DPRD Bali Minta Pemetaan Kebutuhan Guru Akurat dan Anggaran Pendidikan Disiapkan Tepat Sasaran
DENPASAR — Provinsi Bali masih menghadapi kekurangan 990 guru untuk jenjang SMA, SMK, dan SLB.
Kondisi tersebut menjadi perhatian Komisi IV DPRD Bali karena berpotensi memengaruhi kualitas layanan pendidikan jika tidak segera diantisipasi.
Ketua Komisi IV DPRD Bali I Nyoman Suwirta menekankan pentingnya pemetaan kebutuhan guru secara akurat.
Menurutnya, data tersebut menjadi dasar dalam menyusun kebijakan pemenuhan tenaga pendidik di Bali.
Penataan anggaran pendidikan juga perlu dilakukan secara tepat dalam Rancangan APBD 2027 maupun APBD Perubahan 2026.
Disdikpora Bali Usulkan 990 Formasi CASN
Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga (Disdikpora) Bali telah melakukan pemetaan kebutuhan tenaga pendidik.
Berdasarkan hasil pemetaan tersebut, Disdikpora Bali mengusulkan 990 formasi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) tenaga pendidik untuk tahun 2027.
Usulan tersebut telah disampaikan kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).
Mekanisme dan skema pengangkatan nantinya mengikuti kebijakan pemerintah pusat.
Pengangkatan dapat melalui mekanisme CPNS maupun PPPK sesuai ketentuan yang berlaku.
Usulan tersebut diharapkan menjadi salah satu solusi untuk memenuhi kebutuhan guru di sekolah-sekolah yang masih mengalami kekurangan tenaga pendidik.
Guru BK dan Perhotelan Paling Banyak Dibutuhkan
Kebutuhan guru tersebut tersebar pada berbagai bidang keahlian.
Kekurangan terbesar terdapat pada guru Bimbingan Konseling (BK) sebanyak 142 orang.
Selanjutnya, kebutuhan guru perhotelan mencapai 113 orang.
Kebutuhan guru Bahasa Inggris tercatat 59 orang. Guru Agama Hindu mencapai 50 orang.
Sementara kebutuhan guru Bahasa Bali sebanyak 47 orang dan Penjasorkes sebanyak 46 orang.
Kebutuhan guru Bahasa Indonesia dan guru kuliner masing-masing mencapai 41 orang.
Untuk jenjang Sekolah Luar Biasa (SLB), kebutuhan guru pendidikan khusus mencapai 40 orang.
Data tersebut menunjukkan kebutuhan tenaga pendidik tidak hanya menyangkut jumlah guru secara umum.
Pemenuhan juga harus memperhatikan bidang studi dan kompetensi yang dibutuhkan masing-masing sekolah.
Guru Honorer Tetap Diprioritaskan
Selain mendorong pemenuhan formasi ASN, DPRD Bali meminta pemerintah daerah tetap memperhatikan tenaga honorer yang telah lama mengabdi.
Ribuan tenaga honorer selama ini menjadi bagian penting dalam mendukung layanan pendidikan di sekolah-sekolah Bali.
Kepala Disdikpora Bali I.B. Wesnawa memastikan kontrak kerja guru honorer yang telah terdata dalam Dapodik tidak akan diputus.
Kontrak tersebut tetap berjalan sesuai regulasi yang berlaku.
Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga keberlangsungan proses belajar mengajar sembari menunggu pemenuhan kebutuhan ASN.
Distribusi Guru Harus Sesuai Kebutuhan Riil
Komisi IV DPRD Bali juga meminta Disdikpora mengevaluasi persebaran siswa dan kebutuhan sekolah.
Evaluasi diperlukan karena terdapat ketimpangan jumlah siswa di sejumlah sekolah setelah pelaksanaan Seleksi Proses Murid Baru (SPMB).
Beberapa sekolah bahkan mengalami penurunan jumlah murid secara signifikan.
Kondisi tersebut perlu menjadi pertimbangan dalam penempatan guru baru.
Pemerintah diharapkan tidak hanya menghitung kekurangan secara agregat.
Distribusi tenaga pendidik harus disesuaikan dengan kebutuhan riil setiap sekolah dan bidang studi.
Dengan pemetaan yang akurat, usulan formasi ASN diharapkan lebih tepat sasaran.
Pemenuhan kekurangan 990 guru tersebut juga diharapkan mampu memperkuat kualitas layanan pendidikan SMA, SMK, dan SLB di Bali.
Langkah tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan setiap sekolah memperoleh tenaga pendidik sesuai kebutuhan.
Pelebon I Gusti Ayu Badri, Istri Prof. IB Mantra, Berlangsung Khidmat
