DENPASAR — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait melakukan kunjungan kerja ke Bali pada Agustus 2026 untuk mempercepat program perumahan rakyat.
Salah satu fokus utama kunjungan tersebut adalah percepatan program bedah rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Pemerintah menargetkan ribuan rumah tidak layak huni di Bali dapat diperbaiki tahun ini.
Program bedah rumah di Bali mengalami peningkatan signifikan. Dari sebelumnya hanya 31 unit, jumlahnya melonjak menjadi 4.184 unit rumah yang ditargetkan mendapat perbaikan.
Maruarar berharap program tersebut benar-benar dirasakan masyarakat dan menjadi bukti kehadiran negara dalam memenuhi kebutuhan hunian yang layak.
“Semoga ini bisa dinikmati sebagai bentuk negara hadir bagi rakyat Bali yang punya rumah, tapi tidak layak.”
Target 4.184 Rumah Tidak Layak Huni
Pemerintah terus mendorong percepatan perbaikan rumah tidak layak huni di Bali. Program tersebut diarahkan kepada masyarakat yang memiliki rumah, tetapi kondisi bangunannya belum memenuhi standar kelayakan.
Peningkatan target menjadi 4.184 unit menunjukkan adanya perluasan intervensi pemerintah di sektor perumahan.
Program ini diharapkan tidak hanya memperbaiki kondisi fisik rumah, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan menciptakan lingkungan permukiman yang lebih sehat.
Kredit Perumahan Capai Rp420 Miliar
Selain program bedah rumah, Menteri PKP juga meninjau pelaksanaan Kredit Program Perumahan (KPP) di Bali.
Program tersebut dilaksanakan melalui kolaborasi dengan BRI dan BP Tapera. Hingga kunjungan tersebut, total transaksi KPP di Bali mencapai sekitar Rp420 miliar untuk 2.141 debitur.
Program pembiayaan tersebut ditujukan untuk membantu masyarakat mendapatkan akses pembiayaan perumahan dengan skema yang lebih mudah dan terjangkau.
Maruarar menekankan agar program perumahan pemerintah memenuhi tiga prinsip utama, yakni mudah, murah, dan cepat.
Menteri PKP Berdialog dengan Penerima Manfaat
Dalam kunjungan ke Bali, Maruarar juga berdialog langsung dengan masyarakat penerima manfaat program perumahan.
Pertemuan berlangsung di Gedung Wanita Nari Graha, Denpasar. Dialog tersebut menjadi kesempatan bagi pemerintah untuk mendengar pengalaman dan kebutuhan masyarakat secara langsung.
Maruarar menegaskan bahwa setiap program pemerintah harus terus dievaluasi. Tujuannya agar kebijakan yang dijalankan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Pelayanan publik juga harus dilakukan secara profesional, berintegritas, cepat, transparan, dan tidak berbelit-belit.
Perkuat Kolaborasi Pemerintah dan Daerah
Program perumahan rakyat membutuhkan kerja sama berbagai pihak. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat keamanan, dunia usaha, perbankan, dan masyarakat perlu bergerak bersama.
Wakapolda Bali yang mewakili unsur pengamanan dan sinergi daerah menilai kolaborasi menjadi kunci agar pembangunan perumahan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, pembangunan hunian tidak hanya menyangkut ketersediaan rumah. Kawasan permukiman juga harus aman, nyaman, dan berkelanjutan.
Wujud Kehadiran Negara
Percepatan program bedah rumah dan perluasan akses pembiayaan menunjukkan perhatian pemerintah terhadap kebutuhan dasar masyarakat.
Di Bali, program tersebut diharapkan dapat membantu keluarga yang masih tinggal di rumah tidak layak sekaligus membuka akses kepemilikan dan perbaikan hunian.
Dengan target ribuan rumah dan dukungan pembiayaan yang semakin luas, pemerintah berharap program perumahan rakyat dapat berjalan lebih cepat dan tepat sasaran.
Kehadiran pemerintah di lapangan juga menjadi bagian penting untuk memastikan program tidak berhenti pada angka penyaluran, tetapi benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Bali.
DPRD Bali Akan Panggil Kemenhub dan Kemendagri, Minta Penjelasan Soal Pencoretan Raperda ASKP
