DENPASAR , Insert Bali– Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali, Dewa Made Indra, secara resmi membuka kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Audit Keamanan Sistem Elektronik yang berlangsung di Inspektorat Provinsi Bali pada Selasa (21/4). Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat keamanan sistem digital di lingkungan pemerintahan daerah.
Transformasi Digital Pemerintah Bali Hadapi Tantangan Siber
Dalam sambutannya, Sekda menegaskan bahwa peran Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) sangat penting dalam mendesain sistem keamanan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan berbasis digital atau digital government.
Pemerintah Provinsi Bali, lanjutnya, telah mengembangkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) secara menyeluruh.
“Digitalisasi bukan hal mudah. Tantangan terbesar adalah mengubah pola kerja dari manual ke digital. Seluruh sistem di Pemprov Bali kini sudah terdigitalisasi, namun ancaman siber juga semakin meningkat,” ujarnya.
Bimtek Jadi Langkah Strategis Perkuat Keamanan Sistem
Sekda menambahkan, melalui dukungan Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik bersama BSSN, pemerintah terus meningkatkan keamanan sistem untuk mengantisipasi berbagai potensi serangan siber.
Pelaksanaan bimtek audit keamanan ini dinilai menjadi langkah penting. Untuk memastikan sistem elektronik yang telah dibangun tetap aman, andal, dan berkelanjutan.
Ia juga mendorong para peserta untuk aktif mengikuti pelatihan karena akan mendapatkan pendampingan langsung dari tim BSSN. Terkait tata cara audit keamanan sistem elektronik secara komprehensif.
BSSN: Audit Fokus pada Aset, Risiko, dan Kendali
Direktur Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah BSSN RI, Danang Jaya, menjelaskan bahwa audit keamanan sistem elektronik mencakup tiga aspek utama, yaitu aset, risiko, dan kendali.
Menurutnya, audit dilakukan untuk memastikan keselarasan antara aset yang dimiliki dengan potensi risiko serta efektivitas sistem pengendalian yang diterapkan.
“Saat ini terdapat sekitar 132 aplikasi sistem elektronik yang menjadi aset dan harus diaudit secara berkala. Audit ini bukan untuk mencari kesalahan, melainkan menemukan celah untuk perbaikan berkelanjutan,” jelasnya.
Peran Inspektorat dalam Pengawasan Internal
Pengawasan internal dalam proses audit juga menjadi aspek krusial. Ida Bagus Sudarsana selaku Inspektur Provinsi Bali bersama jajaran memiliki peran penting dalam memastikan pelaksanaan audit berjalan sesuai standar.
Kegiatan ini turut dihadiri oleh berbagai instansi terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali sebagai bentuk sinergi dalam memperkuat tata kelola keamanan digital.
Dorong Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Transparan
Melalui kegiatan bimtek ini, Sekda berharap penguatan keamanan sistem elektronik di lingkungan Pemprov Bali dapat terus ditingkatkan. Upaya ini menjadi bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan berbasis teknologi digital.
