KLUNGKUNG, InsertBali – Wakil Bupati Klungkung Tjokorda Gde Surya Putra mewakili Bupati Klungkung secara resmi membuka Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Klungkung Tahun 2027, yang berlangsung di Ruang Rapat Praja Mandala, Kantor Bupati Klungkung, Kamis (5/2/2026).
Kegiatan ini dilaksanakan sebagai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yang mengatur mekanisme perencanaan pembangunan daerah. Forum Konsultasi Publik menjadi wadah transparansi sekaligus sarana partisipasi masyarakat dalam merumuskan arah kebijakan pembangunan daerah.
Dalam sambutan Bupati Klungkung yang dibacakan oleh Wabup Tjokorda Gde Surya Putra, ditegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Klungkung dalam mempercepat pembangunan infrastruktur, khususnya di wilayah Nusa Penida.
“Di tahun 2026 ini, untuk pertama kalinya dalam sejarah, Pemerintah Kabupaten Klungkung mengalokasikan anggaran pembangunan infrastruktur lebih dari Rp200 miliar khusus untuk Nusa Penida,” ujar Wabup.
Kebijakan tersebut diambil sebagai langkah strategis untuk mempercepat pemenuhan infrastruktur pelayanan dasar di Nusa Penida, sekaligus menjaga keberlanjutan sektor pariwisata agar terus memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Wabup juga menyoroti tantangan fiskal daerah yang semakin berat akibat kebijakan pemerintah pusat, seperti pengurangan alokasi anggaran dan kebijakan pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang berdampak pada ruang fiskal daerah dalam pembiayaan pembangunan.
“Dengan kondisi tersebut, pembangunan infrastruktur yang tepat sasaran dan berdampak langsung menjadi sangat penting untuk menjaga keseimbangan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah,” imbuhnya.
Forum Konsultasi Publik; Pembangunan yang partisipatif, terukur, dan selaras
Lebih lanjut disampaikan, perkembangan pariwisata di Kabupaten Klungkung, khususnya di Nusa Penida, telah memberikan kontribusi besar bagi perekonomian daerah. Namun demikian, sektor ini dinilai masih rentan dan perlu dijaga keberlanjutannya melalui penyediaan infrastruktur pelayanan dasar yang memadai.
Fokus pembangunan diarahkan pada peningkatan kualitas jalan utama menuju destinasi wisata, serta penyediaan layanan pengelolaan sampah yang optimal dan berkelanjutan, guna mendukung pariwisata yang ramah lingkungan.
Sementara itu, Kepala Bappeda Kabupaten Klungkung, Ketut Arie Gunawan, dalam laporannya menyampaikan bahwa Forum Konsultasi Publik Ranwal RKPD Tahun 2027 bertujuan untuk mengidentifikasi dan menyepakati berbagai aspek penting pembangunan daerah.
“Forum ini menjadi sarana untuk merumuskan permasalahan pembangunan daerah, menetapkan prioritas pembangunan, program dan kegiatan, pagu indikatif, indikator, serta target kinerja pembangunan Kabupaten Klungkung Tahun 2027,” jelasnya.
Forum Konsultasi Publik ini diikuti oleh kurang lebih 100 peserta yang terdiri dari unsur DPRD Kabupaten Klungkung, Staf Ahli Bupati, Asisten Sekda, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Kelompok Ahli Pembangunan, tokoh masyarakat, LSM, organisasi kemasyarakatan, serta instansi vertikal terkait.
Melalui forum ini, Pemerintah Kabupaten Klungkung berharap perencanaan pembangunan Tahun 2027 dapat disusun secara partisipatif, terukur, dan selaras dengan kebutuhan riil masyarakat, khususnya dalam memperkuat pembangunan wilayah kepulauan Nusa Penida.
