Forum PUSPA Bali Dorong Pemenuhan Hak Anak hingga Tingkat Keluarga
BANGLI – Ketua Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA) Provinsi Bali, Ny. Seniasih Giriprasta, menegaskan bahwa predikat Kabupaten Layak Anak (KLA) tidak boleh hanya dipandang sebagai target administratif atau penghargaan semata. Lebih dari itu, program Kabupaten Layak Anak harus mampu menghadirkan pemenuhan hak dan perlindungan anak yang benar-benar dirasakan hingga ke tingkat keluarga dan masyarakat.
Penegasan tersebut disampaikan Ny. Seniasih saat menjadi narasumber utama dalam Sosialisasi Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) yang diselenggarakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali bersama Forum PUSPA Provinsi Bali di Gedung Bhukti Mukti Bhakti (BMB) Setda Kabupaten Bangli, Senin (8/6/2026).
Kegiatan ini dihadiri jajaran perangkat daerah, Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak Kabupaten Bangli, Forum Anak Daerah, organisasi masyarakat, serta berbagai pemangku kepentingan yang bergerak di bidang perlindungan perempuan dan anak.
“Kita tidak boleh hanya mengejar predikat. Yang paling penting adalah memastikan hak-hak anak benar-benar terpenuhi dan perlindungan terhadap perempuan serta anak dapat dirasakan hingga tingkat keluarga dan masyarakat,” tegas Ny. Seniasih Giriprasta.
Kabupaten Layak Anak Harus Berorientasi pada Dampak
Menurut Ny. Seniasih, keberhasilan penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak tidak hanya diukur dari capaian administrasi maupun penghargaan yang diterima pemerintah daerah.
Yang lebih penting, kata dia, adalah bagaimana kebijakan dan program yang dijalankan mampu memberikan dampak nyata terhadap tumbuh kembang anak, menciptakan lingkungan yang aman, serta memastikan hak-hak anak terpenuhi secara optimal.
Karena itu, Forum PUSPA dinilai memiliki peran strategis sebagai mitra pemerintah dalam menjangkau berbagai persoalan sosial yang berkembang di masyarakat.
Ia mendorong agar keberadaan Forum PUSPA terus diperkuat sehingga dapat membantu pemerintah mengidentifikasi berbagai tantangan. Yang dihadapi perempuan dan anak secara lebih dekat dan menyeluruh.
“Kita harus memastikan setiap program yang dibuat benar-benar menyentuh kebutuhan anak dan keluarga. Perlindungan anak harus menjadi gerakan bersama yang melibatkan seluruh elemen masyarakat,” ujarnya.
Kolaborasi Semua Pihak Jadi Kunci Perlindungan Anak
Dalam paparannya, Ny. Seniasih menekankan bahwa upaya perlindungan anak tidak dapat dilakukan oleh pemerintah semata.
Menurutnya, diperlukan kolaborasi yang kuat antara berbagai pihak, mulai dari Forum Anak, Forum Generasi Berencana (GenRe), Tim Penggerak PKK. Organisasi perempuan, desa adat, dunia usaha, media massa, hingga keluarga sebagai lingkungan pertama tempat anak tumbuh dan berkembang.
Ia menilai berbagai organisasi masyarakat memiliki posisi strategis sebagai garda terdepan dalam mendeteksi dan mencegah berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Banyak persoalan sosial, lanjutnya, yang tidak selalu terungkap melalui mekanisme formal pemerintahan. Karena itu, keberadaan komunitas dan organisasi masyarakat sangat penting untuk mendengar langsung aspirasi maupun keluhan warga.
“Kita harus memperkuat gotong royong dan kepedulian sosial agar setiap anak memperoleh haknya serta terlindungi dari berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi,” katanya.
Tantangan Perlindungan Anak di Era Digital
Selain isu perlindungan konvensional, Ny. Seniasih juga menyoroti tantangan baru yang dihadapi anak-anak di era digital.
Perkembangan teknologi informasi dan media sosial yang begitu cepat menghadirkan berbagai peluang sekaligus risiko bagi generasi muda.
Akses informasi yang semakin terbuka dapat memberikan manfaat besar bagi pendidikan dan pengembangan diri anak. Namun di sisi lain, anak-anak juga rentan terhadap paparan konten negatif, perundungan siber, hingga berbagai bentuk eksploitasi digital.
Karena itu, ia menegaskan pentingnya peran keluarga dalam memberikan pendampingan, pengawasan, serta pendidikan karakter kepada anak sejak dini.
“Anak-anak membutuhkan perhatian, kasih sayang, dan pendampingan. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Kita harus bergotong royong dan hadir bersama untuk memastikan anak-anak Bali tumbuh sehat, aman, berkarakter, serta memiliki masa depan yang baik,” ujarnya.
Forum PUSPA Bangli Perkuat Kemitraan untuk KLA
Sementara itu, Ketua Forum PUSPA Kabupaten Bangli, Ny. Suciati Diar, menegaskan bahwa anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus mendapatkan kesempatan tumbuh dan berkembang secara optimal.
Menurutnya, setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, maupun perlakuan salah lainnya.
Ia menjelaskan bahwa Forum PUSPA Kabupaten Bangli terus memperkuat kemitraan dengan berbagai pihak guna mendukung implementasi Kabupaten Layak Anak secara berkelanjutan.
Melalui kegiatan sosialisasi tersebut, seluruh pemangku kepentingan diharapkan memiliki pemahaman yang sama mengenai pentingnya pemenuhan hak anak dan perlindungan anak.
“Kolaborasi yang kuat menjadi fondasi penting untuk mewujudkan lingkungan yang ramah anak dan mendukung tumbuh kembang generasi muda,” ujarnya.
Kabupaten Bangli Tingkatkan Status Kabupaten Layak Anak
Pada kesempatan yang sama, perwakilan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bangli memaparkan berbagai capaian daerah dalam penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak.
Kabupaten Bangli berhasil meraih predikat Pratama selama tiga tahun berturut-turut sebelum meningkat menjadi predikat Madya pada tahun 2024.
Peningkatan tersebut merupakan hasil dari berbagai program yang secara konsisten dijalankan pemerintah daerah dalam mendukung perlindungan dan pemenuhan hak anak.
Program-program tersebut antara lain layanan perlindungan perempuan dan anak, pengembangan sekolah ramah anak, fasilitas kesehatan ramah anak, peningkatan kepemilikan akta kelahiran dan Kartu Identitas Anak (KIA), serta penguatan peran Forum Anak sebagai pelopor dan pelapor.
Perlindungan Anak Jadi Bagian Pembangunan Daerah
Pemerintah Kabupaten Bangli juga terus mengintegrasikan isu perlindungan anak ke dalam dokumen perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah.
Langkah ini dilakukan karena pembangunan yang berpihak kepada anak diyakini sebagai investasi jangka panjang dalam menciptakan generasi yang sehat, unggul, berkarakter, dan berdaya saing.
Dalam sesi diskusi, peserta mengangkat sejumlah isu strategis yang menjadi perhatian bersama, mulai dari perlindungan anak di era digital. Penguatan literasi digital, peningkatan kualitas pendidikan, hingga penyediaan sarana pendukung bagi peserta didik.
Forum Anak Daerah Kabupaten Bangli turut menyampaikan aspirasi agar ruang partisipasi anak semakin diperluas serta fasilitas pendidikan terus ditingkatkan guna mendukung pengembangan potensi generasi muda.
Komitmen Bersama Wujudkan Bangli Layak Anak
Melalui sosialisasi Kabupaten/Kota Layak Anak ini, seluruh peserta menyatakan komitmen untuk terus memperkuat sinergi dan kolaborasi dalam mewujudkan Kabupaten Bangli yang benar-benar layak anak.
Komitmen tersebut tidak hanya berfokus pada pencapaian predikat atau penghargaan. Tetapi juga memastikan terpenuhinya hak anak secara menyeluruh, meningkatnya perlindungan khusus bagi anak yang membutuhkan. Serta terciptanya lingkungan yang aman, nyaman, inklusif, dan mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.
Dengan keterlibatan pemerintah, masyarakat, dunia usaha, media, dan keluarga, Kabupaten Layak Anak diharapkan menjadi gerakan bersama yang mampu menciptakan generasi Bali yang sehat. Cerdas, berkarakter, serta siap menghadapi tantangan masa depan.
Koster Terima Delegasi Rusia, Dorong Wisata Bali-Saint Petersburg
