DENPASAR – Gubernur Bali, Wayan Koster, mengungkapkan berbagai permasalahan lingkungan di Bali. Mulai dari sampah, kemacetan, hingga tata ruang, yang kini menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Hal ini disampaikannya saat mendampingi Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Dalam kegiatan Green Infrastructure Initiative Waste Clean Up di Batu Lumbang Mangrove, Bali, Senin (13/10).
Menurut Gubernur Koster, pengelolaan sampah di Bali selama ini belum berjalan maksimal. “Sampah hanya ditumpuk, diangkut, dan dibuang, sehingga menimbulkan gunungan seperti di TPA Suwung,” jelasnya.
Program Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber (PSBS) Jadi Solusi Utama
Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemerintah Provinsi Bali terus menggencarkan Program Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber (PSBS). Program ini diterapkan mulai dari tingkat rumah tangga, desa, hingga desa adat, sebagai bagian dari upaya penyelesaian persoalan sampah secara berkelanjutan.
Namun, untuk wilayah perkotaan dan kawasan industri pariwisata yang memiliki volume sampah besar, sistem berbasis sumber saja dinilai belum cukup. Oleh karena itu, Koster menyampaikan bahwa Bali akan mulai memanfaatkan teknologi pengolahan sampah menjadi energi, sesuai arahan Pemerintah Pusat.
“Kami telah siapkan lahan minimal 5 hektare, kapasitas produksi sampah 1.000 ton per hari, dan regulasi pendukung,” terang Koster.
AHY Dukung Solusi Permanen dan Berkelanjutan untuk Bali
Menanggapi hal tersebut, Menteri AHY menyatakan komitmennya untuk mendukung Bali menemukan solusi permanen dan berkelanjutan terhadap berbagai isu lingkungan yang dihadapi.
“Bali punya reputasi internasional dan menjadi andalan pariwisata nasional. Karena itu, isu seperti tata ruang, kemacetan, dan sampah tidak boleh diabaikan,” ujar AHY.
Ia menyampaikan apresiasinya atas langkah proaktif Gubernur Koster yang telah menghadap langsung ke Jakarta untuk menyampaikan tiga isu besar di Bali. AHY menegaskan, penanganan sampah harus dilakukan dari hulu ke hilir, dimulai dari edukasi masyarakat hingga penerapan teknologi canggih.
AHY juga menyinggung bahwa penyalahgunaan tata ruang bisa memicu bencana seperti banjir, yang baru-baru ini terjadi di Bali. Kemacetan yang makin parah pun bisa menurunkan kenyamanan wisatawan dan kualitas hidup masyarakat lokal.
“Semakin banyak wisatawan memang berdampak ekonomi positif, tapi jangan sampai Bali dieksploitasi atas nama pariwisata,” tegasnya.
Komitmen Pemerintah Pusat Kawal Isu Strategis Bali
Sebagai Menko Infrastruktur, AHY berjanji akan terus mengawal penyelesaian isu-isu strategis Bali, baik dalam pengelolaan tata ruang, penanganan kemacetan, maupun pengelolaan sampah. Ia berharap sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bisa menciptakan sistem yang efisien, berkelanjutan, dan ramah lingkungan.
“Pemerintah harus duduk bersama untuk menciptakan sistem tata kelola lingkungan yang adil, bersih, dan bisa bertahan dalam jangka panjang,” tambahnya.
Kunjungan ini sekaligus menunjukkan bahwa penanganan permasalahan lingkungan di Bali kini menjadi agenda nasional, seiring dengan meningkatnya perhatian terhadap kelestarian Bali sebagai destinasi pariwisata dunia.
