DENPASAR – Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Bali untuk terus memperkuat sinergi dengan Ombudsman Republik Indonesia (RI) Perwakilan Bali dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Kolaborasi antara pemerintah daerah dan lembaga pengawas pelayanan publik dinilai menjadi fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, profesional, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Komitmen tersebut disampaikan Gubernur Koster saat menerima jajaran Ombudsman RI dan Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Bali. Di Kantor Gubernur Bali, Renon, Denpasar, Kamis (23/7/2026).
Sinergi Pemerintah Daerah dan Ombudsman Perkuat Pelayanan Publik
Dalam pertemuan tersebut, Wakil Ketua Ombudsman RI Rahmadi Indra Tektona menyampaikan apresiasi atas dukungan yang selama ini diberikan Pemerintah Provinsi Bali kepada Ombudsman. Termasuk dukungan hibah lahan untuk pembangunan kantor Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Bali.
Menurut Rahmadi, hubungan baik antara pemerintah daerah dan Ombudsman menjadi modal penting. Dalam memperkuat pengawasan pelayanan publik sehingga masyarakat memperoleh pelayanan yang semakin berkualitas.
Ia juga meluruskan anggapan bahwa pemberian hibah dari pemerintah daerah dapat memengaruhi independensi Ombudsman.
“Hibah merupakan bentuk kerja sama dan saling mendukung antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, begitu pula sebaliknya. Hal itu tidak mengurangi integritas Ombudsman dalam menjalankan fungsi pengawasan,” tegas Rahmadi.
Ia menambahkan bahwa independensi lembaga pengawas ditentukan oleh profesionalisme dan integritas dalam menjalankan tugas, bukan oleh sumber dukungan yang diterima.
Ombudsman Terus Membuka Ruang Pengaduan Masyarakat
Rahmadi juga menyampaikan bahwa kondisi pelayanan publik di Bali secara umum berjalan kondusif. Meski demikian, Ombudsman tetap membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai pengaduan, saran, maupun masukan sebagai bagian dari upaya memperbaiki kualitas pelayanan publik.
Menurutnya, partisipasi masyarakat merupakan salah satu instrumen penting dalam mendorong perbaikan pelayanan pemerintah secara berkelanjutan.
Koster: Pemerintah Tidak Bisa Bekerja Sendiri
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan bahwa peningkatan kualitas pelayanan publik bukan menjadi tanggung jawab satu institusi semata, melainkan membutuhkan kolaborasi seluruh lembaga pemerintah, baik pusat maupun daerah.
Menurutnya, keberadaan Ombudsman memberikan kontribusi besar dalam memastikan seluruh penyelenggara pelayanan publik terus melakukan pembenahan.
“Pemerintah daerah tidak bisa mengerjakan semuanya sendiri. Ombudsman membantu memastikan pelayanan publik berjalan semakin baik. Karena itu harus kita dukung bersama demi kepentingan masyarakat,” ujar Koster.
Ia menegaskan bahwa keberhasilan pemerintah memberikan pelayanan yang baik memang akan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Namun fungsi pengawasan independen yang dijalankan Ombudsman tetap menjadi bagian penting dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan profesional.
Pemprov Bali Siap Mendukung Instansi Pemerintah Pusat
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Koster juga menegaskan bahwa seluruh instansi vertikal pemerintah pusat yang berada di Bali memiliki tujuan yang sama, yakni memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Karena itu, Pemerintah Provinsi Bali siap memberikan dukungan kepada berbagai instansi pemerintah pusat, termasuk lembaga yang baru dibentuk, selama bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Pemda merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah. Karena itu, sepanjang untuk kepentingan pelayanan masyarakat, tentu harus saling mendukung,” katanya.
Pakaian Adat Bali Dorong Pelestarian Budaya dan UMKM
Selain membahas pelayanan publik, Gubernur Koster turut menyinggung kebijakan penggunaan pakaian adat Bali setiap hari Kamis di lingkungan pemerintahan.
Menurutnya, kebijakan tersebut bukan sekadar simbol pelestarian budaya, melainkan strategi nyata dalam memperkuat identitas Bali sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat.
Penggunaan pakaian adat secara rutin dinilai mampu meningkatkan permintaan terhadap berbagai produk lokal seperti kain tenun, endek, jarit, serta hasil karya para perajin dan pelaku UMKM Bali.
Dengan demikian, pelestarian budaya dapat berjalan beriringan dengan penguatan ekonomi kerakyatan yang menjadi salah satu fokus pembangunan Bali Era Baru.
Komitmen Mewujudkan Pelayanan Publik yang Prima
Melalui penguatan sinergi dengan Ombudsman RI, Pemerintah Provinsi Bali berharap kualitas pelayanan publik terus mengalami peningkatan. Baik dari sisi kecepatan layanan, transparansi, akuntabilitas, maupun kepastian hukum.
Kolaborasi yang semakin erat antara pemerintah daerah dan Ombudsman diharapkan mampu memperkuat tata kelola pemerintahan yang profesional serta memberikan pelayanan publik yang semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
