Jakarta, InsertBali — Bupati Klungkung, I Made Satria, didampingi Wakil Bupati Klungkung, Tjokorda Gde Surya Putra, membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan Laporan Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Klungkung Tahun 2025. Kegiatan berlangsung di Ruang Serba Guna Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin (8/12).
Dalam sambutannya, Bupati Satria menegaskan bahwa penerapan Standar Pelayanan Minimal merupakan amanat konstitusional sekaligus kewajiban pemerintah daerah untuk menjamin hak dasar masyarakat. Ia menyebut SPM bukan sekadar target kinerja, melainkan prioritas utama untuk memastikan terpenuhinya pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar.
“Di masa pemerintahan kami, kami berkomitmen meningkatkan standar pelayanan minimal melalui kebijakan yang mendukung penerapan SPM, baik dari sisi regulasi, penganggaran, hingga implementasi pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Ini penting dalam mewujudkan visi-misi Klungkung MAHOTTAMA—Kabupaten Klungkung yang Maju, Harmonis, Tenteram, dan Makmur,” ujar Bupati Satria.
Lebih lanjut, Bupati menekankan pentingnya implementasi hasil Bimtek secara konkret dan terukur di lapangan. Ia meminta setiap Perangkat Daerah terkait melakukan penghitungan sasaran penerima layanan serta pembiayaan secara cermat dan menetapkan target pencapaian yang jelas.
“Kita harus memiliki tekad dan semangat yang tinggi untuk menghadirkan pelayanan yang berkualitas bagi masyarakat. Manfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya untuk berdiskusi, bertanya, dan menggali ilmu dari para narasumber yang ahli di bidangnya. Ikuti kegiatan ini dengan serius dan tuntas,” tegasnya.
Bimtek SPM 2025 Perkuat Kapasitas ASN Klungkung
Sementara itu, Sekretaris Direktorat Jenderal (Sesditjen) Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Drs. Maddaremeng, M.Si, menyampaikan bahwa Bimtek ini dirancang untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan Aparatur Sipil Negara (ASN) daerah dalam menyusun, melaksanakan, dan melaporkan pemenuhan pelayanan dasar publik.
Menurutnya, Bimtek ini bertujuan meningkatkan kapasitas ASN dalam memahami konsep, dasar hukum, dan implementasi SPM secara komprehensif; memastikan kualitas pelayanan dasar yang memenuhi standar; serta membekali peserta dalam menyusun dokumen rencana aksi dan laporan pelaksanaan SPM yang aplikatif.
“Melalui Bimtek ini, Kemendagri berkomitmen mendorong pemerintah daerah menyediakan pelayanan publik yang berkualitas, merata, dan inovatif demi kesejahteraan masyarakat, khususnya di Kabupaten Klungkung,” jelasnya.
Turut hadir mendampingi Bupati, Asisten Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Klungkung, I Gusti Ketut Suardika, serta Kabag Kesra Kabupaten Klungkung, I Komang Widiyasa Putra.
