Infrastruktur Bali Dipercepat, DPR dan Pemerintah Soroti Peran Strategis Pulau Dewata bagi Pariwisata Nasional

Jakarta, Insert Bali – Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR RI bersama Menteri Perhubungan, Menteri Pekerjaan Umum, serta Gubernur Bali pada Rabu (8/4/2026) menegaskan pentingnya percepatan pembangunan infrastruktur Bali sebagai langkah menjaga posisi strategisnya dalam sektor pariwisata nasional. Dalam pembahasan tersebut, [Kata Kunci Utama] menjadi fokus utama untuk memastikan keberlanjutan kontribusi Bali terhadap perekonomian Indonesia.

Lonjakan Wisatawan dan Kontribusi Ekonomi

Gubernur Bali, Wayan Koster, mengungkapkan bahwa jumlah wisatawan mancanegara ke Bali pada 2025 mencapai 7,05 juta orang, tertinggi sepanjang sejarah. Sementara itu, total kunjungan wisatawan, baik domestik maupun internasional, menyentuh angka sekitar 16,3 juta orang.

Dengan asumsi kurs Rp16.500 per dolar AS, belanja wisatawan asing diperkirakan mencapai Rp176 triliun. Angka ini menyumbang lebih dari separuh total devisa pariwisata nasional.

Menurut Koster, sektor pariwisata menjadi tulang punggung ekonomi daerah dengan kontribusi sekitar 66 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Oleh karena itu, percepatan pembangunan infrastruktur Bali dinilai krusial agar kualitas destinasi tetap terjaga.

Permasalahan Infrastruktur yang Mendesak

Dalam paparannya, Koster menyoroti sejumlah persoalan mendesak yang perlu segera ditangani, antara lain:

  • Abrasi pantai
  • Kemacetan lalu lintas
  • Krisis air bersih
  • Pengelolaan sampah
  • Keterbatasan infrastruktur jalan dan pelabuhan

Sebagai solusi, Pemerintah Provinsi Bali mengusulkan beberapa proyek strategis, di antaranya:

  • Pembangunan underpass Jimbaran
  • Jalan nasional Pesanggaran–Canggu
  • Jalan wisata Klungkung–Karangasem
  • Jalan lingkar Bali Utara
  • Pelabuhan logistik di Karangasem dan Klungkung

Akses Transportasi dan Penyeberangan Jadi Sorotan

Koster juga menyoroti lonjakan kendaraan dari Jawa ke Bali saat musim libur dan hari raya yang kerap memicu kemacetan parah di pelabuhan penyeberangan. Ia mengusulkan adanya alternatif jalur penyeberangan langsung ke wilayah Bali utara atau timur guna mengurangi kepadatan di satu titik.

Selain itu, Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, menilai akses penerbangan domestik menuju Bali masih menjadi kendala bagi wisatawan.

DPR Tekankan Bali sebagai Aset Nasional

Lasarus menegaskan bahwa Bali merupakan aset nasional yang harus dijaga. Ia menilai kontribusi ekonomi yang besar dari sektor pariwisata Bali harus diimbangi dengan perhatian serius terhadap pembangunan infrastruktur.

Menurutnya, kebutuhan anggaran untuk menjaga daya saing Bali relatif kecil dibandingkan kontribusinya. Ia mencontohkan, pengamanan pantai hanya membutuhkan sekitar Rp3–4 triliun.

Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah

Rapat ini menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Upaya ini bertujuan memastikan Bali tetap menjadi destinasi unggulan dunia sekaligus menjaga kesejahteraan masyarakat lokal serta stabilitas ekonomi nasional.

“Kami ingin ada alternatif penyeberangan dari Ketapang langsung ke wilayah Bali utara atau timur agar kepadatan tidak hanya menumpuk di satu titik,” ujar Wayan Koster.

Sementara itu, Lasarus menegaskan, “Tidak cerdas jika kita membiarkan potensi sebesar itu hilang hanya karena lalai mengurusnya.”

Wujudkan Keseimbangan Alam dan Kenyamanan Pedagang, Pemkab Klungkung Gelar Upacara Bhuta Yadnya Caru Lebur Gangsa Nawa Gempang di Pasar Galiran

Shares: