sebagai destinasi wisata unggulan dunia.

Water Taxi Bali Dikebut, Kemenhub Target Pangkas Waktu Tempuh Bandara–Canggu Jadi 30 Menit

Shares: