JAKARTA – Distribusi dan harga pakan ternak menjadi perhatian utama pemerintah dalam menjaga stabilitas harga serta menjamin ketersediaan pasokan di daerah, termasuk Provinsi Bali. Pengawasan produksi nasional dan sistem pelaporan terintegrasi terus diperkuat guna memastikan pasokan mencukupi dan harga tetap kompetitif.
Dalam rangka itu, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH), Kementerian Pertanian Republik Indonesia menerima kunjungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali di Kantor Ditjen PKH, Jakarta, Selasa (24/2/2026).
Ditjen PKH Paparkan Data Produksi dan Sistem SPORA
Direktur Pakan Kementan, Tri Melasari, bersama jajaran menyambut langsung Wakil Ketua DPRD Provinsi Bali, Ida Gede Komang Kresna Budi, beserta rombongan.
Dalam paparannya, Tri Melasari menjelaskan bahwa produksi pakan nasional menunjukkan tren peningkatan signifikan dari tahun ke tahun. Pemerintah secara rutin memantau produksi, distribusi, dan harga melalui Sistem Informasi Produksi dan Harga Pakan (SPORA).
“Produksi pakan di Indonesia dari tahun ke tahun mengalami peningkatan signifikan. Produksi, harga, dan distribusi pakan yang dilaporkan melalui SPORA dapat dipantau, sehingga pemerintah dapat memastikan ketersediaan serta memonitor harga pakan yang diproduksi,” ujarnya.
Pada 2025, tercatat 135 pabrik pakan terdaftar dalam SPORA dengan total produksi mencapai 20,35 juta ton secara nasional.
Bali Belum Miliki Pabrik Pakan
Dalam pertemuan tersebut terungkap bahwa hingga saat ini Provinsi Bali belum memiliki pabrik pakan ternak. Kebutuhan pakan unggas, sapi, maupun babi masih dipasok dari daerah terdekat seperti Jawa Timur dan Jawa Tengah.
Kondisi ini menjadi perhatian karena ketergantungan distribusi antarwilayah berpotensi memengaruhi harga dan kelancaran pasokan, khususnya saat terjadi gangguan logistik.
DPRD Bali Soroti Pakan Babi
Wakil Ketua DPRD Bali, Ida Gede Komang Kresna Budi, menegaskan bahwa isu utama di Bali bukan pada pakan ayam maupun sapi, melainkan pada pakan babi yang sangat dibutuhkan peternak lokal.
“Permasalahan pakan di Provinsi Bali bukan ayam dan sapi, tetapi pakan babi. Kami berharap ketersediaan pakan babi dapat terjamin dengan harga yang kompetitif agar peternak tetap termotivasi dan tidak terbebani,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya menciptakan iklim usaha yang sehat serta mencegah praktik monopoli oleh satu perusahaan tertentu agar persaingan tetap fair dan harga terkendali.
Perkuat Sinergi Pusat dan Daerah
Melalui koordinasi ini, sinergi antara pemerintah pusat dan DPRD Provinsi Bali diharapkan semakin kuat dalam menjaga stabilitas kuota produksi, distribusi, dan harga pakan, khususnya pakan babi.
Langkah ini dinilai penting untuk:
Menjamin keberlanjutan usaha peternak lokal
Menjaga stabilitas harga komoditas peternakan
Mendukung program nasional sektor pangan dan gizi
Menciptakan kepastian usaha yang sehat dan kompetitif
Penguatan koordinasi ini menjadi bagian dari strategi nasional dalam menjaga ketahanan pangan sekaligus memastikan kesejahteraan peternak di daerah, termasuk Bali.
Masa Kerja Pansus TRAP DPRD Bali Berpotensi Diperpanjang hingga Akhir 2026
