Denpasar, – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Bali memberikan sejumlah catatan penting terkait penyusunan RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025–2029. Hal ini disampaikan oleh I Made Supartha, S.H., M.H., dalam Rapat Paripurna DPRD Bali, Senin (23/6).
Indikator Harus Realistis dan Adaptif
Fraksi PDIP meminta agar seluruh indikator dalam RPJMD dirancang secara realistis dan terukur. Indikator tersebut juga harus adaptif terhadap perubahan global. Termasuk perubahan iklim, teknologi, dan dinamika ekonomi dunia.Menurut Supartha, tantangan zaman tidak bisa diabaikan. Perencanaan harus selaras dengan realitas yang terus bergerak.
Masyarakat Harus Terlibat Aktif di RPJMD Bali 2025–2029
Fraksi PDIP juga menekankan pentingnya partisipasi publik. Masyarakat harus dilibatkan dalam seluruh tahapan pembangunan.Generasi muda, perempuan, dan komunitas sipil harus mendapat ruang. Ini penting untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.
Bali Digital Tak Cukup Infrastruktur
Program “Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali” juga jadi sorotan. Menurut Fraksi PDIP, digitalisasi tak boleh sekadar infrastruktur.Literasi digital, keamanan siber, dan perlindungan data pribadi perlu diperkuat. Transformasi digital harus menyentuh sisi budaya dan sosial masyarakat Bali.
Pentingnya Sinergi dan Gotong Royong
Supartha menegaskan bahwa pembangunan harus dikawal dengan semangat gotong royong. Tata kelola harus bersih dan transparan.Sinergi antara pusat, daerah, dan masyarakat jadi kunci. Hal ini penting untuk memastikan setiap program berjalan efektif dan tepat sasaran.
Enam Bidang Prioritas Sudah Sesuai Visi
Fraksi PDIP menilai enam bidang prioritas dalam RPJMD sudah mencerminkan arah pembangunan Bali. Mulai dari pelestarian budaya, kesehatan, pendidikan, ekonomi berbasis kearifan lokal, infrastruktur, hingga digitalisasi dan keamanan sosial.Semua ini, menurut Fraksi PDIP, harus dijalankan secara terpadu. Tujuannya adalah menjaga kualitas alam, manusia, dan budaya Bali secara berkelanjutan.
APBD 2024: Pendapatan Meningkat, Pembiayaan Rendah
Terkait Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024, Fraksi PDIP mencatat beberapa hal. Pendapatan daerah melampaui target hingga 113,80 persen. Ini dinilai sebagai bukti efisiensi strategi penggalian potensi daerah.Namun realisasi penerimaan pembiayaan hanya mencapai 29,15 persen. Angka ini menunjukkan masih adanya hambatan dalam pelaksanaan pembiayaan daerah.
Belanja Daerah Perlu Lebih Produktif
Realisasi belanja daerah mencapai 93,55 persen. Meski cukup tinggi, Fraksi PDIP meminta belanja diarahkan ke sektor produktif.Program yang menyentuh langsung kebutuhan rakyat harus jadi prioritas. Seperti pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan ekonomi rakyat.
Surplus Bukan Tujuan Akhir
Fraksi PDIP juga menyoroti surplus operasional sebesar Rp1,97 triliun. Ini dianggap positif, tapi tidak boleh jadi tujuan akhir. Surplus harus dimaknai sebagai peluang. Peluang untuk meningkatkan kualitas belanja daerah yang berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat.
“Setiap rupiah dari APBD harus dikelola secara optimal untuk sebesar-besarnya kepentingan masyarakat,” tegas Supartha.
