DENPASAR, Insert Bali – Wayan Koster menegaskan komitmennya untuk mengawal percepatan transformasi digital pemerintah melalui adopsi Infrastruktur Digital Publik (DPI) dan Kecerdasan Buatan (AI). Hal ini disampaikan saat mengikuti rapat bersama Dewan Ekonomi Nasional di Gedung Kertha Sabha, Denpasar, Kamis (26/2).
Langkah ini bertujuan mempermudah dan mempercepat layanan kepada masyarakat, khususnya dalam penyaluran bantuan sosial, sekaligus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas tata kelola pemerintahan.
Transformasi Digital Pemerintah untuk Layanan Lebih Tepat Sasaran
Dalam arahannya, Gubernur Koster menyampaikan bahwa transformasi digital melalui adopsi DPI dan AI akan menjadi enabler program prioritas nasional guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, efektif, dan terintegrasi.
Sebagai provinsi destinasi pariwisata unggulan Indonesia, Bali juga akan terus memprioritaskan pembangunan infrastruktur guna menjaga daya saing daerah di tingkat nasional maupun global.
Perpres 83/2025 Dorong Digitalisasi Pemerintahan (GovTech)
Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, Luhut B. Panjaitan, menjelaskan bahwa percepatan digitalisasi pemerintahan (govtech) dilaksanakan sesuai Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2025.
Menurutnya, penggunaan Infrastruktur Digital Publik (DPI) dan AI akan memperkuat:
Ketepatan sasaran program perlindungan sosial
Efektivitas program MBG
Tata kelola berbasis data terverifikasi
Sistem layanan publik yang lebih responsif (on-demand)
Dengan sistem pertukaran data terintegrasi, evaluasi dan pengawasan program pemerintah akan menjadi lebih akurat dan transparan.
Integrasi OSS, E-Katalog, hingga Coretax
Transformasi digital ini juga menyasar berbagai sektor strategis, antara lain:
1. Layanan Perizinan Berusaha (OSS)
Optimalisasi sistem Online Single Submission (OSS) untuk kemudahan berusaha melalui integrasi dengan platform layanan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.
2. Efisiensi Belanja Negara
Digitalisasi melalui:
E-Katalog
E-Budgeting
Penyederhanaan administrasi pemerintahan
3. Tata Kelola Penerimaan Negara
Penguatan sistem seperti:
SIMBARA
Coretax
PNBP
Sawit
4. Layanan Digital Masyarakat Berbasis Siklus Kehidupan
Mendorong layanan publik yang terintegrasi dari lahir hingga lansia.
Uji Coba Digitalisasi Bantuan Sosial di Bali
Bali diharapkan menjadi salah satu daerah yang segera melakukan uji coba digitalisasi bantuan sosial berbasis DPI dan AI. Sistem ini diharapkan mampu:
Mengurangi kesalahan inklusi dan eksklusi penerima bansos
Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas
Menerapkan skema pendaftaran terbuka (on-demand)
Memastikan penyaluran bantuan sosial (G2P) lebih efektif
Target nasionalnya cukup ambisius. Pada Oktober mendatang, akan dilakukan peluncuran di 200 kabupaten di Indonesia, dengan sasaran 200–250 juta penduduk telah terintegrasi dalam sistem digitalisasi bantuan sosial berbasis DPI.
Transparansi PKH Berbasis Digital
Dengan penerapan Infrastruktur Digital Publik dan AI, masyarakat dapat secara transparan mengetahui siapa saja yang berhak menerima bantuan sosial, termasuk penerima Program Keluarga Harapan (PKH). Transformasi digital ini menjadi langkah strategis menuju pemerintahan yang modern, efisien, dan berbasis data, sekaligus memastikan bantuan sosial tepat sasaran bagi masyarakat yang membutuhkan.
Dekranasda Bali Fashion Day, Ajang Bangun Ekosistem Sandang di Pulau Dewata
