KLUNGKUNG, InsertBali — DPRD Kabupaten Klungkung memberikan perhatian serius terhadap penguatan ekonomi kerakyatan melalui jalur legislasi. Pihak dewan menyoroti pentingnya Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang pemberdayaan usaha mikro sebagai upaya memperkuat kesejahteraan masyarakat daerah. Ranperda Usaha Mikro Kabupaten Klungkung ini resmi menjadi salah satu dari tiga usulan strategis yang diajukan dalam rapat paripurna pada Senin (13/4/2026).
Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Klungkung, Anak Agung Gede Sayang Suparta, menyampaikan urgensi regulasi ini di hadapan sidang. Beliau menegaskan bahwa Usaha Mikro memiliki karakteristik unggul seperti fleksibilitas yang tinggi serta kemampuan beradaptasi yang cepat. Selain itu, sektor ini dominan menggunakan sumber daya lokal dengan manajemen keuangan yang cenderung sederhana namun tangguh.
Karakteristik tersebut menjadi faktor utama yang menyebabkan Usaha Mikro kecil dan menengah (UMKM) mampu bertahan di tengah berbagai terpaan krisis. Usaha Mikro merupakan salah satu pilar kekuatan ekonomi rakyat yang mampu memperluas lapangan kerja secara signifikan. Selain itu, sektor ini berperan vital dalam pemerataan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta mewujudkan stabilitas perekonomian di daerah.
Dominasi 17.295 Usaha Mikro dan Kebutuhan Perlindungan Hukum
Berdasarkan data yang ada, jumlah UMKM di Kabupaten Klungkung saat ini didominasi oleh usaha mikro yang mencapai angka 17.295 usaha. Belasan ribu usaha tersebut tersebar di berbagai kecamatan di seluruh wilayah Klungkung. Hal ini menggambarkan bahwa potensi usaha mikro di Kabupaten Klungkung sangat tinggi jika dibandingkan dengan kategori usaha kecil maupun menengah.
Jumlah yang mendominasi ini dinilai sangat penting untuk mendapatkan perhatian khusus agar tetap eksis dan tumbuh berkelanjutan. Perhatian dari pemerintah dan dewan akan diwujudkan dalam bentuk penguatan kelembagaan melalui peraturan, SOP, serta aturan main yang jelas. Langkah ini diharapkan menjadi fondasi kuat yang mendukung perkembangan usaha mikro secara merata di masa yang akan datang.
Kelembagaan yang kuat akan memberikan ruang gerak serta dukungan nyata bagi para pelaku usaha mikro. Hal ini sangat diperlukan agar mereka dapat menghadapi berbagai masalah klasik yang selama ini menghadang perkembangan usaha. Pengaturan mengenai pemberdayaan Usaha Mikro menjadi salah satu instrumen wajib yang harus dilakukan demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Klungkung.
Menghadapi Tantangan Global dan Ketidakpastian Ekonomi
Permasalahan dan tantangan global terus menjadi hambatan serius bagi perkembangan sektor usaha mikro di daerah. Beberapa tantangan global yang nyata antara lain adalah ketidakpastian usaha serta dampak risiko perang dagang antara Amerika dan China yang dimulai sejak 2018. Selain itu, sektor pariwisata yang sempat terdampak pandemi juga memberikan efek domino terhadap keberlangsungan usaha mikro.
Isu-isu ekonomi lainnya seperti perubahan tingkat suku bunga dan inflasi turut memberikan dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi lokal. Melalui penguatan kelembagaan yang diatur dalam Ranperda ini, pemerintah daerah berupaya memberikan proteksi maksimal bagi para pelaku usaha. Tujuannya adalah agar usaha mikro memiliki daya tahan yang lebih kuat terhadap gejolak ekonomi baik di level nasional maupun internasional.
Diharapkan, penetapan peraturan ini nantinya mampu meningkatkan produktivitas serta penguatan pemberdayaan usaha mikro di Kabupaten Klungkung secara sistematis. Dengan adanya kepastian hukum, pelaku usaha mikro dapat lebih percaya diri dalam berinovasi dan memperluas jangkauan pasarnya. Sinergi antara kebijakan pemerintah dan kreativitas masyarakat menjadi kunci sukses pembangunan ekonomi daerah yang inklusif.
