KLUNGKUNG, InsertBali — Bupati Klungkung, I Made Satria, bersama Wakil Bupati Tjokorda Gde Surya Putra menghadiri kegiatan penting bagi kesejahteraan pekerja. Agenda tersebut adalah Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Klungkung Periode Triwulan I Tahun 2026. Kegiatan ini berlangsung di Ruang Rapat Praja Mandala Kantor Bupati Klungkung pada Selasa (7/4/2026).
Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bali Gianyar, Venina. Selain unsur pimpinan daerah, kegiatan ini juga dihadiri oleh para Asisten Bupati serta jajaran Kepala OPD terkait di lingkungan Pemkab Klungkung. Dalam arahannya, Bupati Satria menegaskan pentingnya penggunaan data yang valid dan akurat sebagai dasar pengambilan kebijakan pemerintah.
Beliau menekankan perlunya kolaborasi intensif dengan berbagai pihak, termasuk sektor swasta, dalam penyempurnaan data kepesertaan. Menurutnya, data dari pemerintah pusat tetap harus dievaluasi secara berkala. Hal ini dilakukan agar data tersebut sesuai dengan kondisi riil yang ada di lapangan.
“Apabila data sudah sesuai dengan kondisi di lapangan, maka harus segera ditindaklanjuti. Namun jika masih terdapat keraguan, maka perlu dilakukan koreksi agar data menjadi lebih faktual,” ujar Bupati I Made Satria. Hal ini bertujuan agar penerima manfaat jaminan sosial tersebut benar-benar tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Lebih lanjut, Bupati Satria juga menekankan pentingnya sinergi dengan pihak swasta dalam memperluas cakupan kepesertaan. Beliau menyebutkan bahwa hingga saat ini masih banyak pekerja yang belum terdata secara maksimal. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama lintas sektor serta penguatan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya perlindungan jaminan sosial.
Proyeksi Pencapaian Universal Coverage Jaminan (UCJ)
Sementara itu, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bali Gianyar, Venina, melaporkan data mengenai potensi pekerja Bukan Penerima Upah (BPU) semesta. Di Kabupaten Klungkung, angka tersebut mencapai 50.673 orang. Namun dari jumlah tersebut, cakupan kepesertaan BPU baru mencapai 20.529 orang. Hal ini menunjukkan masih terdapat kesenjangan atau gap sebesar 30.144 orang yang belum terlindungi.
Selain itu, total penduduk Kabupaten Klungkung yang telah terdaftar dalam program BPJS Ketenagakerjaan pada tahun 2025 tercatat sebanyak 48.956 orang. Adapun potensi perlindungan bagi pekerja rentan oleh pemerintah daerah saat ini mencapai 11.156 orang. Berdasarkan rincian data tersebut, proyeksi pencapaian Universal Coverage Jaminan (UCJ) Kabupaten Klungkung diperkirakan mencapai 60.112 orang.
Angka proyeksi tersebut setara dengan besaran 55,13 persen dari total target yang ada. Pemerintah Kabupaten Klungkung menyatakan komitmen kuat untuk terus meningkatkan capaian tersebut di masa mendatang. Hal ini akan ditempuh melalui penguatan kolaborasi, validasi data yang ketat, serta perluasan kepesertaan hingga terwujud perlindungan jaminan sosial secara menyeluruh di Bumi Serombotan.
